Namrole,Kapatanews.com.– Rapat dengar pendapat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan dengan semua mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (17/03/2025) berlangsung sengit.
Sejak dibuka oleh Ketua Komisi 1 Johan Karolus Lesnussa, S.Sos pada ruang komisi 1 dengan pengantarnya terhadap agenda rapat, Lesnussa sudah langsung memyerempet kekritisannya pada keterlambatan tahapan pembahasan LKPJ di DPRD Bursel karena ketidakhadiran mitra OPD serta otak atik komposisi birokrasi.
Mantan Ketua GMKI Cabang Ambon periode 2008-2010 ini menyebutnya sebagai kecelakaan perencanaan dari Bupati terpilih karena terlalu memprioritaskan kepentingan tim diatas kepentingan rakyat buru selatan.
Seusai pengantar ketua komisi 1 yang turut menyisir persoalan efiensi anggaran itu, maka satu persatu anggota Komisi 1 menyampaikan pandangannya dalam rapat di lantai 1 Gedung DPRD Bursel.
Dimulai dengan Basir Solisa yang dengan keras menyebut para pimpinan OPD dalam melayani rakyat harus dengan segenap hati,
” Pilkada selesai, Bupati dan Wakil Bupati sudah jalankan tugas, tidak boleh ada lagi istilah no 1,2,3. Semuanya adalah masyarakat buru selatan” Tegas Basir
Basir memaparkan kondisi pemerintahan Buru Selatan sangat amburadul.
” kantor bupati seperti pasar. Transaksi jabatan tidak lagi mengindahkan aturan. Masing-masing bikin gerbong, baku pukul dolo baru dapat jabatan”. Ujar kader PKB ini.
Situasi yang amburadul itu diminta untuk segera diatasi oleh Satpol PP dan protokoler agar teratur.
“Kasatpol dan protokoler, orang carita kantor bupati itu ancor-ancor karena transaksional, baku atur jabatan tidak lagi mengindahkan norma dan aturan, Katong Malu lai. Tolong tertibkan, Jang ragu” Tegas Basir.
Dirinya juga menyoroti pengawal Bupati hampir 10 orang.
menurutnya itu tidak efisien ditengah seruan nasional efisien anggaran yang digalakan oleh pemerintah pusat.
” bayangkan pengawal Bupati hampir 10 orang, ini bagaimana ?. Ini kan berkaitan dengan aturan dan sangat berpengaruh pada besarnya pembiayaaan. sementara kita harus efisiensi anggaran ” Tutur Basir
Pemerintahan Tak Punya Wibawa.
Tak beda dengan Basir Solisa, Abdul Gani Rahawarin menyebut situasi di Buru Selatan yang tercipta saat ini bila direstui oleh Bupati maka pemerintahan paling terburuk di muka bumi adalah pemerintahan La Hamidi dan Gerson Selsily.
“Orang datang bertamu pake celana pendek, sandal dan baju kaos di kantor bupati sambil pegang map. Inikan menunjukan bahwa pemerintah tidak punya wibawa. Bila ini direstui oleh Bupati maka pemerintahan paling terburuk di muka bumi adalah pemerintahan La Hamidi-Gerson” terang Kader Partai Nasdem ini.
Lanjutnya ” Tidak ada urusannya bila itu Bupati pung Tete ka cucu ka, Ini Kantor, datang harus ada etika berpakaian”.
Gani menegaskan juga ” Bukankah Slogan LHM _ GES ini kan mau bikin perubahan , Humanis, agamis deng apa barang banyak-banyak itu, padahal tambah bikin kacau” Ungkapnya siang tadi.
Gani meminta semua agenda-agenda dan acara Bupati itu harus diatur dan disterilkan oleh Satpol dan Protokoler karena ini soal wibawa pemerintahan.
Rapat yang berlangsung hingga sore tadi dihadiri oleh Plt Sekda Hadi Longa, Asisten 1 Heri Waimese, Kasatpol rahmat Loilatu. Kadis Infokom Mahmud Umanailo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kabag Protokol, Kepala Kesbagpol. bersama OPD terkait lainnya.
SK Model Baru, Golongan 3C Dan 3D Jadi Plt Kadis.
Senada dengan Basir dan Gani, Bernadus Waimese pun menyinggung soal pengelolaan pemerintahan ala La Hamidi – Gerson yang menurutnya sangat amburadul.
” Bupati itu pejabat tata usaha negara,harus diatur protokolernya secara baik. Mau tete k nene ka cucu k tidak bisa datang di kantor sesuka hati” Ucap Putera Negeri Waeturen ini
Dirinya tak lupa pula untuk menyoroti kepatutan, norma dan perangkat aturan kepegawaian.
“Sebagai bekas birokrat saya mau tegaskan pangkat 3C dan 3D tidak bisa jadi plt kadis. kalau plt harus satu tingkat dibawah golongan 4B, yaitu 4A. Ini norma pemerintahan. anda mau angkat setan pun tidak jadi masalah yang penting memenuhi kriteria” Terangnya.
Lanjutnya ” surat-surat DPRD ke pemda untuk pembahasan hal-hal yang subtansial seperti pembahasan LPKJ tidak pernah dibalas, Mereka sibuk bereuforia dalam kemenangan, Pemerintahan Amburadul”.
