Ketika arah kebijakan fiskal kehilangan kepekaan sosial, rakyat kecil menjadi kelompok yang pertama menanggung derita.
Tanimbar, Kapatanews.com – Redaksi melihat dengan keprihatinan mendalam kondisi ekonomi Kepulauan Tanimbar yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan kelemahan serius. Keluhan pedagang, nelayan, petani, sopir angkutan, hingga ASN bukan lagi fenomena terpisah, melainkan cermin dari mandeknya perputaran ekonomi yang menjadi nadi kehidupan masyarakat di Tanimbar. Pertanyaan yang bergema di berbagai kecamatan sesungguhnya sederhana: mengapa ekonomi yang dulu berputar kini terasa berhenti?
Dari pengamatan lapangan dan data publik yang tersedia, jelas bahwa perubahan drastis dalam kebijakan fiskal antara dua era pemerintahan era Petrus Fatlolon dan era Ricky Jauwerissa telah menimbulkan kontras yang sulit diabaikan. Bukan sekadar soal gaya memimpin, tetapi soal prioritas kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat kecil.
Struktur Ekonomi yang Rapuh dan Ketergantungan Tinggi pada APBD
Data publik menunjukkan bahwa struktur ekonomi Tanimbar memiliki ketergantungan luar biasa pada belanja pemerintah. Menurut publikasi resmi:
- Sektor administrasi pemerintahan menyumbang 31,69% PDRB Tanimbar (2023).
- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya 19,83%.
- Sektor perdagangan hanya 9,54%.
Struktur ini menunjukkan satu hal penting: tanpa belanja publik, hampir seluruh roda ekonomi akan melemah. Ketika APBD tidak mengalir ke masyarakat melalui program OPD, infrastruktur, atau pemberdayaan desa, maka pasar kehilangan daya beli, nelayan kehilangan pembeli, petani kehilangan nilai jual, dan usaha kecil merosot drastis.
Situasi ini diperburuk oleh fakta investigatif publik bahwa 23,66% penduduk Tanimbar hidup di bawah garis kemiskinan per November 2024. Hampir satu dari empat warga berada dalam kondisi rentan. Ini alarm sosial yang tidak boleh diabaikan.
Era Petrus Fatlolon: Belanja Publik Menjaga Perputaran Ekonomi
Redaksi mencatat bahwa di era pemerintahan Petrus Fatlolon, meskipun jauh dari sempurna, arus belanja publik relatif stabil. Data publik yang tersedia menunjukkan adanya:
- Pembangunan fasilitas pendidikan, ruang kelas, dan sekolah.
- Perbaikan layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan sarana medis.
- Pengerjaan infrastruktur dasar di berbagai kecamatan.
- Program OPD yang berjalan dan belanja modal yang mengalir ke desa-desa.
Belanja ini menciptakan efek multiplier: kontraktor bekerja, buruh harian mendapat upah, pedagang kecil hidup, nelayan dan petani mendapatkan ruang bernapas. Redaksi tidak menempatkan era ini sebagai masa tanpa cacat. Namun harus diakui, perputaran uang terjaga, dan stabilitas sosial ekonomi tidak sekritis hari ini.
Era Ricky Jauwerissa: Prioritas Pembayaran Utang dan Efek Domino Ekonomi
Memasuki era pemerintahan Ricky Jauwerissa, pemerintah mengumumkan sejumlah program 100 hari kerja seperti pasar murah, bantuan bibit, sarana perikanan, hingga perbaikan infrastruktur ringan. Namun arah kebijakan fiskal menunjukkan perubahan signifikan: prioritas utama diarahkan pada pembayaran utang pihak ketiga dalam jumlah besar.
Redaksi menghargai niat baik pemerintah dalam menuntaskan kewajiban fiskal. Namun dalam perspektif ekonomi publik, pembayaran utang tidak boleh mengorbankan kebutuhan rakyat di masa krisis, terlebih di wilayah kepulauan yang hampir sepenuhnya bergantung pada APBD.
Kebijakan prioritas pembayaran utang menimbulkan beberapa dampak:
- Belanja publik melambat atau berhenti.
- Program OPD tertunda.
- Pemberdayaan desa tersendat.
- Proyek penyerapan tenaga kerja terhenti.
