Saumlaki, Kapatanews.com – Gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanimbar Utara Raya kian menguat seiring dengan dorongan tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemuka agama.
Salah satu tokoh pendidikan yang memberikan pandangan tajam adalah Pdt. Yusak Weriratan, S.Th., M.A., M.Pd.K, selaku pendiri Yayasan Solagracia Duan Lolat Berkei Saumlaki. Ia menegaskan bahwa pemekaran ini bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah strategis untuk membawa masyarakat Tanimbar Utara keluar dari keterisolasian.
“Pemekaran Tanimbar Utara Raya adalah pintu masuk menuju masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan merata bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan pembangunan,” kata Yusak Weriratan melalui Pres Release yang diterima Kapatanews.com Selasa, (19/8/2025).
Menurutnya, Gagasan pemekaran muncul dari realitas geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang memiliki 87 pulau dengan tingkat keterhubungan infrastruktur yang rendah. Data BPS Maluku menunjukkan luas wilayah daratan mencapai 10.102 km² dengan penduduk sekitar 141 ribu jiwa (2024). Dari jumlah itu, sekitar 45 ribu jiwa mendiami kawasan utara, tersebar di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau transportasi laut maupun udara.
Minimnya fasilitas dasar seperti jalan penghubung, listrik, air bersih, sekolah menengah, hingga puskesmas rawat inap membuat masyarakat Tanimbar Utara merasa terpinggirkan. Pemekaran dinilai sebagai solusi untuk mempercepat keadilan pembangunan.
“Selama ini perhatian pemerintah lebih terkonsentrasi di Saumlaki sebagai ibu kota. Akibatnya, wilayah utara sering tertinggal. Dengan adanya DOB, anggaran dan kebijakan bisa lebih fokus untuk masyarakat Tanimbar Utara,” tambah Yusak.
Bidang Ekonomi: Mendorong Pertumbuhan Baru
Secara ekonomi, Tanimbar Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan kelautan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Laut Arafura dan sekitarnya menyimpan potensi lestari ikan hingga 3,6 juta ton per tahun, dengan wilayah tangkapan besar berada di perairan utara Tanimbar. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan pasar.
Jika DOB terbentuk, dana transfer ke daerah baru, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diproyeksikan mencapai Rp 1–1,2 triliun per tahun. Hal ini akan membuka ruang pembangunan pelabuhan perikanan, pasar sentral, hingga akses jalan baru yang menopang perputaran ekonomi.
“Masyarakat tidak lagi hanya menjual hasil tangkapannya dengan harga murah kepada tengkulak, tapi bisa dipasarkan langsung melalui jalur resmi dengan harga yang layak. Ini akan mensejahterakan nelayan,” ujar Yusak menegaskan.
Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Akses yang Lebih Dekat
Tingkat partisipasi sekolah di Tanimbar Utara masih rendah. BPS Maluku mencatat angka partisipasi murni SMA hanya 56%, jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 71%. Hal ini dipengaruhi jauhnya jarak sekolah menengah dari desa-desa. Banyak anak harus menempuh perjalanan berjam-jam atau bahkan meninggalkan keluarga untuk melanjutkan pendidikan di Saumlaki.
“Dengan adanya DOB, pemerintah daerah baru bisa membangun sekolah menengah, balai pelatihan, hingga perguruan tinggi lokal. Anak-anak kita tidak harus pergi jauh untuk mendapat pendidikan layak,” jelas Yusak.
Di bidang kesehatan, kondisi lebih memprihatinkan. Rasio dokter di KKT hanya 1:7.000 jiwa, sementara WHO merekomendasikan 1:1.000 jiwa. Masyarakat Tanimbar Utara sering menghadapi kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, apalagi pelayanan rujukan. DOB diharapkan mampu membangun rumah sakit dengan tipe C di wilayah utara, sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada RSUD Saumlaki.
Bidang Infrastruktur dan Transportasi
Keterbatasan infrastruktur merupakan masalah klasik di Tanimbar Utara. Jalan darat yang menghubungkan desa-desa masih banyak berupa jalan tanah dan tidak layak dilewati saat musim hujan. Jalur laut pun belum terjadwal dengan baik, sehingga arus barang dan orang sangat lambat.
Data Dinas PUPR Maluku (2023) menunjukkan, hanya 48% jalan di KKT yang dalam kondisi baik, dan sebagian besar berada di wilayah selatan. DOB Tanimbar Utara Raya memungkinkan pemerintah baru lebih fokus membangun jaringan jalan, pelabuhan rakyat, hingga bandara perintis.
“Infrastruktur yang baik adalah kunci membuka isolasi. Kalau masyarakat bisa bepergian dan berdagang dengan mudah, otomatis kesejahteraan meningkat,” ungkap Yusak.
Bidang Sosial dan Budaya
Selain pembangunan fisik, DOB juga diyakini mampu memperkuat identitas sosial budaya masyarakat Tanimbar Utara. Mereka memiliki kekayaan adat, seni, dan tradisi yang khas. Namun, keterisoliran membuat budaya ini kurang dikenal luas. Dengan adanya daerah baru, festival budaya, pengembangan pariwisata adat, serta promosi kearifan lokal dapat menjadi prioritas.
“Pemekaran bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal martabat. Orang Tanimbar Utara akan merasa dihargai jika budayanya diangkat dan menjadi bagian dari pembangunan,” tutur Yusak.
Harapan dan Tantangan
Meski memiliki banyak manfaat, DOB Tanimbar Utara Raya juga menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, birokrasi, dan ketersediaan infrastruktur awal pemerintahan. Namun, bagi Yusak, tantangan ini bukan alasan untuk menunda pemekaran.
“Setiap daerah baru pasti menghadapi tantangan, tapi yang terpenting adalah semangat dan keseriusan membangun. Kita tidak boleh menunggu semuanya sempurna baru memekarkan diri,” tegasnya.
Pemekaran DOB Tanimbar Utara Raya dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar. Dengan potensi ekonomi kelautan, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan identitas budaya, pemekaran ini diyakini akan membawa manfaat nyata.
“Saya percaya, Tanimbar Utara Raya akan menjadi berkat bagi generasi mendatang. Inilah momentum emas untuk keluar dari keterisolasian menuju kemajuan,” pungkas Yusak Weriratan. (KN-07)
