Saumlaki, Kapatanews.com – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hanya mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bagi tenaga teknis kesehatan dan pendidikan menuai penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD bersama para tenaga honorer hari ini, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Jidon Kelmanutu, menegaskan bahwa Pemda harus segera mengakomodir 370 tenaga honorer yang sudah terdata dalam daftar entri Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya sibuk dengan program pembangunan fisik yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, sementara hak-hak tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi justru diabaikan.
“R3 ini basudara yang sudah terdata di data entri BKN. Menteri PAN RB sudah jelas mendesak daerah-daerah untuk segera mengusulkan mereka, sebab inilah yang diprioritaskan. Sedangkan yang umum harus menunggu. Kalau nanti ada kelebihan anggaran, barulah mereka bisa ditambahkan. Jangan kita biarkan mereka yang sudah lama berkeringat demi daerah ini justru diperlakukan seperti tamu di rumah sendiri,” tegas Kelmanutu.
Ia juga mendesak pimpinan DPRD agar mengambil sikap tegas untuk memproses 370 tenaga honorer tersebut ke Badan Kepegawaian dan Aparatur Negara (BKAKN) paling lambat dalam satu minggu kedepan.
“Makanya, dari 370-an sekian tenaga honorer di Tanimbar ini harus segera diproses ke BKAKN. Jangan tunggu lama-lama. Saya kira pimpinan DPRD juga mesti ambil sikap tegas. Jangan biarkan saudara-saudara kita terus menunggu tanpa kepastian. Itu sama saja kita menutup mata atas pengabdian mereka,” ujarnya.
Kelmanutu menambahkan, para tenaga honorer tersebut sudah ada yang mengabdi selama 10 hingga 20 tahun, bahkan ada yang meninggal dunia dalam status honorer tanpa pernah diangkat menjadi ASN.
“Tiga ratus orang lebih ini sebetulnya gampang diatur soal hak-haknya. Potong saja belanja-belanja publik yang boros, hentikan proyek-proyek yang hanya menghabiskan anggaran tapi tidak memberi manfaat langsung. Lebih baik kita alihkan untuk kepastian nasib mereka. Apa gunanya gedung-gedung besar kalau rakyat kecil kita tetap terabaikan?” katanya menegaskan.
Ia mencontohkan langkah DPRD yang sebelumnya telah menghentikan anggaran pembangunan kantor DPRD senilai Rp7 miliar demi mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami kemarin sudah sepakat hentikan anggaran Rp7 miliar untuk bangun Kantor DPRD. Biarlah orang mau bicara apa, yang penting rakyat dapat prioritas. Itu tujuan kami, mengorbankan kepentingan kami sendiri demi masyarakat. Kalau soal ini dibuka semua, saya jujur, urusannya bisa panjang,” tambahnya.
Kelmanutu juga menyoroti kejujuran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menyikapi persoalan ini. Menurutnya, mereka yang telah lama mengabdi sebagai honorer jauh lebih layak diprioritaskan dibanding peserta umum yang baru melamar.
“Mereka yang kemarin tes PPPK R4 dan R5 itu memang terbuka untuk umum. Tapi faktanya, banyak dari mereka belum pernah honor, baru sekali melamar sudah bisa ikut tes. Kalau lulus, ya syukur. Tapi kalau tidak lulus, otomatis tidak bisa masuk daftar entri. Harusnya yang sudah bertahun-tahun mengabdi ini yang segera diusulkan. Setiap tahun ada pegawai pensiun, ada yang pindah tugas. Kenapa harus mempersulit?” ungkapnya.
Lanjut Kelmanutu, Ia nyatakan komitmen untuk menopang aspirasi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun, semua keputusan tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Jadi, intinya sederhana: ada tidak kemauan baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan nasib saudara-saudara kita ini? Kami 25 anggota DPRD siap menopang aspirasi mereka, tapi bola terakhir ada di tangan Pemda. Kalau Pemda serius, persoalan ini bisa selesai. Kalau tidak, sama saja kita menutup masa depan ratusan pengabdi daerah ini,” tutupnya.
Desakan Honorer Kepada Bupati Ricky Jauwerissa
Kebijakan Bupati Ricky Jauwerissa dalam menangani tenaga honorer kini berada di bawah sorotan tajam publik. Sebab, keputusan untuk hanya mengakomodir tenaga teknis kesehatan dan pendidikan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap ratusan honorer lain yang sudah lama mengabdi. Padahal, mereka bukan sekadar angka dalam daftar, melainkan tulang punggung pelayanan dasar yang menopang jalannya pemerintahan di Kepulauan Tanimbar.
Rakyat menunggu keberanian Bupati untuk memotong belanja-belanja yang tidak esensial dan mengalihkan anggaran demi kepastian status tenaga honorer. Keputusan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keadilan, martabat, dan penghargaan atas pengabdian. Mengabaikan mereka sama artinya dengan meremehkan puluhan tahun kerja keras anak-anak daerah yang setia melayani tanpa kepastian.
Kini, pertanyaan besar tertuju kepada Bupati: apakah ia siap berdiri di pihak ratusan honorer yang telah menaruh harapan padanya, ataukah lebih memilih menutup mata dan membiarkan mereka tenggelam dalam ketidakpastian? Rakyat Tanimbar menunggu jawaban nyata, bukan sekadar retorika pembangunan yang hampa manfaat. (KN-07)
