Saumlaki, Kapatanews.com – Harapan besar masyarakat terhadap proyek Blok Masela mulai memudar. Sejumlah warga terdampak menilai terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan realisasi kompensasi, sementara kepastian hak-hak adat hingga kini masih belum jelas.
Sebagai masyarakat yang terdampak langsung, Petrus Batlayeri menyampaikan suara dan kegelisahan warga terkait proyek Blok Masela.
Batlayeri menyampaikan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada sebagian kelompok seperti pembudidaya, tetapi melihat hak masyarakat secara keseluruhan.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan terkait hak-hak adat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.
“Pemerintah harus lebih berpihak kepada kami masyarakat. Hak-hak adat juga tidak tahu mau dikemanakan, ini yang membuat kami kecewa,” ungkapnya via WhatsApp, Kamis (06/04/2026).
Ia mengaku kekhawatiran itu muncul sejak awal. Menurutnya, jika pada tahap awal saja sudah banyak persoalan, maka ke depan nasib masyarakat semakin tidak jelas.
“Dari awal saja sudah begini, apalagi ke depan masyarakat mau dikemanakan, termasuk hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Batlayeri juga menilai bahwa proyek Blok Masela belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Ia memperkirakan dampak yang ada saat ini baru menyentuh sekitar setengah dari masyarakat.
“Proyek ini belum menyentuh seluruh masyarakat, mungkin baru sekitar 50 persen,” katanya.
Ia mengungkapkan rasa kekecewaannya ketika kondisi di tahun 2025 berbanding terbalik dengan kesepakatan awal yang dijanjikan perusahaan.
Menurutnya, pada kesepakatan awal tahun 2024, perhitungan tidak lagi menggunakan rumus perikanan, melainkan perusahaan menawarkan kompensasi tetap kepada para pembudidaya rumput laut sebesar Rp10 juta per bulan.
Pada tahun 2024 itu juga, perusahaan melakukan survei selama dua bulan, sehingga para pembudidaya menerima kompensasi sebesar Rp20 juta.
Namun, kondisi saat ini dinilai berbeda. Ketika survei dilakukan selama enam bulan, justru kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Sekarang survei sampai enam bulan, tapi pembudidaya yang tidak aktif hanya diberikan Rp10 juta, sementara yang aktif Rp20 juta. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika mengacu pada kesepakatan awal tahun 2024, maka perhitungan seharusnya tetap Rp10 juta per bulan.
Artinya, jika berlangsung enam bulan, pembudidaya seharusnya menerima sekitar Rp60 juta.
“Seharusnya kalau enam bulan, kami terima Rp60 juta. Tapi sekarang tidak lagi dihitung per bulan, ini yang kami anggap sudah lari dari kesepakatan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh masyarakat sebenarnya masih aktif. Namun, akibat kebijakan perusahaan, banyak yang akhirnya dipangkas dan tidak lagi dilibatkan.
“Padahal waktu itu karena ulah perusahaan, kita semua di darat. Lalu bantuan bibit juga hanya diberikan kepada beberapa masyarakat saja,” bebernya.
Meski demikian, Batlayeri menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tetap mendukung proyek Blok Masela. Hanya saja, dukungan tersebut diiringi harapan agar perusahaan (PT Inpex ) tidak sekadar memberikan janji, melainkan benar-benar memenuhi komitmen kepada masyarakat terdampak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Inpex dan pemerintah daerah belum memberikan tanggapan. Media ini membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait. (KN-13)