Saumlaki, Kapatanews.com – Langit Seira seolah ikut menghitam ketika kabar itu menyebar dari mulut ke mulut: seorang bayi tak berdosa menghembuskan nafas terakhir di ruang pelayanan darurat Puskesmas Seira. Tangis keluarga pecah di lorong sempit fasilitas kesehatan yang disebut-sebut sudah lama kehilangan dokter tetap. Minggu, (15/02/2026).
Peristiwa itu bukan sekadar kabar duka. Ia menjadi simbol keras dari rapuhnya pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tengah riuhnya polemik pembayaran utang pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, nyawa seorang bayi justru melayang dalam sunyi.
Informasi yang dihimpun Kapata News menyebutkan, bayi tersebut mengalami gizi buruk cukup berat sebelum akhirnya terserang infeksi. Kondisinya memburuk cepat. Tanpa dokter tetap yang siaga, penanganan medis tidak maksimal. Fasilitas terbatas, alat penunjang minim, dan rujukan pun terlambat.
“Informasi yang kami peroleh bahwa bayi itu meninggal di Puskesmas Seira akibat mengalami gizi buruk. Di saat Pemda sibuk dengan urusan utang pihak ketiga dan tidak lagi mengurusi masalah kesehatan masyarakat,” ungkap Anders Luturyali, Aktivis Pemuda Katolik Kepulauan Tanimbar, kepada wartawan, dengan nada suara bergetar menahan amarah.
Menurut Anders, kematian ini bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan tamparan keras bagi nurani pemerintah daerah. Ia menilai kondisi fiskal daerah yang melemah akibat prioritas pembayaran utang pihak ketiga telah berdampak langsung pada tidak optimalnya pembiayaan sektor kesehatan.
Data yang diperoleh media ini menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah alokasi pelayanan dasar tersendat. Tenaga medis tidak terisi penuh, distribusi obat tidak stabil, dan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan seperti Seira semakin tertinggal.
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang stabilitas keuangan daerah, kalau pelayanan kesehatan lumpuh? Ini soal nyawa manusia. Ini Kejadian Luar Biasa,” tegas Anders.
Ironisnya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar saat ini adalah seorang dokter. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin di bawah kepemimpinan seorang berlatar belakang medis, krisis dokter di puskesmas-puskesmas terpencil justru terus terjadi.
“Secara kapasitas, beliau adalah dokter. Harusnya lebih peka, lebih cepat mengambil langkah darurat. Kalau sampai ada bayi meninggal karena gizi buruk dan infeksi tanpa penanganan dokter tetap, maka ada yang sangat salah dalam manajemen kesehatan daerah,” lanjut Anders.
Ia juga menambahkan bahwa ketiadaan dokter tetap di Puskesmas Seira bukan persoalan baru. Warga sudah berulang kali menyampaikan keluhan, namun hingga kini belum ada solusi permanen. Tenaga medis datang dan pergi, tetapi tidak ada jaminan keberlanjutan pelayanan.
Di ruang perawatan yang sederhana itu, menurut sumber keluarga, bayi tersebut sempat mengalami demam tinggi dan tanda-tanda infeksi serius. Tanpa dokter yang bisa mengambil keputusan klinis cepat, penanganan hanya bersifat terbatas. Fasilitas laboratorium tak memadai, alat medis tak lengkap.
Sementara itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada kebijakan fiskal daerah. Aktivis menilai, Pemda terlalu fokus menyelesaikan pembayaran utang pihak ketiga, sementara kebutuhan mendesak masyarakat seperti kesehatan ibu dan anak terabaikan.
“Utang bisa dicicil. Tapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada pelayanan dasar,” ujar Anders dengan suara meninggi.
Ia mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera memanggil eksekutif dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran kesehatan. Menurutnya, kejadian ini harus dikategorikan sebagai peringatan serius, bahkan darurat kemanusiaan di wilayah kepulauan.
Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi nurani publik. Di tengah perdebatan angka-angka anggaran dan administrasi pembayaran, satu fakta berdiri dingin: seorang bayi meninggal dalam keterbatasan.
Kini masyarakat menanti, apakah pemerintah akan terus tenggelam dalam urusan utang, atau bangkit menyelamatkan pelayanan kesehatan sebelum lebih banyak nyawa melayang dalam diam.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, manajemen Puskesmas Seira, serta instansi terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi atas peristiwa tersebut. (KN-07)