Saumlaki, Kapatanews.com – Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini seperti kehilangan nahkoda. Di tengah krisis kesehatan yang kian memburuk dan tekanan ekonomi yang semakin mencekik, publik justru lebih sering melihat sang Bupati Tanimbar Ricky Jauwerissa berada di luar daerah ketimbang berdiri di tengah rakyatnya sendiri.
Perjalanan dinas demi perjalanan dinas terus terjadi. Agenda luar kota seakan tak pernah usai. Sementara di kampung-kampung, masyarakat mengeluh tentang pelayanan kesehatan yang lumpuh, harga kebutuhan pokok yang melambung, dan daya beli yang semakin tergerus.
Di beberapa puskesmas wilayah kepulauan, tenaga medis terbatas. Obat-obatan tak selalu tersedia. Ibu hamil, bayi, dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Situasi ini bukan isu baru, tetapi belum juga terlihat langkah tegas yang menyentuh akar persoalan.
Ekonomi lokal pun tak menunjukkan tanda-tanda pemulihan berarti. Nelayan mengeluh soal distribusi dan harga jual hasil tangkap. Petani kesulitan akses pasar. Pelaku UMKM bertahan dengan napas pendek, tanpa dukungan konkret yang konsisten.
Pemerintahan bukan panggung seremonial. Ia adalah kerja sunyi, penuh tanggung jawab, dan menuntut kehadiran nyata. Ketika pemimpin lebih sering “baronda” ke luar daerah, publik berhak bertanya: siapa yang benar-benar mengurus Tanimbar?
Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekadar nama administratif di peta Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia adalah rumah bagi ribuan keluarga yang setiap hari bergulat dengan kenyataan hidup yang tidak mudah. Mereka membutuhkan kebijakan yang hadir, bukan janji yang menguap.
Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan masyarakat semakin keras terdengar. Dari pesisir hingga desa-desa pedalaman, suara yang muncul nyaris seragam: pemerintah daerah dinilai kehilangan fokus pada pelayanan dasar.
Tajuk ini bukan serangan personal. Ini adalah alarm. Ketika sektor kesehatan dan ekonomi melemah bersamaan, itu bukan lagi sekadar dinamika biasa, melainkan tanda bahaya serius bagi keberlanjutan daerah.
Kesehatan adalah fondasi. Tanpa layanan yang memadai, kualitas sumber daya manusia akan terus menurun. Jika ini dibiarkan, generasi muda Tanimbar akan tumbuh dalam sistem yang rapuh dan penuh ketidakpastian.
Sementara itu, sektor ekonomi yang lesu memperparah keadaan. Tanpa perputaran uang yang sehat, tanpa investasi yang terkelola baik, dan tanpa perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, daerah ini akan semakin tertinggal dari wilayah lain di Maluku.
Kepemimpinan menuntut prioritas. Di saat rakyat menunggu kebijakan penyelamatan kesehatan dan penguatan ekonomi, agenda perjalanan yang tidak transparan justru menjadi sorotan. Publik membutuhkan penjelasan yang jujur dan terbuka.
Pemerintahan bukan tentang seberapa sering hadir di luar daerah, melainkan seberapa kuat berdiri di dalam daerah sendiri. Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya menuntut perhatian dan tanggung jawab.
Jika benar ada kepentingan strategis di balik setiap perjalanan, maka sudah sepatutnya hasil konkret dipaparkan kepada masyarakat. Transparansi adalah hak publik, bukan pilihan sukarela.
Kita semua paham, mengelola daerah kepulauan bukan perkara mudah. Tantangan geografis, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas birokrasi menjadi hambatan nyata. Namun justru di situlah dibutuhkan kepemimpinan yang fokus dan berpihak.
Tajuk ini lahir dari kegelisahan kolektif. Dari ruang-ruang tunggu puskesmas yang sepi dokter. Dari pasar-pasar tradisional yang makin lengang pembeli. Dari suara nelayan yang mengeluh hasil tangkap tak sebanding dengan biaya melaut.
Tanimbar tidak butuh pemimpin yang sekadar sibuk. Tanimbar butuh pemimpin yang hadir. Hadir dalam keputusan, hadir dalam krisis, dan hadir dalam tanggung jawab moral terhadap rakyatnya.
Jika kondisi ini terus berlangsung, kepercayaan publik akan terkikis. Dan ketika kepercayaan hilang, yang runtuh bukan hanya citra pemerintah, tetapi legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri.
Redaksi Kapatanews.com memandang sudah saatnya evaluasi menyeluruh dilakukan. Prioritaskan kesehatan. Pulihkan ekonomi rakyat. Hentikan kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Sejarah akan mencatat bagaimana seorang pemimpin bersikap di masa krisis. Apakah ia memilih berada di tengah rakyatnya, atau justru menjauh di saat paling dibutuhkan.
Tanimbar sedang tidak baik-baik saja. Dan rakyat berhak atas kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sekadar perjalanan tanpa arah yang jelas. Ini bukan sekadar kritik ini adalah seruan agar pemerintahan kembali pada tugas utamanya: melayani dan menyelamatkan rakyat.