Oleh: Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si.
Sebuah kutipan yang sering diatribusikan kepada K.H. Abdurrahman Wahid berbunyi sederhana namun menohok: “Pergilah ke tempat di mana kita dihargai, kita berhak memilih jalan hidup sendiri.” Pesan ini bukan sekadar nasihat personal. Di balik kesederhanaannya, tersimpan proposisi filosofis tentang martabat diri (dignity), otonomi individu, dan relasi sosial yang sehat.
Pada momen Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar yang kini tengah bergulir di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku, pesan Gus Dur itu menemukan relevansinya yang paling konkret: bahwa kepemimpinan partai seyogianya berdiri di atas fondasi penghargaan terhadap martabat setiap kader, bukan semata kalkulasi kekuasaan. Secara faktual, Musda DPD II merupakan momentum krusial bagi konsolidasi Golkar di Maluku.
Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar A. Lessy, dalam Rapat Pleno II periode 2025–2030 di Ambon pada Maret 2026 menegaskan bahwa Musda di seluruh kabupaten dan kota ditargetkan selesai paling lambat Mei 2026, untuk kemudian dilanjutkan dengan musyawarah pimpinan kecamatan serta persiapan verifikasi partai politik oleh KPU menjelang Pemilu 2029.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, saat membuka Musda XI Golkar Maluku pada November 2025, bahkan secara eksplisit mengingatkan bahwa Golkar Maluku telah mengalami kemunduran selama sepuluh tahun terakhir — perolehan kursi DPRD menurun, dan selama satu dekade tidak ada perwakilan di DPR RI. Konteks inilah yang menjadikan pemilihan ketua DPD II bukan sekadar ritual organisasi, melainkan titik balik strategis bagi kebangkitan partai beringin di Bumi Raja-Raja.
Namun, pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: dengan kriteria apa seorang ketua DPD II semestinya dipilih? Di sinilah pemikiran Gus Dur tentang martabat dan kemanusiaan menjadi relevan. Abraham Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhannya menempatkan kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) sebagai prasyarat bagi aktualisasi diri. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa harga diri memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kesejahteraan psikologis dan sosial (Compton & Hoffman, 2019).
Dalam konteks organisasi partai, implikasinya jelas: ketika kader merasa dihargai — bukan dimanipulasi, dipinggirkan, atau sekadar dijadikan alat mobilisasi — maka loyalitas dan produktivitas organisasi akan tumbuh secara autentik. Sebaliknya, kepemimpinan yang transaksional dan mengabaikan martabat kader hanya akan memproduksi fragmentasi dan apatisme. Sembilan nilai utama Gus Dur, sebagaimana disarikan Nur Khalik Ridwan (2019), menawarkan kerangka etis yang dapat diadaptasi.
Nilai kemanusiaan menuntut setiap pemimpin untuk melihat kader sebagai subjek bermartabat, bukan objek kepentingan. Nilai keadilan mensyaratkan bahwa proses Musda berlangsung transparan, inklusif, dan tidak diskriminatif — setiap calon memiliki hak yang setara untuk berkompetisi berdasarkan kapasitas dan rekam jejaknya. Sementara nilai keksatriaan mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati memerlukan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan menerima konsekuensi, bukan sekadar meraih posisi demi privilese.
Dalam bahasa Gus Dur, pemimpin yang layak adalah mereka yang membawa kader “ke tempat di mana mereka dihargai” — yakni lingkungan organisasi yang menghormati kontribusi dan potensi setiap individu. Dari perspektif kesejahteraan sosial, Musda DPD II Golkar di Maluku memiliki dimensi yang melampaui urusan internal partai. Di wilayah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang kompleks — dari ketimpangan infrastruktur hingga kemiskinan struktural — partai politik berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik. Ketua DPD II yang terpilih melalui proses bermartabat akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput. Sebaliknya, pemimpin yang lahir dari proses yang transaksional dan elitis akan menanggung defisit kepercayaan yang sulit dipulihkan.
Oleh karena itu, Musda DPD II Golkar se-Maluku bukan sekadar ajang memilih ketua, melainkan ujian atas komitmen partai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi internal. Sebagaimana Gus Dur mengingatkan, kemerdekaan sejati dimulai dari keberanian menghargai diri sendiri — dan dalam konteks partai politik, kemerdekaan itu dimulai dari keberanian memilih pemimpin yang sungguh-sungguh menghargai setiap kader dan rakyat yang dilayaninya. Hanya dengan cara itulah Golkar Maluku dapat benar-benar bangkit, bukan sekadar dari kemunduran elektoral, tetapi dari kemunduran moral yang jauh lebih fundamental. (Redaksi)
Penulis adalah Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial pada FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).