Saumlaki, Kapatanews.com – Sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan rencana aksi unjuk rasa terkait proyek strategis nasional Blok Masela. Aksi tersebut direncanakan menyasar kantor perwakilan INPEX Corporation di Tanimbar serta agenda groundbreaking yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, organisasi yang terlibat antara lain KNPI, LSM ALTAR (Aliansi Tanimbar Raya), dan FCBT (Forum Cinta Bumi Tanimbar). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai belum mendapat penjelasan memadai dari pihak operator Lapangan Abadi, Blok Masela.
Aksi direncanakan berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah penyelesaian administrasi pemberitahuan kepada aparat berwenang. Lokasi aksi disebutkan akan dipusatkan di kantor perwakilan INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurut keterangan koordinator aksi, sejumlah isu yang diangkat meliputi transparansi informasi publik, prioritas tenaga kerja lokal, penggunaan vendor lokal, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta tahapan pelaksanaan proyek.
Rencana aksi muncul menyusul agenda groundbreaking proyek Blok Masela yang ditargetkan pemerintah melalui SKK Migas sebelum Lebaran 2026. Sejumlah elemen masyarakat menyatakan aspirasi mereka perlu mendapat kejelasan sebelum tahapan proyek berlanjut.
Para perwakilan organisasi kemudian melakukan konsolidasi dan menyampaikan rencana aksi terbuka kepada publik serta pihak berwenang.
“Kami tidak akan membiarkan prosesi seremonial groundbreaking berjalan jika hak-hak dasar masyarakat adat dan transparansi rekrutmen belum jelas,” ujar salah satu koordinator aksi dalam pernyataannya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan urusan administrasi pemberitahuan aksi dan mengajak masyarakat untuk mencermati substansi tuntutan yang disampaikan.
Blok Masela merupakan proyek pengembangan Lapangan Abadi yang dikelola oleh INPEX Corporation sebagai operator. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sejumlah regulasi mengatur pelaksanaan proyek migas, termasuk kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), keterlibatan tenaga kerja lokal, serta pelaksanaan program CSR. Isu dampak lingkungan terhadap ekosistem laut juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat sebagian warga berprofesi sebagai nelayan.
Rencana aksi tersebut berpotensi mempengaruhi agenda groundbreaking dan aktivitas persiapan proyek di daerah. Di sisi lain, isu tenaga kerja lokal dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian masyarakat yang terdampak langsung oleh pengembangan proyek.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak INPEX terkait rencana aksi tersebut. Pihak terkait menyampaikan proses komunikasi masih berjalan sesuai ketentuan. Kapatanews.com masih menunggu perkembangan informasi lanjutan. (KN-07)