Ambon,Kapatanews.com.- Beberapa catatan penting mengemuka dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku Dalam Rangka Penyampaian Dokumen Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Anggota DPRD Maluku Richard Rahakbauw dalam Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Baileo Rakyat Maluku,Karang Panjang, Ambon, Senin (14/04/2025) itu secara khusus memberikan catatan kritisnya bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
” Yang kedua pak Gubernur saya minta untuk tertibkan itu Kabid (Kepala Bidang) yang ada di Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ketika kita melakukan pengawasan ke lapangan mereka itu tidak pernah hadir, dapat dibayangkan mereka punya proyek, mereka kasih anak buah turun, tidak tahu lapangan, tidak tahu progres dimana.” kata RR.
Rahakbauw menyebut alasan klasik tidak munculnya pejabat eselon 3 itu dilapangan akibat tidak ada uang.
” Kami tanya mereka sebut tidak ada uang, ya kalau tidak ada uang , ya tidak usah jadi Kabid. Ngapain juga jadi Kabid kalau kemudian tidak mau turun (lapangan) karena tidak ada uang, saya pikir ini satu jawaban yang menurut saya melecehkan DPRD” tegas RR.
Rahakbauw meminta kepada Gubernur agar perilaku aparatur eselon 3 semacam itu segera ditertibkan.
” Karena itu pak Gubernur kita akan melakukan pengawasan yang kedua ini saya minta pak Gubernur untuk tertibkan seluruh Kabid-Kabid ” Ucap RR.
Rahakbauw menyebut jumlah proyek yang ditangani oleh para Kepala Bidang pada dinas PUPR Maluku berjumlah puluhan milyar rupiah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ini juga menyebut perilaku para Kabid yang malas turun lapangan itu merupakan kebiasaan lama dari pemerintahan 5 tahun sebelumnya.
” Mereka ini punya proyek puluhan milyar, tidak pernah turun lapangan, kita tanya tidak tahu proyek yang mana. Dan karena itu saya minta pak Gubernur segera ditertibkan Kabid-Kabid ini. saat kita turun pengawasan yang kedua kali ini pak mereka harus bersama-sama dengan kita. Pak Gubernur, dan ini memang sudah kebiasaan dari lima tahun kemarin, mereka mau turun juga ngak papa, mau turun juga mereka ngak peduli” Kata RR.
Lanjutnya ” Terutama Kabid Binamarga, Saya minta harus ditertibkan pak Gubernur. Ngak pernah mau turun, kita telpon juga ngak pernah mau angkat. Saya punya teman sekolah pak, tapi hal ini tidak dapat dibiarkan” Ujar RR.
Untuk diketahui, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Maluku saat ini dijabat oleh Muhijati Tuanaya,ST.MT. (KN 03).
