Jakarta, Kapatanews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Rapat ini menindaklanjuti hasil reses DPRD serta aspirasi masyarakat dan organisasi kepemudaan (OKP) terkait keberlangsungan proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pertemuan dihadiri sejumlah anggota DPRD Tanimbar, antara lain Yan Sairdekut, S.Sos, Pietkait Taborat, SH, Ambrosius Rahanwaty, Gehasi Rumkedy, Jois Penturi, Jidon Kelmanutu, Whan Lekruna, Herens Feninlambir, dan Fredek Kormpaulun.
Isu utama yang dibahas meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, harga tanah di Lermatang, kuota bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan listrik desa, serta transparansi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Yan Sairdekut dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa DPRD mempertanyakan komitmen SKK Migas dan Inpex terhadap penyerapan tenaga kerja di Tanimbar.
“DPRD mempertegaskan kepada pihak SKK Migas dan Inpex untuk perekrutan tenaga kerja baik tenaga skil maupun non skil, multiplier effect dan dana CSR perlu mendapat perhatian penuh,” ujarnya.
Menurut dia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama.
“Ring satu itu adalah tenaga kerja lokal, ring dua gabungan untuk 11 kabupaten/kota, dan ring tiga untuk tenaga kerja di luar Maluku. Untuk tenaga kerja lokal ini Pak Menteri menyampaikan bahwa seluruh tenaga kerja dari Tanimbar diidentifikasi seluruh namanya, baik lulusan SKK Migas maupun bukan, dan mereka akan direkrut sesuai kemampuan serta kompetensi masing-masing. Untuk tenaga kerja lokal tidak ada masalah lagi,” terangnya.
Harga Tanah di Desa Lermatang
Dalam rapat itu, DPRD juga menyoroti harga tanah di Desa Lermatang yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas LNG. Yan menegaskan, pengalaman harga tanah di Nustual yang hanya Rp14.000 per meter persegi tidak boleh terulang.
“Harga pastinya kita belum tahu, namun yang jelas harga tanah di Lermatang sudah tidak lagi sama seperti Nustual yang telah mendapat putusan hukum tetap,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah harus menyesuaikan harga tanah secara wajar dan proporsional.
“Pak Menteri telah berjanji bahwa harga tanah Rp14.000 itu akan diubah. Untuk Desa Lermatang yang akan dibangun LNG, beliau berharap nilai aset atau appraisal properti akan melakukan penilaian harga tanah. Bisa jadi harga tanah akan naik dalam kewajaran,” jelasnya.
Kuota BBM dan Kebutuhan Listrik
Selain persoalan tanah, DPRD turut membahas kelangkaan BBM di Tanimbar yang kerap terjadi akibat aktivitas nelayan andon dari luar Maluku.
“Pak Menteri telah menyampaikan kepada SKK Migas secara resmi, dan jawabannya adalah tahun ini akan ada penambahan kuota untuk Tanimbar. Itu sudah dieksekusi langsung oleh Pak Menteri dan dipastikan menjelang Natal dan Tahun Baru stok BBM cukup,” ujarnya.
Sairdekut menambahkan, kebutuhan listrik juga menjadi perhatian utama DPRD mengingat masih banyak desa dan dusun yang belum menikmati penerangan.
“Saya jelaskan bahwa rumah untuk dusun itu paling sedikit di atas 70–100. Pak Menteri langsung menanggapi agar segera memanggil Bupati Kepulauan Tanimbar untuk rapat menjawab kebutuhan desa dan dusun yang belum mendapat penerangan listrik,” jelasnya.
Transparansi Dana CSR dan Komitmen Pemerintah
Selain itu, DPRD mendesak transparansi pemanfaatan dana CSR agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita juga meminta kepada SKK Migas untuk memberikan perhatian kepada anak-anak Tanimbar yang sementara melanjutkan studi untuk mendapatkan beasiswa. DPRD sudah mendesak agar ada keterbukaan soal dana CSR karena manfaatnya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Tanimbar,” pungkasnya.
Sairdekut menambahkan, Menteri ESDM berjanji akan turun langsung ke Tanimbar bulan depan untuk memastikan status tanah di Nustual dan Lermatang seluas 664 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan LNG.
“Beliau mengatakan bahwa tahun 2029 Inpex sudah final produksi, tetapi tahapan-tahapan lain sudah berjalan dalam beberapa bulan kemarin dan beberapa bulan yang akan datang,” tandasnya.
Rapat dengar pendapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan kepentingan masyarakat Tanimbar diperhatikan dalam proyek strategis Blok Masela. Komitmen pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, penyesuaian harga tanah, tambahan kuota BBM, percepatan elektrifikasi desa, dan transparansi CSR menegaskan aspirasi masyarakat tidak diabaikan. (KN-07)