Saumlaki, Kapatanews.com – Suasana politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali memanas. Kali ini, gelombang kritik datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang secara terbuka melayangkan pernyataan keras terhadap gaya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Rabu, (25/02/2026).
Ketua KNPI KKT, Alex Belay, dalam keterangan resminya menilai arah komunikasi publik pemerintah daerah mulai menjauh dari substansi pembangunan. Ia menyebut, masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi panjang atas opini atau dinamika persidangan, melainkan bukti kerja nyata setelah satu tahun kepemimpinan berjalan.
“Rakyat tidak menunggu pembelaan diri. Rakyat menunggu realisasi visi-misi. Jika energi habis untuk menjawab opini, lalu kapan fokus bekerja?” tegas Alex.
KNPI menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan murni menyasar kebijakan publik, bukan persoalan personal. Menurut mereka, membawa materi persidangan atau isu privat ke ruang publik justru berpotensi memperkeruh suasana dan memunculkan persepsi kepanikan politik.
“Kompetisi pilkada sudah selesai. Pemerintahan berjalan untuk seluruh rakyat, bukan untuk membalas opini,” lanjutnya.
KNPI bahkan menyindir bahwa tudingan “belum move on” yang diarahkan kepada para pengkritik justru memperlihatkan bahwa elite pemerintahan sendiri belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kontestasi politik.
Tak berhenti pada kritik, KNPI KKT secara terbuka menantang pemerintah daerah untuk menggelar forum diskusi publik bersama aktivis dan jurnalis. Mereka meminta lima isu utama dibedah secara transparan:
- Tata kelola pemerintahan yang dinilai belum optimal.
- Persoalan UP3.
- Dugaan SPPD fiktif.
- Implementasi Program RT Mandiri.
- Kondisi dan pelayanan RSUD Magretti.
“Jika memang yakin semua berjalan baik, buka ruang debat terbuka. Biarkan publik menilai,” tegas Alex.
KNPI juga meminta kejelasan terkait pernyataan Bupati yang menyinggung adanya tokoh masyarakat atau tokoh agama yang diduga menggunakan anggaran perjalanan dinas. Mereka menilai, jika pernyataan tersebut pernah disampaikan, maka klarifikasi harus dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan prasangka liar.
Bagian paling sensitif dari kritik KNPI adalah soal pernyataan Bupati yang dinilai terkesan menyebut atau membanggakan kekayaan pribadi di hadapan publik.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dirilis media, nilai kekayaan Bupati tercatat sekitar Rp10 miliar. Namun KNPI menilai, gaya komunikasi yang menyinggung kekayaan pribadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat.
“Kami tidak menuduh. Kami hanya meminta transparansi. Jika ada pernyataan yang menimbulkan tafsir berbeda di tengah rakyat, maka penting bagi lembaga berwenang seperti PPATK dan KPK untuk memastikan semuanya sesuai aturan,” tulis Belay dalam pernyataannya.
Permintaan tersebut, menurut KNPI, semata-mata demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan.
Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan perbaikan layanan kesehatan, KNPI menilai masyarakat membutuhkan solusi konkret. Isu pelayanan RSUD Magretti, misalnya, masih menjadi keluhan yang kerap terdengar di ruang-ruang publik.
Begitu pula dengan program RT Mandiri yang dinilai perlu evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran. Bagi KNPI, perdebatan soal opini atau tudingan politik tidak akan menyelesaikan persoalan dasar rakyat.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah kerja yang terukur, komunikasi yang terbuka, dan keberanian menerima kritik,” tutup Alex.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memberikan tanggapan resmi atas tantangan debat terbuka yang disampaikan KNPI KKT.
Situasi ini pun menjadi ujian serius bagi kepemimpinan daerah: apakah kritik akan dijawab dengan data dan capaian, atau justru berlanjut menjadi polemik politik berkepanjangan.
Yang jelas, satu tahun pertama pemerintahan telah berlalu. Rakyat kini menunggu bukan sekadar klarifikasi melainkan bukti. (KN-07)