Saumlaki, Kapatanews.com – Sudah dua bulan Puskesmas Kecamatan Wermaktian berdiri tanpa dokter. Bangunan itu tetap buka, aktivitas pelayanan tetap berjalan, namun satu unsur paling krusial dalam sistem kesehatan tingkat pertama itu hilang: kewenangan medis seorang dokter.
Dokter umum yang sebelumnya bertugas telah menyelesaikan masa kontraknya. Sejak itu, tidak ada pengganti yang ditempatkan. Kekosongan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyentuh langsung denyut kehidupan sekitar 28.660 jiwa penduduk Kecamatan Wermaktian.
Puluhan ribu warga kini hidup tanpa akses diagnosis medis yang sah di wilayahnya sendiri. Puskesmas tetap menerima pasien, tetapi tidak memiliki otoritas penuh untuk menegakkan diagnosis, menentukan terapi definitif, atau menangani kegawatdaruratan medis yang membutuhkan keputusan klinis cepat.
Dalam kondisi darurat, waktu adalah segalanya. Namun di Wermaktian, waktu justru terbuang di perjalanan rujukan. Pasien yang membutuhkan penanganan dokter harus dibawa keluar kecamatan, melewati jarak yang tidak dekat, biaya transportasi yang tidak murah, serta tantangan cuaca yang tak bisa diprediksi.
Seorang sumber internal di lingkungan pelayanan kesehatan Wermaktian yang meminta namanya dirahasiakan mengaku situasi ini sangat memprihatinkan.
“Ini bukan situasi ideal. Kami tetap bekerja semaksimal mungkin, tapi ada batas kewenangan. Kalau kasusnya berat, kami tidak bisa ambil risiko. Harus dirujuk,” ujarnya dengan nada serius.
Ia menambahkan, kekosongan dokter selama dua bulan bukan waktu yang singkat bagi sebuah wilayah dengan populasi sebesar Wermaktian.
“Yang jadi beban itu masyarakat. Mereka datang berharap bisa langsung tertangani. Tapi ketika harus dirujuk, ada yang memilih pulang karena tidak punya biaya,” katanya.
Menurutnya, seharusnya ada perencanaan yang matang sebelum kontrak dokter sebelumnya berakhir.
“Kalau kontrak habis, mestinya sudah ada dokter pengganti. Jangan sampai ada jeda seperti ini. Ini pelayanan dasar,” tegasnya.
Kondisi ini juga memicu keresahan warga. Seorang tokoh masyarakat setempat, yang juga meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat kepulauan.
“Kami ini bukan warga kelas dua. Kami bayar pajak, kami ikut pemilu, tapi soal kesehatan dasar saja kami harus menunggu tanpa kepastian,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan komitmen pemerataan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Menurutnya, keberadaan minimal satu dokter di puskesmas adalah standar paling dasar, bukan kemewahan.
Absennya dokter bukan sekadar kekosongan jabatan. Ini menyangkut hak konstitusional warga atas pelayanan kesehatan. Tanpa dokter, risiko keterlambatan penanganan medis meningkat, potensi komplikasi bertambah, dan beban rujukan menjadi tak terkendali.
Setiap hari tanpa dokter adalah hari ketika rasa aman warga terkikis. Ketika anak demam tinggi di malam hari atau ibu hamil mengalami kondisi darurat, masyarakat tidak lagi memiliki jaminan penanganan cepat di wilayahnya sendiri.
Sorotan kini mengarah pada pemerintah daerah dan instansi terkait. Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar penjelasan normatif. Kekosongan dua bulan sudah cukup menjadi alarm keras.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian resmi mengenai kapan dokter definitif akan ditempatkan di Puskesmas Wermaktian. Sementara itu, puluhan ribu warga terus hidup dalam ketidakpastian menunggu hadirnya satu sosok yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat nyawa. (KN-07)