Ambon, Kapatanews.com – Pasca penetapan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030, dinamika internal partai mulai bergerak ke arah konsolidasi lanjutan, termasuk penataan di tubuh Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku. Sejumlah kader menilai penyegaran di parlemen menjadi langkah penting agar arah politik partai tetap solid dan adaptif. Senin, (2/2/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kapatanews.com, Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, telah mengumumkan komposisi dan personalia pengurus baru melalui Rapat Pleno I yang digelar pada Sabtu, 31 Januari 2026. Salah satu keputusan yang menyedot perhatian adalah terpilihnya Anos Jeremias sebagai Sekretaris DPD Golkar Maluku, mengakhiri polemik internal yang sebelumnya sempat mengemuka.
“Polemik soal sekretaris sudah selesai. Bung Anos ditetapkan secara resmi dan diterima oleh semua unsur,” ujar seorang pengurus DPD Golkar Maluku yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menurut sumber tersebut, figur Anos Jeremias dinilai memiliki karakter tenang dan diterima lintas faksi di internal partai. Ia juga disebut memiliki kedekatan emosional dengan kader di berbagai tingkatan, mulai dari DPD hingga struktur bawah. Kondisi ini dianggap menjadi modal penting bagi kepemimpinan Golkar Maluku ke depan.
Di sisi lain, pasca rampungnya struktur kepengurusan partai, perhatian mulai diarahkan ke Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku. Fraksi sebagai corong resmi politik partai di parlemen dinilai perlu dilakukan evaluasi dan penyegaran seiring perubahan internal yang terjadi.
“Fraksi itu wajah partai di DPRD. Kalau di partai sudah ada penataan, maka di parlemen juga harus selaras. Penyegaran penting untuk menjaga dinamika dan regenerasi politik,” kata sumber tersebut.
Ia menambahkan, pergeseran internal dan pengangkatan kader ke posisi strategis lain turut memicu kebutuhan evaluasi di tubuh fraksi. Langkah ini, menurutnya, bukan dimaksudkan sebagai bentuk penilaian personal, melainkan bagian dari konsolidasi organisasi secara menyeluruh.
Secara etis, lanjutnya, Anos Jeremias yang kini menjabat Sekretaris DPD Golkar Maluku sekaligus anggota DPRD Provinsi Maluku, dinilai pantas menempati posisi Ketua Fraksi Golkar di DPRD. “Ini soal sinkronisasi kepemimpinan partai dan fraksi agar langkah legislasi dan pengawasan bisa lebih kuat,” tegasnya.
Meski demikian, usulan tersebut diakui berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di internal. Ada yang menilai langkah ini terlalu cepat, namun sebagian lain melihatnya sebagai strategi yang wajar dan diperlukan dalam konteks penguatan partai.
Sebagai pembanding, ia menyinggung praktik serupa di tingkat pusat, di mana Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji juga menempati posisi Ketua Fraksi Golkar DPR RI. Pola tersebut dianggap relevan untuk diterapkan di daerah, termasuk di Maluku.
Sumber itu juga berharap Ketua DPD Golkar Maluku dapat segera menggelar rapat pleno lanjutan untuk membahas penataan Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Maluku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPD Golkar Maluku maupun pimpinan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku terkait rencana tersebut. Situasi internal partai masih menunggu keputusan dan langkah lanjutan dari pimpinan. (KN-07)