- Sirkulasi uang di pasar melemah drastis.
Sementara kontribusi sektor non-pemerintah terhadap PDRB relatif kecil, penghentian belanja publik otomatis membuat ekonomi Tanimbar kehilangan penyangga.
Analisis Redaksi: Ketika Kebijakan Kehilangan Empati
Keputusan fiskal yang menempatkan pembayaran utang sebagai prioritas tunggal di tengah kondisi ekonomi rentan telah menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat kecil. Dampaknya terlihat jelas:
- APBD terserap ke utang, bukan ke ekonomi rakyat.
- Daya beli jatuh, memukul pedagang dan pasar.
- Nelayan, petani, dan pekerja harian kehilangan pendapatan stabil.
- Inflasi lokal naik, tanpa mitigasi berarti.
- Potensi kemiskinan ekstrem meningkat.
Dalam semua doktrin ekonomi publik, kebijakan fiskal harus berorientasi pada penyelamatan ekonomi masyarakat lebih dulu, bukan penyelesaian administratif yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial.
Tanimbar tidak memiliki sektor industri besar. Tidak ada pabrik. Tidak ada pusat ekonomi mandiri. APBD adalah darah ekonomi. Ketika darah itu tertahan untuk membayar utang, tubuh ekonomi daerah melemah seketika.
Rakyat Membayar Kebijakan yang Tidak Mereka Buat
Ada ironi besar yang tidak boleh dibiarkan:
Rakyat yang tidak pernah ikut membuat utang, tidak pernah menikmati manfaat utang, kini menjadi pihak yang paling menderita akibat pembayarannya.
Kondisi lapangan memperlihatkan:
- Keluarga menjual barang-barang rumah tangga untuk bertahan hidup.
- Pedagang membuka lapak tanpa harapan pembeli.
- Nelayan menghitung untung rugi sebelum berangkat melaut.
- ASN kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
- Ini bukan sekadar gejala ekonomi. Ini krisis sosial.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kebijakan fiskal tidak menjadi alat yang menekan rakyat kecil.
Kepemimpinan dalam Data: Dua Arah yang Berbeda
Data publik menunjukkan perbedaan tegas:
Era Petrus Fatlolon menjaga arus belanja ke bawah, sehingga ekonomi tetap berputar.
Era Ricky Jauwerissa memprioritaskan pembayaran utang, memindahkan arus belanja dari rakyat ke tagihan lama.
Rakyat bukan menolak pembayaran utang. Rakyat menolak cara pembayaran utang yang mengabaikan kondisi sosial.
Kepemimpinan bukan diukur dari seberapa banyak utang yang dibayar, tetapi seberapa kuat rakyat dilindungi dalam prosesnya.
Rekomendasi Redaksi
Agar Tanimbar keluar dari potensi krisis berkepanjangan, Redaksi menilai pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah korektif berikut:
- Restrukturisasi pembayaran utang Pembayaran tidak harus dipaksakan dalam tempo singkat. Ruang fiskal harus dibuka untuk ekonomi rakyat.
- Menghidupkan kembali belanja publik yang produktif
- Prioritas pada padat karya desa, perbaikan jalan, pemberdayaan petani dan nelayan.
- Transparansi penuh soal utang
- Publik harus tahu siapa krediturnya, berapa jumlahnya, dan bagaimana proses verifikasinya.
- Mitigasi inflasi dan stabilisasi harga
- Operasi pasar dan distribusi komoditas pokok harus diperkuat.
- Kehadiran kepemimpinan dalam masa krisis
- Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan merespons cepat.
Ekonomi Tanimbar hari ini adalah cermin rapuh dari kebijakan fiskal yang kehilangan keseimbangan. Bukan hanya grafik PDRB yang melemah, tetapi kehidupan nyata rakyat yang terguncang.
Ketika belanja publik dijaga, rakyat bertahan. Ketika belanja publik dihentikan demi pembayaran utang, rakyat tersedak.
Sejarah tidak hanya mencatat apa yang dibangun, tetapi juga apa yang dibiarkan runtuh. Redaksi menyerukan agar pemerintah daerah mengembalikan prioritas kebijakan kepada rakyat kecil. Tanimbar membutuhkan arah baru yang berpihak pada kehidupan, bukan sekadar laporan keuangan. (*)