Ambon,Kapatanews.com- Buntut dari aksi protes Masyarakat terhadap “Gaji dan Tujangan” serta kinerja Anggota DPR RI yang berbuntut pada aksi demo besar-besaran di Jakarta, kini aksi protes Masyarakat tersebut mulai menjalar ke Maluku.
Walaupun aksi protes Masyarakat di daerah ini belum dalam bentuk demontrasi, tetapi dalam bentuk ide dan pikiran ini menjadi catatan bagi pemerintah Daerah untuk mengevaluasi tunjangan Anggota DPRD Maluku yang dinilai tidak sebanding dengan kerja-kerja mereka bagi Masyarakat di daerah ini.
Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Kota Ambon,melalui Sekretarisnya, Yansen Hehanussa, dalam rilisnya kepada Kapatanews.com (30/08/2025),menyoroti tunjangan Anggota DPRD Maluku yang dinilai terlalu besar bila dibandingkan dengan kerja-kerja mereka dalam melayani rakyat,ujarnya
Menurutnya dalam catatan GAMKI Kota Ambon,banyak anggota DPRD yang sering menghabiskan waktu di luar daerah alias jalan-jalan menggunakan SPPD tanpa melihat hasil dari perjalanan dinas mereka di Jakarta.
Dikatakannya,Tugas dan Fungsi Anggota DPRD berupa Pengawasan,Legislasi dan penganggaran lebih banyak dilakukan di Jakarta dari pada di Daerah ini.Dalam pantauan kami dalam sebulan bisa ditemukan kehadiran anggota DPRD Maluku di ibukota Negara sebanyak 4-5 kali, dengan alasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Legislasi
Bagi kami ini pemborosan anggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Maluku,menurut Hehanusa kerja-kerja anggota DPRD Maluku ini tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan mereka setiap bulannya
Besaran Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Maluku
Aksi protes masyarakat terhadap besaran gaji,tunjangan serta fasilatas yang dimiliki oleh DPR kini merambat ke DPRD Maluku. Sorotan tajam GAMKI Kota Ambon bukan tanpa alasan.
Menurut Hehanusa dalam catatan GAMKI, prestasi DPRD Maluku hari ini belum terlihat,yang terlihat, bagaimana cara mereka menikmati segala kemewahan yang dimiliki tanpa melihat penderitaan rakyat ditengah himpitan ekonomi yang semakin tinggi,kata Hehanussa
Berdasarkan data yang kami peroleh dari internal DPRD Maluku,Setiap Anggota DPRD memiliki varian berbeda dalam tunjangannya dan itu sangat fantastis,antara lain:
1.Tunjangan Suami/Istri Rp, 420.000
2.Tunjangan anak Rp 168.000 dikalikan jumlah anak
3.Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
4.Tunjangan beras Rp 30.090. per jiwa,
5.Tunjangan PPH Rp 2.699.813
6.Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000
7.Tunjngan komunikasi Rp 15,554.000
8.Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000
9. Biaya sidang/paket Rp 2.000.000,
10.Bantuan Listrik dan telepon Rp 7.700.000
11.Staf anggota Rp 2.250.000
Dengan demikian Jika semua tunjangan di atas ditambahkan dengan gaji pokok sebesar Rp 4.200.000 dan biaya setiap rapat maka bisa dikatakan masing-masing anggota DPRD Maluku akan membawa pulang uangnya yang berkisar kurang lebih Rp 60.000.000 per bulannya
Angka yang disebutkan di atas belum termasuk dengan biaya perjalanan dinas ,dana Reses dan tunjangan AKD.
Hehanussa mengungkapkan bahwa Realita yang dinikmati oleh para wakil rakyat kita di karang Panjang ambon sangat berbanding terbalik dengan realita yang rakyat rasakan,ujarnya.
Problem kita hari ini,masyarakat Maluku dalam kondisi ekonomi yang tidak sehat, kebutuhan bahan pokok yang semakin tinggi ditambah dengan terbatasnya lapangan kerja, maka akan menyebakan kesengjangan social dan ekonomi yang semakin tinggi antara masyarakat dan wakil rakyatnya
Dengan gaya Eksklusif setiap anggota DPRD Maluku yang kita lihat bersama hari ini,menunjukan bahwa mereka lebih memintingkan diri dan keluarga mereka tanpa mempertimbangkan penderitaan rakyat yang sementara dialami.
Ironis memang jika melihat kinerja para Anggota DPRD Maluku yang semakin hari lebih memperkaya diri dan menaikan status sosialnya tanpa menunjukan prestasi kerja bagi rakyat
Rakyat Maluku Harus Berani Bertindak
Fenomena gaya hidup yang berlebihan dalam menikmati kemewahan fasiltas yang rakyat berikan dengan kewenangan absolut, menyebabkan mereka lupa bahwa mereka dikontrol dan diawasi oleh rakyat.
Kesewenang-wenangan yang mereka tunjukan dalam prilaku mereka akhirnya membuat jenuh Masyarakat,sudah waktunya rakyat bertindak dan melakukan koreksi terhadap segala tunjangan dan fasilitas yang dimilki oleh anggota DPRD Maluku,ujar Sekertaris GAMKI Kota Ambon ini.
Dijelaskan oleh Hehanussa sejauh ini belum ada satu pun perda yang dihasilkan oleh DPRD Periode ini untuk kepentingan rakyat, Padahal BapemPerda ini selalu bolak-bali ibu kota Negara demi menghabiskan uang rakyat.tegasnya
Ia menjelaskan sudah waktunya pemerintah mengevaluasi ulang segala tunjangan yang didapatkan oleh Anggota DPRD Maluku.Hehanusa menilai kinerja DPRD Maluku hanya untuk jalan-jalan ditambah dengan prilaku dan moral buruk yang ditunjukan oleh segelintar wakil rakyat yang menodai kehormatan lembaga
“Integritas diri mereka tidak dijaga dengan baik,milki derajat yang mulia hanyalah sebuah slogan yang membuat mereka besar kepala dan tidak peduli dengan Nasib rakyat”
Bagi GAMKI tidak ada kata lain selain mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang tunjangan para Anggota DPRD Maluku ditengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat saat ini
