Ambon,Kapatanews.com – Dalam era teknologi yang semakin tinggi, penyebaran informasi yang begitu cepat, setiap kata yang di ucapkan seorang pejabat atau publik figur memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik. Pemilihan ‘diksi” yang tepat bukan sekedar keindahan bahasa melainkan juga merupakan instrumen untuk membangun kepercayaan (trust) -menghindari miskomunikasi dan menjaga etika komunikasi.
Kasus terbaru tentang pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath dengan mengatakan Lawamena telah “Menipu” rakyat Maluku, kembali menghebohkan publik. Pernyataan kontroverial Wagub ini bukan baru pertama kali tetap sudah berulang kali. Penggunaan diksi “Menipu” atau kata-kata menipulatf oleh seorang pejabat dalam komunikasi publik merupakan bentuk komunikasi yang bermasalah, yang dapat mengindikasikan ketidakjujuran serta upaya pengalihan isu untuk tujuan politik tertentu. Dalam konteks komunikasi politik kata “Menipu” seringkali digunakan sebagai strategi untuk membangun citra guna mendapatkan dukungan publik atau menyembunyikan kebenaran dari publik.
Diksi ” menipu” dalam komunikasi publik merupakan alat rekayasa persepsi. Secara pisiklogis ia tidak menyerang logika secara langsung melainkan menyusup lewat pintu belakang emosi dan bias kongnitif., karenanya untuk memahami mekanisme ini, langkah pertama adalah untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan tidak mudah terbawa arus retorika kosong dan mampu menuntut transparansi yang sesunguhnya.
Yang menarik persoalan ini adalah mengapa Wagub berulangkali berprilaku kntroversial diruang publik? apakah ini memang disengaja (by design) ataukah gangguan pisikologis ? ) semacam kepribadian yang terbelah (split persoality) ataukah ini cerminan kegagalan “etika komunikasi” seorang pejabat? jika ini “by design maka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa harus lebih ektra waspada tetapi jika ini merupakan gangguan pisikologis maka Wagub Abdulah Vanath perlu melakukan pemeriksaan atau konseling kepada seorang pisikolog.
By Design (Strategi/Komunikasi): Perilaku kontroversial sering kali merupakan hasil perencanaan untuk tujuan tertentu, seperti menarik perhatian publik, mendominasi narasi media, atau membentuk citra tertentu. Dalam konteks ini, perilaku tersebut adalah alat, bukan gejala penyakit mental. Namun, tindakan yang melanggar etika sering berakar pada kelalaian, kesombongan, atau komunikasi yang buruk.
Gangguan Psikologis (Kondisi Klinis): Gangguan psikologis/mental adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku secara kronis (jangka panjang). Ini mencakup gangguan kepribadian, mood, atau kecemasan.
Perbedaan Kontrol dan Psikologis: Kontrol psikologis atas perilaku memiliki tingkatan, dimana tindakan yang direncanakan (by design) berada di bawah kendali sadar, berbeda dengan perilaku abnormal yang didorong oleh disfungsi mental.
Dalam hal Etika komunikasi publik, ini merupakan masalah serius yang harus dibenahi karena berhubungan dengan harmonisasi pemerintahan yang sementara berlangsung. Seorang pejabat publik yang secara terus menerus mengeluarkan pernyataan kontroversial merupakan kesengajaan dalam mengiring wacana untuk membentuk opini publik menjadi emosional ketimbang rasional-argumentatif. Jika prilaku komunikasi publik seperti ini terus dipertahankan Wagub maka ruang publik akan penuh kegaduhan dan bising tetapi mengalami defist makna subtantif yang seyogyanya menjadi vitamin bergisi dalam tata kelola pemeritahan dan pembangunan di daerah ini
Buruknya Etika Komunikasi Dan Kecerdasan Emosional Yang Rendah
Prilaku kontroversial Wagub yang berulangkali ditunjukan di ruang publik mencerminkan betapa buruknya etika komunikasi dan rendahnya kecerdasaan emosional oleh seorang pejabat publik. Sebagai seorang pejabat publik, mestinya memilki etika dalam pemilihan diksi :
Pertama : Diksi yang tepat dapat membangun citra positif bagi seorang individu atau lembaga. Kata-kata yang bijak dan santun mampu mereflesikan empati,kepedulian dan komitmen terhadap kesejahteraan masayrakat. Sebaliknya diksi yang kasar dan tidak beretika akan merusak kredebilitas dan memicu ketidakpercayaan
Kedua : Diksi yang tepat dapat mecegah terjadinya miskomunikasi. Kata-kata yang ambigu atau bermakna ganda dapat memicu konflik intrest yang tidak perlu
Ketiga : Diksi yang tepat menunjukan rasa hormat terhadap setipa individu atau pimpinan tanpa memandang latarbelakng politik, sosial mauun ekonomi
Pernyataan kontroversial Wagub yang berulang kali dipertotonkan di ruang publik ini menandakan betapa rendahnya kecerdasaan emosionalnya (EQ) sebagai seorang pejabat publik yang dapat berdampak serius pada stabilitas sosial, pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Pejabat dengan EQ rendah umumnya memilki kesadaran diri dan empati yang minim,seringkali bertindak implusif serta sulit mengelola emosi :
Pertama : Pernyataan sembrono dan kontroversial – sifatnya meremehkan ,tidak peka atau memicu kemarahan publik
Kedua : Kurangnya Empati – sulit menempatkan diri pada psoisi masyarakat dan cenderung tidak peduli pada kesulitan masayrakat
Ketiga : Suka menyalahkan orang ;ain (Defensif) – Tidak mampu mengakui kesalahan, mencari kambing hitam atas kegagalan kebijakan dan sulit menerima kritik
Keempat; Ledakan emosi yang tidak terkendali – Sering menunjukan prilaku emosional yang berlebihan seperti marah-marah di depan publik atau media tanpa alasan yang proporsional
Kelima : Pengambilan keputusan berbasif implusif- membuat kebijakan secara terburu-buru,emosional dan tidak mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang
Keenam : Sulit menerima kritik – cenderung menganggap saran atau kritik sebagai serangan pribadi bukan masukan untuk perbaikan
Hal ini menunjukan betapa lemahnya sistim komunikasi setiap pejabat publik, dimana mereka tidak didukung oleh tim komunikasi yang profesional untuk merumuskan pesan efektif yang sesuai dengan konteks. Dalam mengatasi situasi seperti ini diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Masyarakat atau publik perlu meningkatkan litersi media agar mampu menyaring setiap informasi untuk membedakan fakta dan opini. Disisi lain pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya komunikasi yang efektif dan transparan
Dengan demikian perilaku kontroversial Wagub yang dilakukan sejauh ini dapat disimpulkan sebagai by design (direncanakan/disengaja) dan dikategorikan sebagai strategi politik untuk kepentingan politik Pemilukada 2029. Ini prilaku sadar yang berulangkali dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan adanya faktor kepribadian tertentu yang membuat Wagub lebih cenderung memilih strategi kontroversial tersebut (Redaksi)