Place Your Ad
Place Your Ad
Opini

Industrialisasi, Pertumbuhan Dan Pemerataan Merajut Capaian Makro Dengan Kesejahteraan Yang Merata

×

Industrialisasi, Pertumbuhan Dan Pemerataan Merajut Capaian Makro Dengan Kesejahteraan Yang Merata

Sebarkan artikel ini
Foto : M. Shoim Haris, peneliti di Advisory Center for Development (ADCENT) dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh: M. Shoim Haris

Ambon,Kapatanews.com – Indonesia memasuki paruh kedua 2026 dengan fondasi makro ekonomi yang relatif kuat. Perekonomian tumbuh 5,61 persen pada triwulan I dan 5,29 persen pada triwulan II. Secara kumulatif, pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen—capaian semester pertama tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, angka ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki daya tahan yang cukup baik.

Dari sisi kesejahteraan, terdapat perkembangan positif. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi.

Namun, membaca pembangunan hanya dari pertumbuhan dan penurunan kemiskinan akan menghasilkan gambaran yang belum lengkap. Rasio Gini Maret 2026 tercatat 0,368, meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, meskipun masih lebih rendah daripada Maret 2025 sebesar 0,375. Sementara itu, jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi sekitar 46,7 juta pada 2025, dari 57,3 juta pada 2019. Pada Agustus 2026, proporsi pekerja informal masih mencapai 57,93 persen dari total 147,98 juta penduduk bekerja.

Angka-angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pembangunan. Namun, angka tersebut memberikan sinyal bahwa keberhasilan menjaga pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya diikuti penguatan struktur kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut dikonversi menjadi produktivitas, pekerjaan layak, dan peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

 

Deindustrialisasi Prematur dan Melemahnya Mesin Transformasi

Salah satu persoalan mendasar ekonomi Indonesia adalah belum optimalnya transformasi struktural.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, terdapat konsep premature deindustrialization, yaitu kondisi ketika peran manufaktur mulai menyusut sebelum suatu negara mencapai tingkat kematangan ekonomi dan produktivitas yang memadai. Fenomena ini menjadi perhatian karena industrialisasi secara historis merupakan salah satu jalur penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pekerjaan formal, dan memperkuat kelas menengah.

Indonesia memperlihatkan gejala yang perlu diwaspadai. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB pernah mencapai 31,95 persen pada 2002. Pada 2025, kontribusinya berada di kisaran 19,07 persen.

Penurunan pangsa tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya deindustrialisasi prematur. Perubahan struktur ekonomi juga dapat mencerminkan pertumbuhan sektor jasa. Namun, persoalannya menjadi lebih serius apabila pergeseran tenaga kerja tidak diikuti peningkatan produktivitas dan penyerapan pekerjaan berkualitas.

Di sinilah tantangan Indonesia. Ketika manufaktur belum berkembang menjadi mesin penciptaan pekerjaan formal berskala luas, sebagian tenaga kerja berpotensi terserap ke sektor jasa berproduktivitas rendah dan kegiatan informal. Pada Agustus 2026, sebanyak 85,73 juta orang—atau 57,93 persen dari total penduduk bekerja—berada di sektor informal.

Karena itu, transformasi struktural tidak cukup diukur dari meningkatnya investasi atau ekspor. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah investasi tersebut memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.

 

Hilirisasi: Nilai Tambah Belum Tentu Berarti Pemerataan

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat basis industri nasional. Pengolahan mineral di dalam negeri membuka peluang peningkatan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Hilirisasi nikel menjadi contoh yang menonjol. Nilai ekspor nikel Indonesia meningkat dari sekitar USD3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi lebih dari USD40 miliar pada 2025.

Capaian ini tentu penting. Namun, keberhasilan meningkatkan nilai ekspor perlu dibedakan dari keberhasilan membangun ekosistem industrialisasi yang inklusif.

Industri yang sangat padat modal dapat menghasilkan nilai tambah dan ekspor besar, tetapi tidak selalu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding dengan nilai investasinya. Apalagi apabila kegiatan industri terkonsentrasi di wilayah tertentu dan keterkaitannya dengan pemasok lokal, UMKM, serta industri pendukung masih terbatas.

Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi perlu diukur melalui beberapa dimensi sekaligus: nilai tambah domestik, transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, penciptaan pekerjaan formal, keterlibatan perusahaan lokal, dan distribusi manfaat antardaerah. Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa peningkatan ekspor otomatis identik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Mengapa Pertumbuhan Tidak Otomatis Menetes ke Bawah

Persoalan berikutnya berkaitan dengan mekanisme distribusi hasil pertumbuhan. Pandangan trickle-down economics mengasumsikan bahwa peningkatan investasi, keuntungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menyebarkan manfaat kepada masyarakat luas. Namun, mekanisme tersebut tidak berlangsung secara otomatis.

Pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada sektor padat modal, wilayah tertentu, atau kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap aset produktif. Sementara itu, kelompok pekerja dengan produktivitas rendah tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengikuti peningkatan pendapatan yang dihasilkan sektor-sektor modern. Akibatnya, PDB dapat tumbuh tanpa peningkatan pendapatan riil yang sebanding bagi sebagian besar pekerja.

Kita juga perlu membedakan penurunan kemiskinan dari penguatan kelas menengah. Rumah tangga yang berhasil melewati garis kemiskinan belum tentu memiliki ketahanan ekonomi yang cukup. Mereka masih dapat rentan terhadap kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan guncangan ekonomi lainnya. Karena itu, penurunan angka kemiskinan merupakan capaian penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa struktur kesejahteraan telah menguat.

Inilah yang perlu diwaspadai sebagai gejala growth without development: pertumbuhan ekonomi berlangsung, tetapi perubahan struktur produksi, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan distribusi kesempatan belum bergerak secepat pertumbuhan agregat. Persoalannya bukan bahwa pertumbuhan tidak bermanfaat, melainkan bahwa manfaat pertumbuhan bergantung pada struktur ekonomi dan institusi yang menghubungkannya dengan kehidupan masyarakat.

 

Persoalan Utama: Kemampuan Mengonversi Energi Pembangunan

Dalam perspektif pembangunan sistemik, investasi, sumber daya alam, anggaran negara, teknologi, dan tenaga kerja merupakan energi yang menggerakkan perekonomian. Namun, besarnya energi yang masuk ke dalam sistem tidak otomatis menentukan besarnya hasil pembangunan.

Energi tersebut membutuhkan institusi, informasi, teknologi, koordinasi, dan kapasitas korektif agar dapat dikonversi menjadi produktivitas dan kesejahteraan.

Di sinilah persoalan struktural Indonesia perlu dibaca lebih dalam. Fragmentasi kebijakan, biaya transaksi yang tinggi, ketidakpastian regulasi, rente ekonomi, lemahnya keterkaitan antarsektor, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif dapat menghambat proses konversi tersebut.

Dalam kerangka Integrated Reality Theory (IRT), kondisi ini dapat dibaca sebagai persoalan entropi sistemik: adanya kehilangan kapasitas konversi sumber daya akibat hambatan struktural dan institusional. Perspektif ini menawarkan cara pandang yang berbeda: persoalan pembangunan bukan semata-mata kekurangan investasi atau energi ekonomi, melainkan juga kemampuan sistem untuk mengorganisasikan, mengonversi, dan memperbaiki penggunaan sumber daya. Perlu dicatat bahwa IRT belum sepenuhnya diuji secara empiris; ia dipakai di sini sebagai lensa konseptual untuk membaca kapasitas konversi sistem, bukan sebagai klaim yang sudah terbukti.

Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya menambah energi melalui investasi dan belanja pemerintah. Pembangunan juga harus meningkatkan kemampuan sistem dalam mengonversi energi tersebut menjadi hasil yang produktif dan terdistribusi.

 

Membangun Industrialisasi yang Inklusif

Jika industrialisasi ingin menjadi mesin pemerataan, setidaknya ada empat agenda yang perlu diperkuat.

Pertama, memperluas basis manufaktur padat karya dan bernilai tambah. Hilirisasi sumber daya alam perlu dilanjutkan, tetapi harus berjalan beriringan dengan penguatan industri makanan olahan, tekstil, alas kaki, furnitur, farmasi, dan berbagai industri pengolahan lainnya. Indonesia membutuhkan struktur manufaktur yang beragam, tidak hanya bergantung pada industri berbasis sumber daya alam atau investasi padat modal.

