Maraknya kritik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku akhir-akhir ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Itu juga bagian dari mekanisme check and balance (saling mengawasi) dalam sistem pemerintahan yang diterapkan.
Dalam rilisnya kepada media ini, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu, mengatakan wajar saja jika ada masukan dan kritik terhadap kinerja Pemerintahan daerah Maluku. Hanya saja sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi dan untuk menjadikannya lebih berkualitas sekaligus sebagai edukasi politik maka masukan dan kritik hendaknya disampaikan secara proporsional, rasional, dan berbasis data.
Menurutnya, semua kritik dan masukan itu mesti rasional karena kebijakan pemerintah daerah juga berbasis data dan melalui mekanisme perencanaan yang berjenjang serta melalui sistem analisis kebijakan publik yang dalam. Sikap seperti ini penting diadopsi karena kita tidak ingin energi positif serta optimisme yang sedang menaungi iklim sosial politik publik Maluku pasca Pilkada 2024 menjadi hilang karena sikap saling menyalahkan secara sepihak.
Talaohu, yang juga Politis Partai Golkar ini, meminta publik harus memberikan waktu kepada Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath untuk bekerja meletakkan dasar bagi konsolidasi pengembangan Maluku. Tidak tepat saling menagih atau menyalahkan padahal pasangan Lawamena baru bekerja belum genap lima bulan. Itu tidak proporsional,”ungkapnya
Sebagai seorang analis ekonomi dan Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Maluku, dirinya menjelaskan bahwa kebijakan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath dalam meletakkan dasar bagi pembangunan lima tahun Maluku sudah tepat. Seperti memperkuat kapasitas Bank Maluku-Maluku Utara dengan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 3 triliun, mengonsolidasikan birokrasi daerah dengan mengangkat tim ahli serta seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda Maluku.
Iini langkah awal yang baik untuk mempersiapkan birokrasi daerah agar menjadi motor pelayanan publik yang akan memperkuat dorongan pertumbuhan ekonomi , sebagai daerah yang sedang berkembang. Kami melihat Pak Lewerissa-Vanath sedang menyiapkan dasar yang kuat untuk menggerakkan perekonomian daerah ini
Selain itu, sebagai Kepala Daerah, Pak Gubernur juga telah membentuk tim percepatan ekspor Maluku. Ini langkah maju yang harus kita dukung dan suport. Saya yakin tim ini sedang bekerja untuk meningkatkan ekspor Maluku yang akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan menjadikan UMKM dan koperasi naik kelas dan Kadin Maluku sendiri sedang berkolaborasi dengan Pemda Maluku untuk menggelar Forum Bisnis Daerah dan Pekan Raya Kadin Maluku selama tujuh hari.
Dari dua agenda ini diestimasikan akan ada transaksi hingga senilai Rp. 20 miliar. Agenda ini dimaksudkan untuk sekaligus memulihkan sektor riil di Maluku, khususnya Kota Ambon, sekaligus sebagai upaya mengontrol fluktuasi harga-harga sembako dan pengendalian inflasi daerah,” jelas Talaohu.
Talaohu juga menyampaikan bahwa Kadin Maluku menyambut positif visi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang dalam beberapa kali pertemuan dengan unsur pemerintah pusat senantiasa mendorong pembentukan Maluku sebagai provinsi kepulauan. Penjelasan Gubernur Maluku ini, terkait provinsi kepulauan yang sangat akademik dan menggambarkan pemahaman yang dalam seorang kepala daerah terhadap kebutuhan daerah.
Ini yang tidak pernah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Karena itu, Talaohu mengharapkan agar kebijakan dan program kegiatan yang selama ini telah ditempuh Pemerintah daerah Maluku untuk diteruskan dan tidak terganggu dengan kritik dari berbagai pihak, ungkapnya (Redaksi)
