Oleh: Tammat R. Talaohu (Wkl. Ketua Koordinasi Bidang Elektoral Partai Golkar Maluku)
Sebenarnya analisis ini merupakan bagian dari artikel saya yang pernah dipublikasikan beberapa tahun lalu. Saya merasa perlu mengadopsi beberapa bagiannya lagi guna menyajikannya kepada pembaca, terutama karena Partai Golkar Maluku kini sedang berada dalam transisi kepengurusan dan sedang bersiap merebut kembali hegemoninya, setidaknya di level Maluku. Selain itu, Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik paling dominan dalam sejarah demokrasi Indonesia harus menghadirkan edukasi politik kepada publik sehingga demokrasi yang terkonsolidasi akan lebih subtantif.
Judul artikel inipun dikutip dari judul buku yang sama yang ditulis oleh mantan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta; Fayakhun Andriadi (2014). Meski ada banyak buku yang mengulas tentang Partai Golkar, tetapi buku ini menempati posisi tersendiri. Selain karena ditulis oleh seorang Ketua DPD Partai Golkar, tetapi cara ia mengulas partai berlambang beringin ini yang mampu menghujam ke kedalaman tata kelola partai serta mengemukakan berbagai kelemahan mendasar yang menyertainya, yang membuat Partai Golkar terjebak dalam Kutukan Matematika Politik, membuat buku ini seharusnya menjadi kitab suci kedua bagi para perencana Partai kader Golkar setelah The Golkar Way-nya Akbar Tanjung, terutama karena pasang surut perolehan suara Partai Golkar yang belum menempatkannya sebagai pemenang, baik di level eksekutif maupun legislatif. Saya berharap agar partai ini segera mengadopsi tata kelola partai modern jika ingin tetap ada pada kasta tertinggi perpolitikan di semua level.
Perlu pula dipahami, dalam kajian ekonomi kelembagaan, maju tidaknya perekonomian sebetulnya linier dengan cara kita mengelola partai sebagai salah satu pilar demokrasi. Jika partai korup dan rapuh, maka dapat dipastikan bahwa perekonomian juga kan mengalami nasib serupa. Karenanya, membahas kerangka berpartai yang sehat dan demokratis ibarat meletakkan pola dasar pembangunan.
Dalam berbagai kesempatan, saya sering mengemukakan pertanyaan ini; mengapa dalam jangka waktu yang lama daerah kita, Maluku, tidak dapat melahirkan pemimpin- pemimpin nasional yang ketokohannya mampu menyaingi tokoh-tokoh sekaliber Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya, Fadel Muhammad di Gorontalo, atau setidak-tidaknya menyaingi Sahrul Yasin Limpo sewaktu memimpin Sulawesi Selatan. Mengapa sistem perpolitikan Maluku tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang mampu menasional? Pasti ini bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi secara tiba-tiba.
Karena salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi, maka pertanyaan- pertanyaan tersebut harus dikhususkan lagi, mengapa Partai Golkar Maluku tidak mampu lagi menyuplai daerah ini dengan kualifikasi kepemimpinan seperti era emasnya di dekade 1970 hingga 1990-an? Mengapa mencari kader Golkar yang benar-benar memahami doktrin karya- kekaryaan dan mengerti akan konsep kebangsaan dan kerakyatan yang diusungnya begitu sulit saat ini? Seolah-olah sistem dan habitat Partai Golkar hanya tersedia untuk para pengejar rente, para penganut paham pragmatisme, para loyalis yang hanya mengerti bahwa
loyalitasnya hanya menghamba kepada kekuasaan dan bukan pada sistem dan nilai-nilai demokrasi yang agung.
Padahal, jauh sebelum ini, bahkan ketika Rezim Orde Baru masih berkuasa, tata kelola Partai Golkar sebagai partai modern telah diterapkan. Sebagai perbandingan, di Provinsi Riau ketika Pemilu 1982. Dalam buku Iklan Politik TV; Modernisasi Kampanye Politik Pasca-Orde Baru (2009), dijelaskan bahwa memang mayoritas kemenangan Golkar pada era Orde Baru tidak lepas dari campur tangan politik penguasa. Namun pada sisi yang lain, terdapat juga pengaruh strategi politik yang diterapkan di lapangan. Pada Pemilu 1977, suara Golkar di Riau mengalami penurunan dibanding Pemilu sebelumnya.
Untuk mendongkrak kembali perolehan suara Golkar di Riau pada Pemilu 1982, Golkar mengangkat Emil Salim untuk menjalankan tugas tersebut. Emil mengambil langkah yang boleh dibilang cukup inovatif untuk zaman itu. Ia merekrut pakar komunikasi Alwi Dahlan dan Wicaksono Noeradi untuk mengatur strategi pemenangan Pemilu di Riau. Alwi dan Wicaksono inilah yang melakukan riset lapangan untuk menggambar blue print peta politik Riau, sehingga bisa
diterjemahkan dalam strategi marketing politik. Segmentasi pasar, karakteristik pemilih dan positioning politik Golkar dibaca secara cermat sebagai bekal bagi Emil ketika nanti akan turun ke Riau.
