Tanimbar, Kapatanews.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan peringatan terbuka kepada pihak Inpex terkait pelaksanaan Proyek Blok Masela di wilayah tersebut. Rabu, (18/02/2026).
Organisasi kepemudaan ini menyoroti persoalan keterlibatan tenaga kerja dan kontraktor lokal yang, menurut keterangan mereka, hingga kini masih menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul perkembangan proyek strategis nasional yang ditargetkan memasuki tahapan konstruksi dalam waktu dekat. KNPI menilai partisipasi masyarakat lokal perlu dipastikan secara jelas agar proses pembangunan berjalan dengan dukungan sosial yang kuat.
Ketua KNPI Kepulauan Tanimbar, Lukas Samangun, menyatakan bahwa pihaknya menerima berbagai aspirasi dari pemuda dan pelaku usaha daerah terkait peluang kerja dan ruang usaha dalam proyek tersebut. Aspirasi itu, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan.
“Kami tidak menolak investasi. Namun hak-hak masyarakat lokal harus diperhatikan secara nyata. Keterlibatan tenaga kerja dan kontraktor lokal sampai saat ini masih menjadi polemik,” ujar Lukas Samangun kepada Kapatanews.com.
Menurut keterangan Lukas, ketidakjelasan mekanisme keterlibatan lokal dapat menimbulkan persepsi ketimpangan. Ia mengingatkan bahwa proyek berskala besar memiliki dampak sosial yang luas sehingga perlu dikelola dengan pendekatan yang inklusif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pelaku usaha daerah sebelumnya telah menyampaikan harapan agar diberikan akses yang proporsional dalam proses pengadaan maupun penyerapan tenaga kerja. Namun hingga kini, menurut KNPI, masih dibutuhkan transparansi lebih lanjut mengenai skema tersebut.
Proyek Blok Masela diketahui dikelola oleh Inpex dan termasuk dalam daftar proyek strategis nasional. Proyek ini diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor energi nasional.
Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan ultimatum agar proyek tersebut dapat mulai berproduksi pada 2029. Target peletakan batu pertama direncanakan pada Maret 2026 atau awal 2026.
Menurut keterangan resmi pemerintah, percepatan proyek dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di wilayah Maluku. Pemerintah juga mendorong agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
KNPI menilai perhatian pemerintah terhadap progres proyek menunjukkan komitmen pada pembangunan sektor energi. Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa aspek sosial di tingkat lokal tetap harus menjadi bagian dari prioritas.
“Kami mengingatkan bahwa jika partisipasi masyarakat tidak dipastikan secara nyata, potensi ketimpangan sosial dapat muncul. Kami berharap ada dialog terbuka agar situasi tetap kondusif,” kata Lukas.
KNPI juga mengajak kalangan pemuda di Tanimbar untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Organisasi itu menegaskan komitmennya menjaga stabilitas daerah sambil terus mengawal kepentingan masyarakat.
Pembangunan di Tanimbar diharapkan memberi manfaat yang merata, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan kontraktor lokal. Prinsip pemerataan kesempatan dinilai penting untuk memperkuat dukungan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Inpex terkait pernyataan KNPI dan Lukas Samangun tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan.
Pihak terkait menyampaikan bahwa proses pelaksanaan proyek masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapatanews.com masih menunggu perkembangan informasi lanjutan. (KN-07)