Ambon, Kapatanews.com – Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengonsolidasikan perekonomian daerah sejauh ini dinilai sudah tepat dan sesuai visi, misi dan program Lewerissa-Vanath.Hal ini menjadi nilai tambah dan modal dasar bagi Maluku terutama karena kecepatan kemajuan daerah sedang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan daerah seribu pulau ini dari daerah-daerah lainnya, setidaknya di regional Indonesia timur.
Karena itu, Kadin Maluku telah menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan arah dan program pembangunan pemerintah daerah sehingga
akselerasi percepatan pembangunan akan lebih terasa. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu dalam rilisnya kepada media ini Rabu (8/7/2025).
Menurut Talaohu, selama lima tahun terakhir Maluku praktis berada dalam kondisi stagnasi pembangunan. Kini setelah peralihan kepemimpinan daerah dari Murad Ismail Kepada Hendrik Lewerissa, derap mesin pembangunan daerah mulai terasa.
Hal ini terlihat dari visi besar yang diusung Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa serta cara Lewerissa sebagai kepala daerah membangun pola komunikasi yang konstruktif dengan unsur penyelenggara
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menjadi salah satu elemen kunci dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah menjadi tersedia.
“Kadin Maluku menilai bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sangat baik dan konstruktif serta menjadi salah satu faktor kunci dalam menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah dalam skema pembangunan nasional.
Dalam lima tahun terakhir, hal ini sangat minim bahkan tidak kelihatan dimana seorang kepala daerah Maluku membicarakan kepentingan daerahnya dalam forum-forum nasional secara gamblang, detail dan akademik.
Padahal kemampuan komunikasi ini sangat vital terutama karena sumber daya fiskal secara nasional memang sangat terbatas dan pada saat yang sama Maluku harus berhadapan dengan begitu banyak kepentingan nasional yang harus membagi sumber daya yang terbatas tersebut kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Karena itu Kadin Maluku menyimpulkan bahwa program, arah dan kebijakan pemerintah daerah saat ini sudah tepat dan hanya butuh soliditas dan sinergi dari seluruh komponen serta lapisan masyarakat Maluku,”ulas Talaohu.
Talaohu melanjutkan bahwa di sektor UMKM misalnya, kebijakan Gubernur Maluku dengan mendorong status Bank Maluku-Maluku Utara sebagai bank yang memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun berdampak langsung bagi kinerja bank daerah tersebut dimana laba bersih bank langsung terkerek naik hingga 38 persen.
Hal Ini akan berdampak terhadap pengembangan UMKM di Maluku dimana sektor UMKM ini telah berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) hingga 61,8 persen. Kadin Maluku dalam kerangka memperbesar dan memperkuat kontribusi UMKM dalam PDRB Maluku sedang menyusun peta pembangunan daerah 2025-2030 serta melaksanakan Pekan Raya Kadin Maluku pada 20-26 September 2025 dengan melibatkan pelaku UMKM dan koperasi dari seluruh Maluku.
Memurutnya Kadin Maluku juga telah mencanangkan program “UMKM Naik Kelas” dengan program ini maka sektor UMKM dan koperasi akan didorong serta diintervensi untuk menjadi lebih kuat dan makin berkontribusi dalam perekonomian daerah.
Dimana Salah satu programnya adalah mendorong dan memfasilitasi produk-produk UMKM Maluku untuk menembus pasar ekspor. Karena itu, seiring dengan makin berkembangnya perekonomian daerah, maka sektor UMKM ini akan terus didorong menjadi dominan dalam struktur perekonomian Maluku.(KN-09)
