Ambon, Kapatanews.com – Tinggal menghitung jam, pergantian Tahun pun akan berganti, kita seakan wajib menertawakan diri sendiri. Warganet ramai mengunggah resolusi baru, pejabat daerah memamerkan ucapan selamat dengan wajah sumringah, dan laporan capaian pembangunan ditulis seindah naskah puisi. Seolah-olah dengan mengganti kalender, semua luka sosial ikut tunduk pada waktu. Padahal, tahun berganti bukan berarti masalah turut berganti—hanya tanggal dan tahunnya saja yang bergeser.
WAJAH MURAM DI BALIK ANGKA YANG TURUN
Maluku sering digambarkan sebagai Provinsi bercita rasa “surga dari timur”, tetapi surga ini masih saja menyimpan wajah muram di balik keindahan lautnya.
Data resmi menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 masih sekitar 287,76 ribu jiwa atau 15,38% dari total penduduk, memang turun dari 293,99 ribu jiwa (15,78%) pada September 2024, tetapi penurunan tipis ini lebih terasa sebagai “napas pendek” daripada lompatan sejarah.
Turunnya hanya sekitar 6.230 jiwa dalam enam bulan, sementara puluhan ribu keluarga masih hidup di tepi jurang, cukup satu guncangan harga pangan, mereka bisa kembali terjerembab dalam kategori “miskin resmi”.
Garis kemiskinan di Maluku kini sekitar Rp713,5 ribu per kapita per bulan, dengan porsi terbesar untuk makanan, yang menunjukkan betapa rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga.
Di perdesaan, garis kemiskinan sekitar Rp676 ribu, sementara di perkotaan sekitar Rp694,59 ribu per kapita per bulan—angka-angka yang tampak rapi di laporan statistik, tetapi di lapangan itu berarti dapur yang mudah kosong dan kebutuhan dasar yang selalu ditunda.
Secara akademik, teori pembangunan mengajarkan bahwa penurunan kemiskinan, sekecil apa pun, patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh berubah menjadi euforia yang menutupi fakta bahwa mayoritas penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan dan kepulauan dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Di banyak kampung, keluarga masih sibuk menambal atap bocor, mengatur sisa beras, dan menegosiasikan utang di warung, sementara di sisi lain, grafik kemiskinan yang menurun dipajang bangga dalam presentasi resmi.
PEMBANGUNAN DI ATAS KERTAS DAN REALITAS DI LAPANAGAN
Pemerintah Provinsi Maluku sebenarnya tidak kekurangan dokumen yang indah. Melalui RPJMD 2019–2024, pengurangan kemiskinan, pemerataan layanan dasar, dan penguatan ekonomi kepulauan telah dinyatakan sebagai prioritas utama pembangunan.
Kini, dengan hadirnya dokumen jangka panjang seperti RPJPD 2025–2045, Maluku menegaskan visi sebagai daerah kepulauan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Di atas kertas, masa depan itu tampak begitu dekat; di perahu-perahu nelayan, masa depan itu masih sering tampak sekadar ombak di kejauhan.
Kajian fiskal regional menunjukkan bahwa ekonomi Maluku pada triwulan I 2025 tumbuh sekitar 5,07%, sedikit di atas rata-rata Nasional sekitar 4,87%.
Angka ini terdengar meyakinkan dan mudah dijadikan bahan pidato: “Maluku tumbuh di atas rata-rata Nasional.” Namun bagi para ibu yang berjualan di pasar dengan sistem utang harian, pertumbuhan 5,07% itu tidak otomatis berubah menjadi dapur yang lebih layak atau biaya sekolah yang lebih ringan bagi anak-anak mereka.
Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor primer dan belum cukup mengatasi kesenjangan antar wilayah membuat angka-angka makro terasa dingin dan jauh.
Secara akademik, ini adalah contoh klasik dari “growth without equity”—ekonomi tumbuh, tetapi kualitas hidup tidak naik sepadan. Di sini letak kekecewaan yang rasional: rakyat diminta percaya pada narasi keberhasilan, sementara pengalaman dan fakta sehari-hari mereka berkata lain.
KEPEMIMPINAN DAN KEKECEWAAN YANG WAJAR
Memasuki tahun politik menuju pilkada 2024, wajah para pejabat mulai menghiasi tiang listrik dan baliho di sudut-sudut kota, dengan slogan yang terdengar akrab: “Lanjutkan pembangunan.”
Masyarakat paham makna tersiratnya: lanjutkan janji, lanjutkan lupa. Dalam literatur administrasi publik, kepemimpinan publik yang sehat bertumpu pada akuntabilitas dan etika pelayanan, namun yang tampak sering kali adalah budaya pencitraan—di mana kerja paling serius justru dilakukan oleh tim dokumentasi, bukan tim perencana kebijakan.
Ada kecenderungan munculnya elit pembangunan simbolik—mereka yang lihai mengemas capaian mikro sebagai seolah-olah lompatan besar. Pembangunan sebuah dermaga kecil disebut “transformasi maritim”, renovasi gedung pasar dipromosikan sebagai “revolusi ekonomi rakyat”, padahal di saat yang sama pengangguran pemuda tetap tinggi dan banyak sarjana muda memilih merantau karena tidak yakin Maluku dapat menyediakan masa depan yang layak bagi mereka.
