Saumlaki, Kapatanews.com – Krisis kemanusiaan perlahan namun pasti sedang terjadi di Puskesmas Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kekosongan tenaga dokter membuat pelayanan kesehatan lumpuh total. Di tengah jeritan warga, bayi, balita dan ibu hamil menjadi kelompok paling rentan yang harus menanggung resiko paling besar. Minggu, (15/02/2026).
Sudah berbulan-bulan Puskesmas Seira berjalan tanpa dokter tetap. Pasien yang datang hanya bisa ditangani seadanya. Kasus-kasus yang membutuhkan pemeriksaan medis serius terpaksa dirujuk dengan kondisi geografis yang tidak selalu bersahabat. Waktu terbuang, nyawa dipertaruhkan.
Warga Seira menyebut, angka kesakitan meningkat. Kabar duka pun tak lagi asing terdengar di kampung-kampung sekitar. Seira yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dasar justru seolah ditinggalkan dalam senyap.
Ironisnya, di tengah kondisi darurat ini, tiga anggota DPRD asal Kecamatan Wermaktian yang duduk di lembaga terhormat di Kewarbotan justru dinilai diam membisu. Aspirasi masyarakat sudah berulang kali disampaikan, namun belum terlihat langkah konkret yang benar-benar menuntaskan persoalan dokter tetap di Puskesmas Seira.
Kritik tajam datang dari kader Partai Buruh, Yanherens Rengrengulu. Ia menilai fungsi pengawasan wakil rakyat dari Wermaktian berjalan pincang dan kehilangan daya dobraknya.
“Wakil rakyat yang kami pilih ini lahir dari kepercayaan masyarakat. Kami percaya mereka memperjuangkan hak dasar kami, termasuk pelayanan kesehatan. Tapi sampai hari ini, tidak ada jawaban tegas. Seolah-olah jeritan kami hanya angin lalu,” ujar Rengrengulu dengan nada kecewa.
Menurutnya, persoalan ketiadaan dokter bukan sekadar administrasi atau urusan teknis penempatan pegawai. Ini adalah soal hidup dan mati. Ketika seorang ibu hamil tidak mendapat penanganan maksimal, ketika bayi sakit tidak diperiksa dokter, maka Pemerintah Daerah sesungguhnya sedang absen.
Rengrengulu bahkan melontarkan kritik yang lebih keras. Ia menyebut wakil rakyat dari Wermaktian seperti kehilangan taring politiknya.
“Kalau hanya untuk memastikan dokter tetap saja tidak mampu diperjuangkan, lalu untuk apa kami memilih mereka? Jangan sampai masyarakat menilai mereka sudah ompong dan tidak lagi berpihak pada rakyat kecil,” tegas Rengrengulu
Ia juga menyoroti dugaan adanya kecenderungan sebagian wakil rakyat lebih sibuk mengurus kepentingan konstituen tertentu dan kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan kebutuhan dasar orang banyak. Padahal, pelayanan kesehatan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi.
Di lapangan, tenaga kesehatan yang ada bekerja dalam tekanan. Tanpa dokter, mereka menghadapi keterbatasan kewenangan dan kompetensi untuk mengambil keputusan medis tertentu. Situasi ini tidak hanya membebani petugas, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pasien.
Masyarakat Wermaktian kini mempertanyakan keberanian politik para wakilnya. Apakah mereka benar-benar telah memanggil dinas terkait? Apakah sudah ada tekanan resmi kepada pemerintah daerah untuk segera menempatkan dokter tetap di Seira? Ataukah semuanya berhenti pada janji dan rapat-rapat tanpa hasil?
Rengrengulu menegaskan, kesabaran masyarakat ada batasnya. “Kami tidak minta proyek besar. Kami hanya minta dokter tetap. Kalau itu saja tidak bisa dieksekusi, maka ke depan masyarakat akan menghukum secara politik. Jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan itu dicabut,” katanya.
Krisis di Seira menjadi cermin buram bagaimana pelayanan dasar bisa runtuh ketika pengawasan politik melemah. Wakil rakyat bukan hanya simbol di atas kertas suara, melainkan perpanjangan tangan penderitaan rakyat di ruang-ruang kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari ketiga anggota DPRD asal Kecamatan Wermaktian terkait tudingan tersebut. Sementara itu, warga Seira tetap menunggu antara harapan dan kecemasan agar pemda kembali hadir melalui satu hal yang paling mendasar: seorang dokter di puskesmas mereka. (KN-07)