Turut dijelaskan lagi oleh alumnus sekaligus mantan ketua senat mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Maluku ini bahwa Bupati disumpah laksanakan undang-undang tapi kalau drive pemerintahan tidak taat dan tunduk pada undang-undang maka pasti pemerintahan amburadul.
Disebutkannya bahwa salah satu contoh nyata itu misalnya ” Kasatpol ini masih 3D. belum 4B, eselon 2 itu harus 4B. Berarti kan bukan plt tapi plh karena dua tingkat dibawah 4B. BKD harus bisa bedakan mana itu plt dan mana plh. SK -SK ini semua salah, tidak sah. Bertentangan dengan aturan” ucapnya
Wamese menambahkan pula, ” Tarlama tukang sapu mar jadi PLT, amburadul negeri ini”.
Sekda Hadi Longa Dilempar Pot Bunga Oleh Timsus LHM-GES.
Dalam rapat tersebut terkuak surat yang dikantongi oleh para plt eselon 2 dan 3 itu bukanlah surat keputusan (SK) melainkan Surat Tugas dengan konsideran surat edaran.
Menurut Wamese Semua ini surat tugas bukan surat keputusan (SK), ini berbahaya. surat tugas ini juga tidak bisa gunakan untuk penggunakan anggaran / APBD.
” SK-SK ini semua bermasalah. SK model baru, pangkat golongan plh tapi SK PLT. amburadul negeri ini. Ini pun sesungguhnya adalah surat tugas bukan surat keputusan, konsiderannya surat edaran. No800. Bukan 900. Kok disebut SK PLT. Amburadul ini pemerintahan” terang mantan plt sekwan dan plh sekda bursel era Tagop – Buce berkuasa ini.
Dalam rapat itu pun terbukalah sebuah tragedi kelam diawal rezim La Hamidi- Gerson tentang pot bunga yang melayang akibat lemparan salah seorang tim sukses LHM-GES kepada Plt Sekda Hadi Longa.
Hal ini terungkap setelah ketua komisi 1 menanyakan langsung kepada sekda.
Apakah benar Pak Sekda dilempar oleh Tim sukses Bupati, Tanya Ketua Komisi 1.
Sekda pun kepada forum rapat Komisi mengakui secara jujur tentang dirinya dilempar tim sukses LHM GES dengan pot bunga.
” Betul bapa-bapa dan ibu komisi 1, saya dilempar dengan pot bunga oleh tim sukses yang datang meminta SK” ucapnya.
Atas hal ini komisi 1 meminta agar Sekda segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian sebab selain melanggar hukum, perbuatan pidana. Ini sudah berkaitan dengan wibawa pemerintah daerah.
” Masa demi jabatan, tim sukses bisa datang lempar bapak sekda dalam ruangannya, ini wibawa daerah, wibawa pemerintahan. kita minta sekda segera lapor polisi” Ungkap Ketua Komisi 1.
Hak Angket Dan Jangan Ada Dusta Diantara Kita
Rapat Komisi 1 DPRD Bursel hari ini memang berjalan seru, Semua anggota komisi mempersoalkan carut marut pengelolaan pemerintahan era La Hamidi Gerson yang tak ubahnya kartel narkoba Kolombia dimana kekerasan,teror, intimidasi menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan jabatan.
” Masa kantor bupati seperti pasar saja, wibawa pemerintah itu ada dua, kantor bupati dan kantor DPRD, DPRD boleh amburadul kantornya karena milik rakyat, tapi kantor Bupati tidak boleh amburadul macam pasar seperti yang ada sekarang di era Lahamidi ini” ucap Wamese
Wamese juga mengutip syair lagu Duet Broery Marantika- Dewy Yull dalam kidung legendaris Jangan Ada Dusta Diantara Kita.
” Semua terserah padamu, aku begini adanya, kuhormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah kau katakan saja” ucapnya tanda bersenandung
Mengemuka juga niat untuk mengusung hak angket kepada pemerintahan La Hamidi-Gerson.
” Kita akan pakai hak angket untuk menertibkan pemerintahan, Negeri ini harus diperintah secara baik dan DPRD tidak main-main terhadap amburadulnya pemerintahan sekarang ini ” Ucap Anggota Komisi 1 Basir Solisa.
Ketua Komisi 1 Johan Karolus Lesnussa pun dengan lantang menyebut angket akan digunakan sebagai alternatif terbaik apabila keadaan semakin memburuk.
” Saya setuju kita gunakan angket nanti apabila keadaan yang amburadul ini tidak bisa ditertibkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Angket itu alternatif terbaik” Tegas Mantan Pengurus Pusat GMKI 2010-2012.
Di tambahkan oleh Ayahanda Megawati Lesnussa ini bahwa ” Masa bisa langsung Guru jadi camat, P3K 2 tahun pengangkatan Jadi kepala sekolah, jadi kepala puskesmas, golongan 3C & 3D jadi kadis, pegawai provinsi jadi kadis tanpa SK pindah. Fungsional ke jabatan Struktural tanpa ada penyesuaian, Birokrasi Amburadul macam apa ini” Tegas Joles seusai rapat komisi 1 kepada media ini.
Buru Selatan semakin gelap.(KN03).