Kekecewaan dalam konteks ini bukan bentuk pesimisme, melainkan reaksi wajar terhadap jarak antara janji dan kenyataan. Dalam teori kebijakan publik, kekecewaan publik yang terartikulasi dengan baik justru menjadi energi korektif bagi sistem.
Warga merasa kecewa karena pernah percaya, dan di situlah letak modal sosial yang penting: kepercayaan yang terluka masih bisa disembuhkan, berbeda dengan apatisme yang membeku.
DI ANTARA LUKA DAN HARAPAN
Walaupun angka kemiskinan masih tinggi dan ketimpangan antar wilayah terasa jelas, Maluku tidak hanya berisi cerita tentang kegelapan.
Pemerintah, didukung berbagai program Nasional dan mitra pembangunan, mulai memperkuat sistem data melalui inisiatif seperti pemanfaatan REGSOSEK dan pengembangan tata kelola data terpadu untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Jika dikelola dengan serius, langkah ini bisa mengakhiri kebiasaan merancang program berdasarkan asumsi dan selera politik, digantikan pendekatan berbasis bukti yang mencerminkan wajah nyata warga. Harapan juga hidup di ruang-ruang kecil yang jarang masuk pemberitaan.
Di kampung-kampung pesisir, kelompok masyarakat mengelola koperasi sederhana untuk memperkuat posisi tawar nelayan, memotong mata rantai tengkulak. Di beberapa desa, gerakan literasi muncul dari kegelisahan guru dan aktivis muda yang tidak rela melihat anak-anak terus tertinggal hanya karena geografis dan kemiskinan.
Guru-guru honorer tetap datang mengajar meski gaji terlambat, perawat di puskesmas terpencil tetap berjaga meski fasilitas terbatas. Di tangan mereka, harapan tidak berwujud spanduk, melainkan tindakan kecil yang diulang setiap hari.
Dalam perspektif teori perubahan sosial, harapan seperti ini bukan optimisme kosong, melainkan praktik sosial yang lahir dari kesadaran kritis. Paulo Freire menyebutnya sebagai kesadaran transformatif, ketika orang membaca realitas dengan jernih dan memilih bertindak, walau kecil. Harapan di Maluku tumbuh bukan dari pidato akhir tahun, melainkan dari mereka yang kecewa, namun menolak berhenti bekerja.
KEKECEWAAN MENUJU HARAPAN YANG DEWASA
Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk berkata jujur: Maluku memang masih menyimpan banyak alasan untuk kecewa. Angka kemiskinan yang masih double digit, garis kemiskinan yang begitu dekat dengan batas kelaparan terhormat, serta pertumbuhan ekonomi yang belum menjadi pertumbuhan martabat hidup—semua itu nyata dan tidak boleh diingkari.
Namun kejujuran atas kekecewaan tidak dimaksudkan untuk menyeret kita tenggelam dalam putus asa, melainkan untuk menata harapan secara lebih dewasa.
Harapan yang dewasa tidak lagi menunggu “pemimpin penyelamat” yang datang dengan slogan baru setiap lima tahun. Harapan yang dewasa berarti:
* Menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, bukan sekadar menerima pidato seremonial;
* Mendorong perguruan tinggi dan komunitas akademik untuk lebih aktif mengawal dan mengkritisi kebijakan publik dengan data, bukan dengan rasa segan;
* Memperkuat inisiatif warga di tingkat akar rumput, dari koperasi, komunitas literasi, hingga gerakan lingkungan, sebagai laboratorium kecil perubahan sosial.
Sarkasme dalam tulisan ini lahir dari cinta pada Maluku, bukan dari kebencian. Sindiran terhadap data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi bukan untuk meremehkan upaya yang sudah dilakukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa angka-angka itu mewakili manusia nyata—ibu yang mengurangi porsi makan, ayah yang menambah jam kerja, anak yang menunda sekolah.
Kekecewaan yang diakui dengan jujur justru menjadi pintu menuju harapan yang tidak naif. Maka, sebelum matahari pertama tahun 2026 terbit, ada baiknya kita bersepakat ” Kekecewaan tidak akan kita biarkan berubah menjadi keputusasaan, tetapi kita olah menjadi kesadaran”.
Kesadaran itu kita terjemahkan menjadi tindakan—di ruang kelas, di kampung pesisir, di biro-biro perencanaan, di ruang sidang DPRD, dan di forum-forum warga. Harapan bukan lagi sekadar dambaan abstrak, melainkan arah yang diperjuangkan bersama.
Maluku masih punya harapan selama masih ada orang yang berani kecewa dan tidak berhenti mencintai. Karena hanya mereka yang berani melihat kenyataan apa adanya yang bisa menata masa depan apa adanya—bukan sekadar sebagaimana tertulis dalam dokumen perencanaan yang indah.
Selamat tinggal 2025—tahun dengan kekecewaan yang jujur.
Selamat datang 2026—semoga menjadi tahun di mana harapan tidak hanya diceritakan, tetapi dijalankan (KN-01)