Ambon, Kapatanews.com – Kebijakan pinjaman dalam membiayai pembangunan daerah merupakan hal yang wajar dan lazim dalam kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan keterbatasan fiskal daerah.
Pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan pendanaan dari sumber internal maupun transfer pusat, sehingga pinjaman menjadi salah satu
alternatif untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang strategis dan pelayanan publik.
Pendapat ini dikemukakan Wakil Ketua Umum Koordinator Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu, kepada media ini minggu (23/11/2025), Menurutnya pinjaman harus dimaknai sebagai bagian integral dari strategi pembiayaan pembangunan, itu bukanlah sesuatu yang tidak
dibolehkan.
Hal ini dikatakan Talaohu menanggapi rencana Pemerintah Daerah yang akan menempuh kebijakan hutang sebesar Rp. 1,5 triliun dari PT. SMI. Di tengah keterbatasan pendapatan daerah dan minimnya dana transfer dari APBN maka pemerintah daerah harus memiliki alternatif untuk menambah pendapatan daerah, salah satunya melalui hutang.
“Jangan disalahpahami, hutang merupakan bagian dari skenario dan strategi pembangunan. Bahkan jika digunakan secara tepat dan produktif maka hutang dapat menjadi stimulus dalam menggairahkan perekonomian daerah yang lesu. Manfaat hutang sangat subtantif, seperti memberikan sumber pembiayaan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, investasi daerah, dan program layanan publik vital. Mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan yang mendesak tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran rutin yang terbatas. Mendukung peningkatan kualitas dan daya saing daerah melalui pembangunan sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Menjadi instrumen fiskal fleksibel dalam kondisi defisit anggaran atau pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.”
Tammat R. Talaohu, yang juga adalah seorang analis ekonomi, melanjutkan bahwa Kadin Maluku sangat mendukung kebijakan hutang pemerintah daerah kali ini, dengan berbagai keterbatasan, tetap saja kinerja tim ekonomi pemerintah daerah mampu menumbuhkan perekonomian daerah dan secara bertahap membuka lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan. Karena itu, trend dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah harus dipertahankan
tahun depan.
“Memang tantangan yang dihadapi Maluku saat ini tidak mudah, tetapi dengan soliditas dan kepemimpinan daerah yang visioner, cakap dan komunikatif, maka tantangan besar yang dihadapi Maluku secara bertahap dapat diatasi. Memimpin daerah saat ini memang harus mengintegrasikan model kepemimpinan layaknya seorang manager. Kreativitas dan keberanian dalam pengambilan keputusan akan sangat menentukan keberhasilan daerah mencapai tujuan pembangunan. Yang penting penggunaan hutang dimaksud senantiasa mengadopsi prinsip prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kadin Maluku sangat mendukung rencana hutang Pemda Maluku ini,”tutup Talaohu (KN-05)
