Oleh : Hobarth Williams Soselisa.
Ambon,Kapatanews.com – Perang antara Iran dan Amerika Serikat mungkin tampak seperti drama geopolitik jauh di Teluk Persia, namun sesungguhnya ia sedang mengetuk pelan pintu‑pintu rumah di Indonesia, termasuk di Maluku. Ledakan rudal dan dentum bom di Timur Tengah tidak hadir dalam bentuk asap dan puing di kota‑kota kita, tetapi menjelma menjadi angka‑angka baru di papan harga minyak, di pompa BBM, dan pada akhirnya di meja makan keluarga.
Perang seolah berbicara kepada Ekonomi Indonesia: “Aku jauh, tetapi napasmu tetap kupegang.” Bayangkan Ekonomi Indonesia sebagai tubuh besar yang paru‑parunya bergantung pada aliran minyak dunia. Ketika Selat Hormuz — nadi utama distribusi minyak global — terguncang oleh konflik dan ancaman blokade, napas tubuh ini mendadak sesak.
Harga minyak merangkak naik, ongkos impor energi meningkat, dan APBN pun terpaksa menanggung beban subsidi yang kian berat. Di ruang‑ruang rapat Jakarta, para pengambil kebijakan duduk di hadapan grafik yang menanjak, dihadapkan pada dua pilihan yang sama pahitnya: mempertahankan subsidi dengan risiko defisit membengkak, atau menyesuaikan harga BBM dan membiarkan rakyat menanggung lonjakan biaya hidup.
Disinilah jarak antara Teluk Persia dan Teluk Ambon tiba‑tiba memendek. Ketika keputusan diambil untuk menyesuaikan harga BBM, getarannya terasa jelas di SPBU, di pelabuhan ikan, dan di kantong nelayan. Pengalaman di berbagai wilayah pesisir Indonesia menunjukkan pola yang nyaris sama: begitu harga solar naik, pelabuhan menjadi lebih lengang, perahu‑perahu kecil memilih berlabuh.
Bagi banyak nelayan, 70–80 persen biaya melaut habis untuk BBM; kenaikan harga beberapa ratus rupiah per liter dapat mengubah perhitungan untung rugi menjadi jurang yang sulit diseberangi. Perang yang jauh di Timur Tengah tiba di Indonesia dalam bentuk selisih biaya yang tak lagi tertutup oleh penjualan ikan. Sekarang, mari turunkan lensa ke sebuah desa nelayan di pesisir Pulau Ambon.
Sebelum perang Iran–Amerika Serikat meletus, biaya solar untuk satu kali melaut mungkin sekitar Rp300.000. Setelah harga minyak dunia melonjak dan diikuti penyesuaian harga BBM nasional, angka itu naik menjadi Rp400.000. Sementara itu, harga beli ikan oleh tengkulak hampir tak bergerak; nelayan hanya menambah sedikit pendapatan dari hasil jualan mereka.
Selisih yang melebar ini tidak menguap di udara, tetapi jatuh tepat di pangkuan keluarga: istri mengurangi belanja dapur, menu berganti dari ikan segar menjadi makanan yang lebih murah, anak diminta menunda les atau kebutuhan sekolah, dan cicilan kecil di koperasi mulai tertunda. Di sini, perang di Timur Tengah tidak lagi berupa peta dan analisis di berita internasional; ia berubah menjadi piring makan yang lebih cepat kosong dan kecemasan yang tumbuh diam‑diam di ruang tamu rumah kayu di Maluku. Sementara itu, Maluku sendiri berdiri dalam sebuah ironi.
Di satu sisi, lautnya kaya, perikanan menjadi tumpuan utama ekonomi lokal, dan proyek‑proyek besar seperti migas menawarkan janji pertumbuhan dan peningkatan PDRB. Di sisi lain, nelayan kecil yang menjadi tulang punggung nyata ekonomi pesisir justru paling rentan ketika harga energi melonjak. Ekonomi Maluku seperti berdiri di dua kaki yang tidak sama kuat: satu kaki bertumpu pada janji investasi besar, satu kaki lagi bertumpu pada perahu‑perahu kayu yang harus membeli solar mahal untuk sekadar bisa berlayar.
Pertanyaannya: apakah cahaya kilang dan angka‑angka besar di dokumen investasi benar‑benar akan menerangi dapur nelayan, atau hanya memantul di kaca gedung tinggi di kota‑kota besar jauh dari desa pesisir? Di tengah pusaran ini, Pekerjaan Sosial hadir sebagai sosok yang mencoba menerjemahkan bahasa perang dan ekonomi ke dalam bahasa manusia. Pekerjaan Sosial melihat bahwa keputusan tentang embargo, sanksi, dan jalur minyak pada akhirnya diterjemahkan menjadi pengeluaran rutin keluarga yang kian berat: biaya transportasi antarpulau naik, harga bahan pokok merangkak, dan akses terhadap layanan dasar menjadi lebih mahal.
Pekerja sosial tidak boleh berhenti pada pendampingan kasus individual; ia perlu membaca peta besar dan menghubungkan cerita mikro di lapangan dengan struktur kebijakan di tingkat nasional dan global. Dengan begitu, kita dapat membayangkan Pekerjaan Sosial mengetuk pintu ruang rapat para pengambil kebijakan, sambil membawa catatan dari kampung‑kampung nelayan. Ia berbisik tegas: “Jangan hanya menatap grafik PDB dan defisit; dengarkan juga denyut jantung keluarga miskin yang berlari lebih cepat karena dikejar tagihan listrik dan biaya sekolah.”
Pekerjaan Sosial juga duduk di beranda rumah di Desa Latuhalat, Hative Kecil, atau dusun nelayan lain di Maluku, mendengarkan kisah istri nelayan yang berjuang mengatur belanja di tengah harga yang naik. Dari sana, ia menyusun argumen untuk mendorong kebijakan perlindungan nelayan, penyesuaian bantuan sosial, dan skema distribusi manfaat migas yang lebih adil.
Perang Iran–Amerika Serikat, dengan demikian, bukan hanya soal siapa yang menang di medan tempur, tetapi juga soal siapa yang kalah di meja makan. Jika negara hanya sibuk mengelola angka dan melupakan wajah, maka yang sesungguhnya kalah adalah keluarga‑keluarga kecil di ujung timur Indonesia yang dipaksa membayar harga konflik global. Tugas kita bersama — pemerintah, akademisi, pekerja sosial, dan masyarakat sipil — adalah memastikan bahwa ketika arus besar ekonomi dunia bergolak, kapal kecil bernama Maluku tidak ditinggalkan karam sendirian di tengah badai (Redaksi)