Tiakur, Kapatanews.com – Tiga calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengikuti tahapan wawancara bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (12/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten MBD.
Ketiga peserta yang mengikuti wawancara tersebut yakni Plt. Kepala Dinas Dukcapil Joana F. M. Norimarna, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda MBD David R. Lerrick, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Hanock R. R. Malaira.
Wawancara dibuka oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Dr. Dra. Hj. Asriani Mulyani, M.Si., yang mewakili Sekretaris Ditjen Dukcapil. Panel seleksi turut melibatkan Sekretaris Ditjen Dukcapil Dian Andy Permana, M.Si., dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., dengan Ahmad Purwanto sebagai moderator.
Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri atas dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi memanfaatkan sistem manajemen talenta (talent scouting) untuk menjaring calon pejabat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil juga memiliki mekanisme khusus yang memerlukan persetujuan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Davidz berharap ketiga calon dapat mengikuti wawancara dengan baik serta memahami kondisi dan tantangan pelayanan administrasi kependudukan di MBD.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang luas dan banyak pulau, MBD menghadapi tantangan dalam menjangkau masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan. Meski demikian, capaian pelayanan telah berada di atas rata-rata Provinsi Maluku, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai angka nasional.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyesuaian dan inovasi, sekalipun menghadapi keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran.
“Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggung jawab wajib pemerintah daerah yang harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap proses seleksi menghasilkan calon pimpinan terbaik yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme pengesahan BKN dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bupati MBD.
Melalui seleksi ini, Pemkab MBD berharap memperoleh pimpinan yang profesional, kompeten, dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat (*)