Saumlaki, Kapatanews.com – Pagi di Saumlaki bergerak perlahan ketika kader-kader berdatangan dari berbagai penjuru pulau. Di ruang pertemuan itu, percakapan tidak semata tentang struktur partai, melainkan tentang jarak antara kebijakan dan warga di wilayah terluar. Musyawarah Daerah (Musda) PAN Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi ruang bertemunya harapan dan rencana, dibingkai oleh realitas kepulauan yang menuntut perhatian setara.
Erens Feninlambir, Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus anggota DPRD setempat, hadir sebagai figur yang memadukan agenda organisasi dengan pengalaman representasi politik. Dalam forum Musda, ia berbicara tentang arah partai ke depan serta peran PAN dalam merespons kebutuhan warga kepulauan.
Musda digelar di Kecamatan Tanimbar Selatan, Saumlaki, pada 21–22 Desember 2025. Ruang pertemuan dipenuhi ratusan kader dari 10 kecamatan. Suasana diskusi berlangsung tertib, diselingi presentasi program kerja dan percakapan informal tentang tantangan akses layanan di pulau-pulau kecil.
Di balik agenda rutin partai, muncul persoalan yang kerap dihadapi wilayah kepulauan: keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Persoalan ini hadir sebagai situasi yang ingin dijawab melalui perumusan arah kerja partai periode 2025–2029.
Rangkaian Musda dimulai dengan diskusi kader dan pemaparan program. Agenda utama mencakup pemilihan kepemimpinan baru DPD PAN, perumusan program kerja, serta penyelarasan langkah partai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam sesi penyampaian pandangan, Erens Feninlambir menekankan bahwa Musda tidak hanya bersifat internal, tetapi dimaksudkan untuk menghasilkan visi dan misi yang menjangkau kebutuhan warga hingga pedalaman dan pinggiran pulau.
Kegiatan ini diikuti ratusan kader dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Musda berlangsung selama dua hari dan dijadwalkan mengumumkan kepemimpinan baru pada hari kedua. Target internal yang disampaikan mencakup pembentukan 150 kader PAN Muda di seluruh kecamatan hingga akhir 2025.
Dalam konteks kebijakan publik daerah, peran DPRD mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk pembahasan APBD serta pemantauan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kerangka ini disebut sebagai konteks kerja representasi politik di tingkat kabupaten.
“Tujuan kita tidak hanya memimpin partai, tapi bagaimana PAN bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal seperti minyak kelapa dan perikanan,” kata Erens Feninlambir, Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ia juga menyampaikan komitmen pengawasan anggaran:
“Kita akan tegas memantau LKPD daerah agar anggaran APBD benar-benar bermanfaat bagi warga.”
Terkait kemitraan politik dan sikap partai, ia menambahkan:
“Kita tidak akan mengorbankan kepentingan warga Tanimbar. Jika ada isu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan tegas menyuarakannya.”
Dalam forum Musda, pernyataan yang disampaikan berasal dari internal partai. Pernyataan dari pemerintah daerah atau institusi lain tidak disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Hingga laporan ini disusun, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait sinkronisasi program partai dengan prioritas kebijakan daerah.
Bagi warga di kecamatan-kecamatan terpencil seperti Molu Maru, Labobar, Yaru, Selaru, Wermaktian, Nirunmas, dan Kormomolin pembahasan tentang akses layanan setara memiliki makna langsung. Komitmen penguatan pengawasan anggaran, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta dorongan ekonomi lokal berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap representasi politik di wilayah kepulauan.
Narasi disajikan secara deskriptif dan faktual, tanpa tuduhan atau penilaian. Seluruh pernyataan dikutip utuh dengan konteks yang proporsional dan frasa aman hukum.
Menjelang sore, Musda berlanjut dengan diskusi-diskusi kecil di sela agenda resmi. Di Saumlaki, pertemuan itu mungkin akan berakhir dalam dua hari. Namun, bagi warga di pulau-pulau sekitar, harapan agar kebijakan benar-benar menjangkau kehidupan sehari-hari masih terus bergulir menunggu diterjemahkan dari ruang musyawarah ke langkah nyata. (KN-07)