Saumlaki, Kapatanews.com – Ketua Dewan Pengurus Paroki (DPP) Hati Kudus Yesus (HKY) Olilit Barat, Albert Dion Ressy, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi damai umat Kwasi Paroki Tritunggal Mahakudus Sifnana. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap dugaan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat Desa Latdalam terkait rencana pembangunan tempat ibadah di atas tanah Urlatu Latdalam.
Ressy menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas lintas paroki demi tegaknya nilai-nilai toleransi dan kebebasan beribadah di Bumi Duan Lolat. Ia menyebut, aksi damai yang dilakukan umat Sifnana adalah hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.
“Pernyataan ini sebagai bentuk solidaritas untuk seluruh elemen umat Sifnana yang berjuang demi tegaknya toleransi dan kebebasan beribadah yang lebih baik di Bumi Duan Lolat. Aksi demo adalah hak demokratis yang harus dihormati dan dilindungi. Kami dukung perjuangan mereka dengan menuntut keadilan dan transparansi proses dari tuntutan aksi mereka,” kata Ressy.
Ia menambahkan, dukungan tersebut juga merupakan panggilan moral bagi seluruh umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperjuangkan nilai-nilai kebebasan beragama dan menolak segala bentuk tindakan diskriminatif yang dapat memecah belah persaudaraan antarumat beragama.
“Kami mendukung penuh aksi demo yang dilakukan oleh umat Sifnana untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut keadilan. Kami percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menuntut perubahan yang lebih baik. Mari kita berjuang bersama untuk menciptakan masyarakat Tanimbar yang bebas beribadah di mana saja dan menolak intoleransi di Bumi Duan Lolat,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Ressy juga menyampaikan sejumlah tuntutan resmi DPP HKY Olilit Barat, antara lain:
Menolak segala bentuk intoleransi dalam bentuk apa pun, khususnya yang berkaitan dengan agama. Ressy menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup damai, bebas dari diskriminasi, serta dihormati martabatnya. “Mari kita bersama-sama mempromosikan toleransi, empati, dan kasih sayang untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif,” ujarnya.
Mendukung proses hukum yang adil dan transparan bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan intoleransi atas nama Resa Fordatkosu, Dedi Fordatkosu, Cande Refwalu, dan Eko Falirat. Ia menekankan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada intoleransi harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menuntut aparat penegak hukum agar menindaklanjuti kasus ini secara serius dan transparan. Ressy menyebut, pihaknya memberikan waktu 3 x 24 jam kepada aparat berwenang untuk memproses kasus tersebut sesuai prosedur hukum. “Kami berharap keadilan dan ketertiban dapat segera ditegakkan, serta masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai,” tegasnya.
Mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk segera memproses status anggota DPRD atas nama Resa Fordatkosu, sesuai dengan ketentuan etika lembaga legislatif.
Meminta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar segera memberhentikan Resa Fordatkosu dari keanggotaan partai maupun dari jabatannya sebagai anggota DPRD KKT.
Ressy menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini. Bila tuntutan umat Sifnana tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan mengambil langkah lanjutan.
“Jika tuntutan masyarakat Desa Sifnana tidak diindahkan dalam waktu 3 x 24 jam, maka kami Paroki HKY Olilit Barat akan ikut bergerak bersama mereka. Bahkan kami segera mengkonsolidasikan ke seluruh paroki di KKT untuk terlibat langsung dalam aksi jilid II mendatang. Ini tuntutan serius,” tutupnya.
Pernyataan dukungan dari DPP HKY Olilit Barat ini menambah gelombang solidaritas umat Katolik di wilayah Tanimbar, yang menginginkan penegakan nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa perbedaan. (KN-07)
