Ambon, Kapatanews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyosialisasikan program kepemilikan rumah subsidi bagi wartawan di Sekretariat PWI Jakarta pada Selasa (9/12/2025).
Sosialisasi tersebut diikuti pengurus PWI pusat dan daerah, serta perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui BP Tapera dan Bank BTN sebagai mitra pembiayaan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan PWI dengan Menteri PKP Maruarar Sirait yang mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan untuk tahun 2026.
Dalam kegiatan itu, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program subsidi rumah bagi wartawan bertujuan memenuhi kebutuhan hunian tanpa mempengaruhi independensi profesi.
“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dua skema pembiayaan yang dapat diakses wartawan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera.
“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” katanya.
Sid menyebut bahwa KPR subsidi dibiayai APBN dan dirancang dengan cicilan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Ia meminta wartawan segera menghubungi BP Tapera atau BTN untuk proses lebih lanjut.
“Kami berharap setelah pemaparan ini, Bapak dan Ibu segera menghubungi BP Tapera atau BTN,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa wartawan anggota PWI dapat mengecek daftar proyek perumahan subsidi melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id.
Dari pihak perbankan, BTN memastikan akses pembiayaan terbuka bagi wartawan. Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN Heri Purnomo menyatakan bahwa profesi tidak menjadi hambatan bagi pengajuan KPR.
“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Insya Allah BTN adalah bank yang tidak memilih profesi. Sudah banyak wartawan yang mengambil KPR Tapera maupun KPR lain,” tuturnya.
Heri menilai skema subsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap profesi wartawan.
“KPR subsidi adalah bentuk apresiasi sekaligus bukti bahwa negara hadir bagi profesi yang sering tidak terlayani skema komersial,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengapresiasi komitmen pemerintah dan mitra pembiayaan untuk memperluas akses hunian bagi wartawan. Ia berharap program ini berjalan sesuai target.
“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN ini memberi harapan konkret bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” katanya.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Amy Atmanto menyampaikan bahwa kesejahteraan wartawan menjadi salah satu agenda prioritas di bawah kepemimpinan Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sekedang. Ia menyebut PWI dan Tapera akan membentuk tim koordinasi untuk mempermudah akses administrasi wartawan terhadap program tersebut.
“Agar dapat mengakses program ini tanpa kendala administratif,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya meminta tanggapan tambahan dari pihak Kementerian PKP terkait detail teknis implementasi program subsidi tahun 2026. Pihak kementerian belum memberikan keterangan lanjutan. (Red)