Kedua, membangun keterkaitan antara industri besar dan ekonomi lokal. UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program kemitraan. Mereka perlu masuk ke dalam rantai pasok melalui peningkatan standar produksi, akses teknologi, pembiayaan, sertifikasi, dan kepastian pasar. Industrialisasi yang berhasil bukan hanya membangun pabrik besar, tetapi juga membentuk ekosistem perusahaan pemasok, industri pendukung, dan tenaga kerja terampil di sekitarnya.

Ketiga, mengintegrasikan kebijakan industri dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Peningkatan produktivitas harus tercermin dalam kualitas pekerjaan dan kemampuan daya beli pekerja. Dominasi pekerjaan informal—57,93 persen pada Agustus 2026—menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja harus disertai peningkatan perlindungan, keterampilan, akses jaminan sosial, dan jalur perpindahan menuju pekerjaan formal. Kebijakan upah juga perlu memperhatikan produktivitas, inflasi, dan biaya hidup rumah tangga. Kenaikan upah nominal tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan apabila daya beli tidak ikut membaik.

Keempat, memperbaiki kualitas institusi dan tata kelola pembangunan. Reformasi birokrasi bukan agenda administratif yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari strategi industrialisasi. Investasi membutuhkan kepastian hukum, koordinasi kebijakan, pelayanan perizinan yang efisien, dan konsistensi regulasi. Tanpa itu, sebagian energi pembangunan justru habis dalam biaya transaksi dan ketidakpastian. Kualitas institusi pada akhirnya menentukan apakah investasi mampu menciptakan kapasitas produksi yang berkelanjutan atau hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek.

 

Mengukur Keberhasilan Pembangunan Secara Lebih Utuh

PDB tetap merupakan indikator penting untuk mengukur aktivitas ekonomi. Namun, ia tidak cukup untuk menjelaskan kualitas pembangunan. Karena itu, evaluasi kebijakan perlu dilengkapi dengan indikator yang mengukur produktivitas tenaga kerja, penciptaan pekerjaan formal, upah riil, mobilitas kelas menengah, penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan keterkaitan industri domestik.

Indikator seperti Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) dapat membantu menilai sejauh mana pertumbuhan benar-benar berpihak kepada kelompok miskin. Sementara itu, perkembangan produktivitas dan kualitas pekerjaan dapat memperlihatkan apakah pertumbuhan menghasilkan transformasi ekonomi yang lebih mendasar. Dengan ukuran yang lebih lengkap, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut bekerja dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

 

Pertumbuhan Harus Menjadi Pembangunan

Indonesia tidak kekurangan potensi ekonomi. Sumber daya alam, pasar domestik, tenaga kerja, dan posisi strategis dalam ekonomi kawasan merupakan modal yang besar. Tantangannya adalah bagaimana mengorganisasikan seluruh potensi tersebut menjadi kekuatan produktif yang berkelanjutan.

Deindustrialisasi prematur, informalitas, dan kerentanan kelas menengah bukanlah takdir. Ketiganya merupakan persoalan struktural yang dapat diperbaiki melalui pilihan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang tepat.

Kita perlu bergerak melampaui determinisme angka pertumbuhan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari seberapa besar investasi masuk, seberapa tinggi ekspor meningkat, atau seberapa cepat PDB bertambah. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah seluruh energi pembangunan mampu dikonversi menjadi produktivitas, pekerjaan layak, peningkatan pendapatan riil, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Pada akhirnya, industrialisasi bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ia merupakan instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera. Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengubah pertumbuhan menjadi pembangunan. Itulah tantangan sesungguhnya dari industrialisasi Indonesia ke depan (Redaksi)

Penulis adalah M. Shoim Haris, peneliti di Advisory Center for Development (ADCENT) dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Data statistik bersumber dari publikasi BPS dan instansi terkait; angka 2026 dapat mengalami revisi.

Ikuti Kami untuk Informasi menarik lainnya dari KAPATANEWS.COM Di CHANNEL TELEGRAM Dan CHANNEL WHATSAPP