Saumlaki, Kapatanews.com – Aroma tak sedap kembali menyelimuti proyek raksasa gas di perairan selatan Tanimbar. Kali ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar angkat suara keras, bahkan bernada peringatan terbuka, terhadap dugaan praktik rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tertutup dan sarat ketidakadilan oleh PT Taka dalam lingkup proyek Blok Masela.
Di atas tanah yang dijanjikan sebagai masa depan energi nasional, di bawah bayang-bayang investasi triliunan rupiah yang dikelola INPEX Corporation, masyarakat lokal justru merasa berdiri di pinggir pagar, menyaksikan peluang kerja melintas tanpa bisa digenggam.
GMNI Tanimbar menyebut pola rekrutmen ini bukan sekadar soal teknis administrasi, melainkan persoalan moral dan keberpihakan. Organisasi kader dan pergerakan itu menilai ada ketimpangan mencolok dalam distribusi tenaga kerja di tiga desa terdampak langsung proyek, yakni Lermatang, Latdalam, dan Bomaki.
Informasi yang dihimpun GMNI menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja hanya dialokasikan masing-masing satu orang untuk Desa Latdalam dan Desa Bomaki, sementara mayoritas direkrut dari Desa Lermatang. Ketimpangan ini dinilai bukan hanya tidak adil, tetapi berpotensi menjadi sumbu api di tengah masyarakat yang hidup dalam struktur sosial komunal yang sensitif.
Lebih jauh, GMNI menyoroti absennya sosialisasi terbuka. Tidak ada pengumuman resmi yang disampaikan secara transparan kepada pemerintah desa maupun masyarakat luas. Tidak ada papan informasi. Tidak ada mekanisme pendaftaran yang dapat diawasi publik. Semua berjalan sunyi dan justru karena kesunyian itulah kecurigaan membesar.
Ketua GMNI Tanimbar, Marwan Selalu, berbicara dengan nada tegas, tanpa tedeng aling-aling.
“Perusahaan harus transparan dan adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik horizontal antar masyarakat Tanimbar. Jangan sampai proyek strategis bernilai miliaran rupiah ini justru menjadi sumber perpecahan di Bumi Duan Lolat,” tegas Marwan Selalu.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik, tetapi alarm keras. GMNI menilai, jika pola tertutup ini terus dibiarkan, maka proyek strategis nasional yang seharusnya membawa kesejahteraan bisa berubah menjadi bara dalam sekam. Kecemburuan sosial di wilayah adat bukan isu remeh; ia bisa menjelma menjadi konflik horizontal yang sulit dipadamkan.
Bagi GMNI, Tanimbar tidak boleh hanya menjadi titik koordinat di peta investasi. Wilayah ini adalah rumah bagi masyarakat adat yang sejak awal dijanjikan keterlibatan nyata dalam rantai ekonomi proyek gas. Jika janji itu menyempit hanya pada segelintir orang, maka yang tersisa hanyalah rasa dikhianati.
Proyek di Blok Masela bukan proyek biasa. Ia disebut-sebut sebagai salah satu proyek gas terbesar di Indonesia bagian timur. Namun sebesar apa pun angka investasinya, legitimasi sosial tetap menjadi fondasi. Tanpa keadilan distribusi manfaat, proyek sebesar apa pun bisa runtuh oleh ketidakpercayaan publik.
GMNI Tanimbar secara tegas mendesak PT Taka untuk:
- Membuka secara terbuka dan rinci jumlah kebutuhan tenaga kerja.
- Mengumumkan mekanisme serta kriteria seleksi secara publik.
- Memprioritaskan masyarakat dari tiga desa terdampak langsung.
- Menggelar dialog terbuka dengan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat.
Organisasi mahasiswa itu juga menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada klarifikasi resmi dan langkah korektif yang nyata. Mereka menilai, diam berarti membiarkan ketidakadilan tumbuh.
Di tengah harapan besar masyarakat terhadap proyek gas raksasa ini, satu hal menjadi jelas: keadilan bukan sekadar slogan di spanduk proyek. Ia harus terlihat dalam daftar nama tenaga kerja, dalam proses seleksi yang terbuka, dan dalam keberanian perusahaan menjawab pertanyaan publik.
Jika tidak, yang tersisa bukan lagi harapan melainkan kecurigaan yang terus membesar di jantung Tanimbar. (KN-07)