Ambon,Kapatanews.com._ Ketua Umum Pengurus Besar Ampera Maluku, Wahyu Rumadhan Pratama, menyampaikan apresiasi terhadap capaian 100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Menurutnya, sejumlah terobosan strategis telah dilakukan, baik melalui kerja sama langsung dengan kementerian terkait maupun lembaga pemerintah lainnya.
“Langkah-langkah awal yang dilakukan cukup progresif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif,” ujarnya dalam rilis yang diterima media ini di Ambon,Kamis,(5/06/2025).
Namun demikian, Wahyu juga memberikan catatan kritis, khususnya terkait penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada jabatan-jabatan strategis, baik struktural maupun fungsional. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus segera dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good governance.
“Penempatan PPPK dalam jabatan strategis seperti kepala puskesmas, kepala sekolah, dan posisi struktural lainnya, hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak ada aturan, baik dalam Undang-Undang ASN maupun Peraturan Presiden, yang secara eksplisit memperbolehkan PPPK menduduki jabatan tersebut,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Wahyu secara khusus meminta Bupati Bursel untuk mengevaluasi penunjukan Kepala Puskesmas Wailua di Kecamatan Ambalau, yang diketahui masih berstatus sebagai PPPK. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi melanggar aturan dan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi.
Lebih lanjut, Wahyu juga mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel agar segera melakukan langkah korektif, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Puskesmas Wailua dengan pejabat yang memiliki status kepegawaian dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tidak bisa berbicara tentang reformasi birokrasi jika penempatan jabatan dilakukan secara serampangan. Pemerintahan kali ini harus menjadi contoh dalam mewujudkan prinsip good governance, bukan hanya jargon,” pungkas Wahyu.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dengan cara memberikan dukungan terhadap program-program prioritas, namun tetap menyampaikan kritik yang konstruktif dan solutif.(KN01).
