Ambon,Kapatanews.com – Dinamika pembangunan yang makin intens akan menciptakan ekosistem bisnis di daerah kepulauan yang kian kompetitif. Di Maluku, karena kebijakan penganggaran Pemerintah pusat yang ketat, maka pengetatan anggaran akan terus terlihat pada desain strategi pembangunan daerah, setidaknya hingga tahun 2026. Ini tentu menjadi tantangan bagi daerah.
Tetapi bukan berarti Maluku tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di tengah himpitan perekonomian, justru terlihat berbagai peluang yang dapat diisi dan dimaksimalkan.
Upaya ini butuh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pendapat ini dikemukakan Wakil Ketua Umum Koordinator Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu, kepada media ini dalam sebuah wawancara hari ini (29/10/2025) di Ambon.
Menurut Talaohu, kerja sama dan saling dukung antara masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjadikan Maluku sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia timur.
Sinergi ini dapat menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dalam proses perencanaan hingga pengawasan investasi.
Dengan partisipasi masyarakat dan transparansi maka kepercayaan investor dapat meningkat, dan pembangunan menjadi lebih inklusif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dalam hal menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan profitable, maka pemerintah daerah tidak bisa dibiarkan sendiri. Masyarakat perlu untuk terlibat dengan tidak bertindak secara sepihak yang meresahkan calon investor. Permasalahan tanah, tapal batas, norma adat dan kepentingan subjektif beberapa tokoh lokal kerap berseberangan dengan harapan dan kepentingan pemerintah daerah. Ini harus diselesaikan sejak awal dan tidak perlu sampai berlarut
dan malah menjadi hambatan bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. APBD Maluku saat ini hingga tahun depan masih terbatas. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu investasi swasta dalam jumlah yang signifikan. Hanya investasi swasta yang mampu menstimulasi pembangunan daerah karena akan membuka lapangan pekerjaan dan secara bertahap mengentaskan kemiskinan,”ulas Talaohu.
Tammat R. Talaohu yang juga adalah seorang analis ekonomi, melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku saat ini sedang giat membuka peluang investasi dengan melakukan kerja sama dengan investor domestik maupun asing, seperti dari Jepang, China, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya, guna memaksimalkan potensi sektor perikanan, pelabuhan, migas dan sektor unggulan lainnya.
Upaya pemerintah daerah ini perlu didukung dan terus didorong agar akselerasi pembangunan daerah tidak terlalu tergantung pada dana transfer dari APBN.
Masyarakat juga perlu untuk disiapkan dalam pelibatannya dalam pembangunan berupa pelatihan dan fasilitasi agar mereka dapat mengoptimalkan manfaat investasi, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan hasil investasi seperti CSR untuk pembangunan sosial dan infrastruktur.
Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mengatasi tantangan wilayah kepulauan seperti keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.
Akhirnya, Talaohu menutup ulasannya dengan mengatakan bahwa kolaborasi dan saling dukung adalah sekaligus strategi kunci untuk menghilangkan isolasi wilayah Maluku, mempercepat pengembangan ekonomi regional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat harus mengedepankan kepentingan nasional dan daerah. Di saat yang sama kepercayaan terhadap pemerintah daerah harus terus dipelihara, karena menjadikan Maluku bersahabat terhadap investor bukanlah perkara mudah.
Banyak daerah lain telah menjadikanwilayahnya begitu nyaman bagi investor, Maluku juga harus bisa, dan itu tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat ( KN-05)
