Saumlaki, Kapatanews.com – Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wowonda tidak lagi berdiri sebagai temuan administratif semata. Hasil penelusuran aparat pengawasan mengungkap indikasi kerugian negara sekitar Rp450 juta, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi pengembalian Inspektorat tertanggal 17 Maret 2026, Jumat (27/03/2026).
Namun dibalik angka tersebut, muncul indikasi yang lebih dalam. Data hasil audit dan verifikasi lapangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi kegiatan, yang tidak hanya bersifat sporadis, tetapi mulai menunjukkan pola yang berulang.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan, sejumlah kegiatan tercatat telah dilaksanakan secara administratif. Akan tetapi, hasil penelusuran di lapangan mengindikasikan bahwa beberapa di antaranya tidak terealisasi secara utuh, bahkan mengalami pengurangan volume pekerjaan.
Selisih antara laporan dan kondisi riil tersebut menjadi salah satu indikator utama yang memunculkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.
Tidak berhenti disitu, hasil penelusuran juga mengindikasikan adanya kecenderungan penggunaan anggaran yang melibatkan lingkup internal pemerintahan desa. Pola ini, berdasarkan data yang dihimpun, memperlihatkan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Jika ditarik lebih jauh, pola tersebut tidak berdiri sebagai kejadian tunggal. Data yang ada menunjukkan adanya keterkaitan antar kegiatan dan penggunaan anggaran yang mengarah pada pola yang serupa, yakni ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaporan, dan realisasi.
Kronologi kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mempertanyakan sejumlah program desa yang tidak terlihat hasilnya di lapangan. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Inspektorat untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh.
Dalam proses audit, ditemukan bahwa sejumlah program yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kerugian publik, tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk hilangnya manfaat pembangunan.
Kepala Desa Wowonda, Linus Fenanlampir, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berada pada posisi yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran.
Dalam struktur tersebut, setiap alur penggunaan dana berada dalam kendali administratif yang melekat pada jabatan kepala desa, sehingga klarifikasi dari pihak terkait menjadi krusial untuk mengurai temuan yang ada.
“Yang terjadi di Desa Wowonda ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, ini sudah menyentuh jantung pengkhianatan terhadap masyarakat. Dana yang seharusnya menjadi harapan rakyat justru dirampas secara berjamaah. Kami tidak butuh janji atau pembelaan, kami butuh keadilan yang nyata. Kalau hukum tidak ditegakkan, maka kepercayaan masyarakat akan mati, dan itu lebih berbahaya dari sekadar kerugian uang,” ujar Fitalis Marian.
“Jangan sampai pengembalian uang dijadikan tameng untuk melindungi pelaku. Uang bisa kembali, tapi luka kepercayaan masyarakat tidak mudah disembuhkan. Kalau ini dibiarkan, maka desa akan dipimpin oleh rasa takut dan kecurigaan, bukan oleh kepercayaan,” tambah Marian.
“Ini bukan lagi soal siapa yang salah atau siapa yang benar, ini soal keberanian negara menegakkan hukum sampai ke akar. Kalau benar ada penyalahgunaan dana secara berjamaah, maka itu adalah bentuk kejahatan terorganisir di tingkat desa. Dan kejahatan seperti ini tidak boleh ditawar,” tegas Thomas Sakliresi.
“Kami tidak ingin melihat kasus ini berakhir diam-diam di meja birokrasi. Kalau hanya selesai dengan pengembalian uang, itu sama saja memberi pesan bahwa korupsi boleh dilakukan selama siap mengembalikan. Ini sangat berbahaya. Hukum harus bicara, dan harus keras,” lanjut Sakliresi.
“Apa yang terjadi di Wowonda ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ketika dana desa yang menjadi nafas kehidupan masyarakat justru disalahgunakan, maka yang rusak bukan hanya keuangan, tapi masa depan desa itu sendiri,” kata Wilem Batseran.
“Kalau tidak ada sanksi yang tegas dan memberi efek jera, maka ini akan menjadi pintu masuk bagi praktik yang sama di tempat lain. Hari ini Wowonda, besok bisa desa lain. Hukum tidak boleh ragu, karena ketika hukum ragu, kejahatan akan menjadi berani,” tambah Wilem.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Desa Wowonda, Linus Fenanlampir. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum dapat dihubungi.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkup pemerintahan desa, pihak desa menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa dan ADD selama ini telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka juga menyebutkan bahwa siap menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, termasuk dalam hal pengembalian apabila terdapat kekurangan administrasi yang harus diselesaikan.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa tidak seluruh temuan dalam hasil pemeriksaan mencerminkan kondisi riil di lapangan, dan masih terdapat bagian yang menurut mereka perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Konfirmasi juga diupayakan kepada pihak Inspektorat terkait langkah lanjutan atas temuan tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah rekomendasi pengembalian akan ditingkatkan ke proses hukum.
Dalam kerangka hukum, pengembalian kerugian negara merupakan mekanisme administratif. Namun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, langkah tersebut tidak menghapus potensi unsur pidana apabila ditemukan perbuatan melawan hukum.
Hal ini memperlihatkan bahwa temuan administratif dapat berkembang menjadi pintu masuk proses penegakan hukum apabila didukung oleh bukti yang cukup.
Dampak dari kasus ini mulai meluas. Di tingkat masyarakat, muncul gejala penurunan kepercayaan terhadap pemerintah desa, terutama terkait transparansi pengelolaan anggaran.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sekaligus mengganggu legitimasi pemerintahan desa itu sendiri.
Jika ditarik dalam konteks yang lebih luas, pola yang terindikasi dalam kasus ini membuka kemungkinan adanya celah dalam sistem pengelolaan dana desa yang dapat dimanfaatkan secara tidak semestinya.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak lagi berdiri sebagai insiden tunggal, melainkan mencerminkan pola pengelolaan anggaran yang bermasalah.
Dalam regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama pengelolaan keuangan desa.
Pada titik ini, penanganan kasus tidak hanya menjadi tanggung jawab pengawasan administratif, tetapi juga menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap indikasi ditindaklanjuti secara profesional dan berkeadilan.
Masyarakat kini berada dalam posisi menunggu, bukan hanya penjelasan, tetapi tindakan nyata. Kepercayaan publik yang mulai tergerus menjadi taruhan utama dalam kasus ini.
Jika tidak ditangani secara transparan dan tegas, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
Di titik paling krusial, persoalan ini tidak lagi semata tentang angka Rp450 juta. Lebih dari itu, ini tentang apakah tata kelola desa masih berjalan dalam koridor kepercayaan publik, atau justru mulai bergerak dalam bayang-bayang penyimpangan yang perlahan menjadi pola. (Nik Besitimur)