Ketika itu, tim riset merekomendasikan ke Emil untuk masuk ke berbagai daerah lawan, menjawab isu, merespon langsung aspirasi masyarakat setempat dan merangkul elit lokal. Bahkan, Emil harus mengingat nama-nama tokoh lokal dan turun berhujan-hujan bersama massa saat kampanye. Semua ini dalam rangka menyentuh empati politik rakyat.
Hasilnya, perolehan suara Golkar di Riau pada Pemilu 1982 cukup tinggi dan menjadi pemenang. Marketing politik seperti inilah akhirnya diadaptasi oleh kader Golkar di daerah lain pada Pemilu-Pemilu selanjutnya. Diantaranya, pada Pemilu 1987 di Sulawesi Tengah dan Pemilu 1992 di Sulawesi Utara. Fakta di atas membuktikan bahwa sebenarnya Golkar memiliki spirit inovasi yang kuat. Jauh sebelum hingar bingar marketing politik pada era digital ini, Golkar telah menerapkannya lebih dari 30 tahun lalu. Paradigma politik Golkar jauh melampaui zamannya.
Apakah spirit dan paradigma ini telah direvitalisasi ke dalam spirit Golkar saat ini? Pertanyaan bagi Golkar di Maluku, apakah kita telah melakukan evaluasi mendalam atas kekalahannya pada Pemilu lalu, menemukan titik-titik lemahnya, meredesain strategi pemenangannya dengan mengadopsi nilai-nilai dan taktik baru serta melakukan kaderisasi dengan merekrut kader-kader berkualitas yang bervisi kebangsaan serta memiliki karakter kepemimpinan unggul sesuai kebutuhan zaman?
Tidak bisa tidak, Golkar harus melakukan perubahan atau dalam bahasa Adriadi, disebut sebagai transformasi. Jika Golkar, terutama di Maluku, hendak meraih kembali kejayaannya, maka setidaknya ada beberapa poin transformatif yang harus dilakukannya, diantaranya (Andriadi, 2014) :
Pertama, revitalisasi fungsi dan peran yang melekat pada Golkar sebagai Parpol. Transformasi adalah upaya untuk mengevaluasi dan meninjau kembali implementasi fungsi dan peran Parpol. Sejauh mana Golkar telah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai penopang demokrasi.
Kedua, revitalisasi kinerja organisasi Golkar. Dalam proses transformasi, dilakukan proses penguatan basis kerja Golkar sebagai sebuah Parpol. Perangkat organisasi Golkar semakin dikuatkan untuk bisa menghasilkan kinerja demokrasi yang lebih mapan.
Ketiga, transformasi juga menyangkut penguatan aspek ideologis Golkar. Penurunan performa Golkar sangat mungkin terkait dengan aspek ideologis. Ideologi Parpol harus selalu disegarkan dan dikuatkan sebagai api loyalitas kadernya. Dalam perpolitikan nasional yang menyajikan tantangan semakin kompleks, ideologi juga menjadi varian yang kompleks. Saat ini, hampir sulit menegaskan batas ideologi Parpol-Parpol. Angin pragmatisme politik perlahan-lahan menggiring Parpol menerabas kerangka ideologisnya, karena dianggap membatasi ruang gerak dan oportunisme politiknya.
Keempat, transformasi dilakukan dengan menyegarkan kembali visi-misi Golkar. engan dilakukan transformasi, ada proses reaktualisasi visi-misi Golkar dengan konstalasi politik yang dinamis. Perubahan-perubahan realitas politik nasional yang diakomodir Golkar ke dalam visi-misinya yang baru di bawah spirit politik transformatif.
Kelima, infrastruktur Parpol. Transformasi Golkar bertujuan merevitalisasi infrastruktur politik yang dimiliki Golkar. Ini modal berharga yang dimiliki Golkar dan telah berhasil direvitalisasi pada tahun 1998, ketika Golkar menghadapi krisis politik. Kini, setelah reformasi berjalan lebih dari dua dasawarsa, perlu sebuah upaya transformasi untuk merevitalisasi kembali konstruksi infrastruktur Golkar.
Bagi Maluku, masalah insfrastruktur partai telah menjadi salah satu sebab utama dari kekalahan Golkar dalam sejarah Pemilu sejak Orde Baru. Bahkan untuk Golkar Kota Ambon saja, masalah infrastruktur ini tidak rigid hingga level Pokkar (Kelompok Karya), apalagi untuk daerah lainnya. Di atas segalanya, kapasitas intelektual dan integritas kader, pengelolaan partai berbasis merit system serta solidaritas sesama kader harus menjadi nilai-nilai yang senantiasa melekat dan menjadi ruh dalam sistem dan kultur berpartai. Hanya dengan transformasi ini Partai Golkar akan mampu mengembalikan dominasi politiknya, setidaknya di Maluku. Apakah anda setuju (Redaksi)