Ambon, Kapatanews.com- Mollucas Corruption Watch (MCW) Seram Bagian Timur menyampaikan sikap tegas menanggapi pengakuan anggota DPRD SBT, Bang Chiko, yang mengungkap adanya aktor tersembunyi, yakni orang dekat Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, yang diduga kuat memberikan advis dan mempengaruhi kebijakan pembagian Participating Interest (PI) migas di wilayah tersebut.
MCW menilai keterlibatan orang dekat Bupati tersebut berpotensi menjadi akar persoalan ketidakadilan pembagian hak hasil migas, yang selama ini sangat merugikan masyarakat lokal yang menjadi daerah penghasil.
“Kami menolak keras sikap Bupati yang tidak melibatkan DPRD maupun masyarakat dalam pengambilan keputusan penting ini. Ini bukan hanya soal pembagian hasil, tapi soal transparansi, keadilan, dan tata kelola sumber daya alam yang harus dijunjung tinggi,” ujar Sekretaris MCW Seram Bagian Timur, Sabandarlisa Kelilauw kepada media ini, Selasa (9/09)
Lebih lanjut, MCW memberikan peringatan keras kepada Bupati Fahri Husni Alkatiri agar tidak menjadikan hasil alam daerah sendiri sebagai ajang bisnis pribadi atau kelompok. MCW menegaskan bahwa sumber daya alam milik rakyat harus dikelola dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas, bukan untuk keuntungan sepihak.
MCW mendesak pihak berwenang melakukan penyelidikan independen atas dugaan keterlibatan orang dekat Bupati dan seluruh aktor yang berperan dalam proses tersebut. Selain itu, MCW menuntut keterbukaan penuh atas seluruh dokumen, kontrak, dan mekanisme negosiasi terkait pengelolaan migas di Seram Bagian Timur.
“Kami juga menyerukan agar DPRD dan masyarakat diberi ruang dan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi,” tambah Sabandarlisa.
MCW berkomitmen mengawal isu ini melalui jalur advokasi dan pelaporan publik guna memastikan hak-hak rakyat Seram Bagian Timur atas sumber daya alamnya dapat terpenuhi secara adil dan transparan.