Tual, Kapatanews.com – Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Maluku, R. Harys Soeryo Mahhendro, mengingatkan masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara agar tidak terprovokasi isu, dalam pertemuan bersama tokoh pemuda di Kafe Kanda, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum yang dihadiri pemerintah daerah, aparat, jurnalis, tokoh masyarakat, dan pemuda lintas organisasi, Kabinda menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah maraknya informasi yang beredar di ruang publik.
“Kita harus mengedepankan fakta, menjaga persaudaraan, dan tidak memberi ruang bagi provokator,” ujar Harys dalam pertemuan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa stabilitas sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda.
Menurut dia, tantangan daerah saat ini tidak hanya berasal dari dinamika lokal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti geopolitik dan tekanan ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, penyampaian informasi yang lambat atau tidak akurat berpotensi memicu disinformasi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tual, Arfah Mina Tamher, menambahkan bahwa pencegahan radikalisme perlu dimulai dari lingkungan keluarga.
“Radikalisme menyebar lewat perangkat digital, melalui telepon genggam dan aplikasi percakapan. Deteksi dini, pengawasan lingkungan, dan edukasi keluarga menjadi kunci,” ujarnya.
Dari kalangan pemuda, Domi Kolyaan mengusulkan pembentukan pusat koordinasi informasi berbasis komunitas untuk mempercepat klarifikasi dan distribusi informasi yang akurat.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi, tetapi harus menjadi pengelola dan penjernih informasi,” kata Domi.
Sementara itu, Jusles Karmomyanan menilai faktor ekonomi juga memengaruhi stabilitas sosial, terutama terkait minimnya lapangan kerja bagi generasi muda.
“Pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan kerja produktif adalah solusi konkret untuk menekan kriminalitas dan konflik sosial,” ujarnya.
Pandangan lain disampaikan Zein Bugis yang menilai pendekatan keamanan saja tidak cukup dalam menangani konflik sosial.
“Perlu strategi berbasis pemahaman sosial dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tenggara, Agustinus B. Rahakbauw, menekankan pentingnya transparansi informasi dan penegakan hukum yang adil untuk membangun kepercayaan publik.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Tual, Salim Nuhuyanan, menyoroti dampak keterbatasan fiskal terhadap pelayanan publik di daerah.
Ia menyebut ruang sosial yang tidak terkelola dengan baik berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang menyebarkan provokasi, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan tambahan dari pihak lain terkait langkah lanjutan pemerintah daerah dalam merespons isu yang berkembang di masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara melalui penguatan peran masyarakat, khususnya pemuda, dalam mengelola informasi secara bijak. (KN-14)