Saumlaki,Kapatanews.com._ Menjelang 80 Tahun HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerataan pembangunan belum ada perhatian serius Pemerintah pusat terhadap maluku.
Jangankan perhatian dan pemerataan pembangunan melirik pembangunan di Maluku pun terlewatkan dari jalur Utara sampai sulawesi langsung Papua, dari selatan sampai ke kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung Papua-Maluku dilewatkan baik pemerataan pembangunan maupun pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menduduki Kabinet.
Apakah maluku dianaktirikan ? Kontribusi SDA maluku maupun SDM maluku kepada NKRI sejak persiapan kemerdekaan hingga sekarang cukup luar biasa akan tetapi masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Nusantara ini.
Apa permasalahannya ? Apakah maluku daerah kepulauan yang terlalu luas laut dari pada daratan ? Memang membangun daerah kontinental lebih efektif dan efisien dari pada membangun daerah kepulauan yg luas lautannya dari pada daratan.
Kehidupan masyarakat Maluku tergolong miskin karena belum ada perhatian serius dari Pemerintah baik Pembangunan, pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pembangunan oleh pemerintah daerah mengakibatkan banyak pembangunan yang jauh dari asas manfaat dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Maluku.
Kalau saya boleh kutip sebuah istilah yaitu “IKAN MAKAN IKAN” Pemerintah Daerah yang putra daerah dari periode ke periode memangsa rakyatnya atau saudaranya sendiri. Bahwa dari berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut, dalam efektifitas dan mengefisiensi pembangunan di maluku yang lautnya lebih luas dari daratan maka perlu adanya pembetukan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya di Maluku.
Membangun Daerah kepulauan tidaklah muda dari membangun daerah kontinental seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan serta sulawesi. Potensi Sumber Daya Alam Maluku sangat menjanjikan baik hasil laut, hasil hutan dan Tltambang, tetapi belum dimanfaatkan secara baik karena persoalan transportasi sebagai kendala utama.
Pengawasan terhadap pencurian hasil laut sangat lemah, kondisi rentang kendali yang jauh sangat berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Untuk mengejar ketertinggalan pemerataan pembangunan di segala bidang di maluku perlu Pembentukan DOB baru yaitu Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
Untuk menjawab berbagai persoalan seperti memperpendek rentang kendali, mensejahterakan Rakyat mempersempit pengawasan terhadap hasil laut yg sering dicuri.
Tanimbar Layak Jadi Ibu Kota Provinsi MTR.
Persoalan Ibu kota Provinsi MTR yang layak adalah di Pulau yamdena dipandang dari Luas Daratan untuk 200 tahun ke depan, Sosial Budaya Masyarakat Tanimbar menganut sistim kekerabatan DUAN LOLAT yang mengutamakan hidup berdampingan damai segala persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan adat istiadat.”ujar mantan anggota DPRD KKT
Letak Geografis merupakan rentang kendali yang adil bagi semua kabupaten yang ada di wilayah Calon Provinsi MTR, Proyek Strategis Nasional Blok Masela ada di Kepulauan tanimbar.
Sehingga dapat diawasi langsung oleh TNI yang memiliki Hak Eks teritorial terhadap aset penting Negara kita. Sekali lagi saya nyatakan bahwa Pulau Yamdena layak menjadi Ibu kota Provinsi ditinjau dari segala Aspek Kehidupan Sosial mendukung penuh dan Wilayahnya sudah siap.
Penulis: Hendrikus Serin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Editor : (Redaksi).
