Ambon, Kapatanews.com – Gonjang ganjing seputaran Pilkada kembali dipilih oleh DPRD terus menuai pro dan kontra. Pro dan kontra bukan hanya terjadi di Parlemen dan para elit tetapi di masyarakat awam juga, hal yang sama pun terjadi
Dari 8 Partai yang ada di Parlemen, 6 Partai diantaranya: Golkar,Gerindra,PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD, sementara PKS mendukung dengan syarat, pilkada Gubernur di pilih oleh DPRD tetapi Pilkada Walikota/Bupati tetap dipilih langsung oleh rakyat selanjutnya PDIP tetap menolak dan bersikeras pilkada tetap dilaksanakan secara langsung
Ada berbagai alasan dari dua kutub Parpol yang pro dan kontra. Alasan yang paling menonjol dari Parpol yang mendukung adalah pilkada langsung menghabiskan biiaya yang tidak sedikit sedangkan Parpol yang menolak, memilki alasan yang lebih tajam dengan mengatakan pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran demokrasi
Ini bukan soal kita kembali bernoslatlgia tetapi ini lebih mengarah kepada kulaitas demokrasi dari segala aspek dan jika kita merujuk pada peta kekuatan Partai Politik di Parlemen, maka wacana Pilkada melalui DPRD sudah bisa dipastikan ada pada titik final
Siapa Yang Menentukan Calon Kepala Daerah ?
Pilkada melalui DPRD dianggap kemunduran demokrasi, katanya ini merampas hak rakyat , Oke sekarang kita jujur dan mari melakukan perenungan dan evaluasi bersama terhadap Pilkada langsung yang sudah kita rasakan lebih dari 20 tahun ini.
Kita jangan memakai asumsi Parpol yang kita alami setiap 5 tahun sekali, tetap mari kita mulai dari awal prosesnya. Siapa sebenarnya yang menentukan calon kepala daerah ? selama ini rakyat menganggap merekalah yang menentukan calon Kepala Daerah tetapi sesungguhnya rakyat bukanlah yang menentukan tetapi yang menentukan sesuangguhnya adalah partai politik dan koalisinya dan proses ini tertutup – elitis dan penuh kompromi politik.
Banyak pengalaman yang kita temui dan kita rasakan ketika melihat ada partai politik yang memperdagangkan Rekomendasi ke kandidat tetapii ada juga yang gratis. Yang gratis ini mungkin di level DPP tetapi di level DPD atau DPW banyak yang nakal – artinya apa? karena sejak awal rakyat tak pernah ikut menentukan, siapa saja calon kepala daerah yang akan mereka pilih di tahap ini , bahkan hasil survei yang dijadikan indikator pun tidak bernilai apapun
Setelah calon ditetapkan masuklah tahapan kampanye, Negara hadir penuh disini – KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan bekerja dan semua itu dibiayai oleh uang negara dengan anggaran yang tidak kecil. Di saat yang sama pasangan calon menggelontorkan biaya kampanye yang sangat besar , mulai dari alat peraga, Tim Sukses, konsolidasi masa sampai perang narasi, lembaga survei banjir orderan dan kemudian masyarakat ditarik ke dalam pertarungan untuk saling mengejek, menghina, bermusuhan bahkan ada juga yang pisah ranjang dengan pasangannya karena beda pilihan.
Apa Yang Rakyat Dapatkan Dari Pilkada Langsung ?
Dalam Pilkada Langsung, apa yang rakyat dapatkan ? Pendidikan politik tidak! jadi apa yang di dapatkan? Jawabannya cuma satu yaitu konflik sosial dan kesenjangan sosial.
Setelah tahapan kampanye selesai dan masuk pada tahapan pemungutan suara, pada titik ini praktek yang selama ini kita pura-pura tidak lihat justru terjadi terang-terangan dimana politik uang beredar, serangan Fajar bukan cerita asing, calo suara bergerak,tim sukses saling menipu bahkan terhadap calon yang mereka dukung sendiri,pengawas pusing, penindakan sulit karena pelanggaran terjadi secara masif dan melibatkan banyak orang.bahkan para Penyelenggara dan Pengawas juga ikut terlibat
Secara hukum akan sulit di Pidanakan ttetapi dalam praktek sering dianggap sudah biasa, setelah itu rakyat masuk ke bilik suara menyalurkan hak pilihnya menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan tetapi kita harus jujur bahawa pilihan kita tidak lagi didasarkan pada visi program atau kapasitas calon, yang menentukan justru apa yang dibawa ke TPS di hari itu adalah amplop berisi uang haram 100.000 sampai 200.000 .
Setelah hasil ditetapkan dan kepala daerah yang baru dilantik maka tidak ada jaminan konflik di masyarakat langsung selesai, dimana kita akan menemukan rrelasi sosial yang rusak, tetangga tidak saling menyapa, keluarga terbelah, pendukung yang kalah tersingkir dari ruang sosial dan politik, tim sukses yang benar-benar sukses memenangkan calonnya mulai berubah menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota kecil di masyarakat maupun pemerintahan.
Oh ini nih yang kemarin milih lawan, oh ini nih bapaknya tim Sukses lawan, Oh ini ibunya kemarin angkat jari yang mendukung lawan, matikan dia ganti dengan orang-orang kita, dan kepala daerah yang terpilih pun sibuk melayani para kontraktor, mulai berhitung utang kira-kira bagaimana cara bayar utang utang pilkada tersebut
Nah sekarang mari kita jujur lagi, apa hak rakyat setelah itu? apakah rakyat dilibatkan untuk menyusun program? apakah rakyat bisa meminta pertanggungjawaban secara langsung? apakah rakyat bisa mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program atau kerbijakan strategi? faktanya tidak karena rakyat memilki akses terbatas serta ruang kontrol tidak tersedia bagi rakyat.
Secara formal kepala daerah dipilih rakyat tetapi secara praktis jarak kekuasaan antara kepala daerah dan rakyat tetap melebar. Nah dengan semua proses itu pertanyaannya sederhana: Apakah ini yang kita sebut demokrasi yang memberi hak penuh kepada rakyat ? ataukah Pilkada langsung ini yang kita sebut kedaulatan ada di tangan rakyat?
Jika kita mau jujur melihat keseluruhan proses Pilkada langsung selama ini satu-satunya hal yang benar-benar dinikmati langsung oleh sebagian rakyat justru amplop uang haram, selebihnya rakyat hanya mewarisi konflik sosial, polarisasi serta beban sosial dan politik (KN-02)