Oleh: Tammat R. Talaohu (Wakil Ketua Umum Koordinasi Perekonomian Kadin Maluku)
Ambon,Kapatanews.com – Jika anda adalah penyuka sastra, anda sebaiknya tidak melewatkan sebuah novel yang ditulis dalam bentuk roman oleh Multatuli (Eduard Douwes Dekker).
Nama ini memang tidaklah asing bagi kita, terutama karena perannya dalam sejarah Indonesia yang telah diajarkan bahkan sejak di tingkat sekolah menengah. Karyanya itu berjudul Max Havelaar.
Novel ini sangat vital dalam membangkitkan kesadaran terhadap penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Karya ini mengkritik sistem tanam paksa dan korupsi pejabat, yang menjadi pemicu semangat perlawanan.
Novel yang terbit tahun 1860 ini membuka mata masyarakat Eropa, termasuk Belanda, terhadap penderitaan rakyat pribumi akibat eksploitasi ekonomi. Kritik tajam Multatuli mendorong kebijakan etis Belanda, yang secara tidak langsung meredam penindasan ekstrem meski tetap dalam kerangka kolonial.
Novel ini menggambarkan penindasan terhadap rakyat pribumi oleh penjajah Belanda di Lebak, Banten, pada abad ke-19. Artikel saya kali ini terinspirasi dari novel ini yang saya harapkan akan menjadi penggugah bagi para pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di kepulauan Maluku, terutama karena Maluku masih tertinggal dalam banyak kategori dan kebanyakan pemimpin lokal tidak terlihat melahirkan terobosan yang menentukan guna menarik daerahnya dari ketertinggal dan kemiskinan akut.
Sebaliknya, para pemimpin lokal seperti larut dalam kenikmatan memimpin, menikmati surplus fasilitas dan privilage sebagai kepala daerah. Di saat bersamaan rakyatnya yang telah memilihnya dalam pilkada tetap terjebak dalam lingkaran keterbelakangan akibat kebijakan salah urus dan salah tata kelola.
Rakyat bertahun-tahun kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup dan kemiskinan seperti diturunkan secara genetik karena kepemimpinan daerah yang tidak cakap dan rakus.
Dalam novel tersebut, terselip kisah Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan petani miskin akibat pajak berat, pemerasan demang, dan bupati korup.
Saijah, lelaki anak petani miskin di Lebak, kehilangan kerbau ayahnya yang dirampas demang dan bupati untuk memenuhi tuntutan kolonial. Ia berjanji cinta dengan Adinda, sahabat masa kecilnya, tapi terpaksa merantau mencari nafkah.
Adinda menanti setia, namun keluarganya bergabung melawan Belanda di Lampung; Saijah menemukannya tewas diperkosa dan dibunuh tentara, Saijah – setelah melalui perjalanan dan pencarian yang emosional – akhirnya ikut gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang tersebut.
Bupati Lebak digambarkan sebagai pengkhianat yang memeras rakyat demi Belanda, memaksa petani seperti keluarga Saijah menanggung beban tanam paksa.
Ia bekerja sama dengan demang seperti Parangkujang, menyebabkan kemiskinan ekstrem dan pemberontakan.
Kisah ini merupakan sikap kritis terhadap elite lokal yang korup, memperburuk eksploitasi kolonial. Meski Max Havelaar berlatar Banten, tema korupsi bupati relevan dengan isu kontemporer di Maluku, di mana para bupati diduga terlibat pemerasan dalam bentuk kebijakan yang tidak produktif dan pengabaian akan hak-hak rakyat.
Mirip bupati Lebak, para bupati di Maluku modern dikritik atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan yang tidak adil, dan konflik lahan yang tidak berkesudahan, menciptakan Saijah-Adinda versi Maluku di era kini: rakyat kecil yang hidup tragis akibat elite korup dan tidak becus.
Meminjam ungkapan WS Rendra, penyair Indonesia yang berjuluk si burung merak, para bupati di Maluku, dengan sempurna menerapkan perbedaan antara berkuasa dan memimpin.
Bahwa banyak orang mampu berkuasa, tapi tidak mampu memimpin. Pernyataan ini muncul guna menyoroti pemimpin yang hanya mendominasi tanpa melayani rakyat.
Ini membedakan kekuasaan sebagai penindasan, sementara kepemimpinan sejati melibatkan pencerahan dan keadilan, seperti dalam puisi Sajak Anak Muda di mana generasi muda hanya jadi alat demokrasi.
Rendra menekankan bahwa pemimpin berkuasa sering egois, mengabaikan hukum dan rakyat demi hegemoni pribadi, seperti polisi yang jadi alat pemerintah bukan pelindung warga.
Kritik ini relevan di era ini untuk menentang ketidakadilan birokrasi dan elit yang rusuh demi posisi. Pernyataan ini mendesak agar rakyat mencari pemimpin sejati, bukan penguasa semata.
Daerah seperti Maluku, urusan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakatnya tidak selalu linear antara cita-cita, program dan kehendak bersama. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya kendala yang melingkupi prosesnya.
Selain itu, inkonsistensi kebijakan, kepemimpinan daerah yang lemah serta tiadanya visi yang kuat dan operasional dari para pemimpin lokal menjadi sebab lainnya.
Bagaimanapun, kepemimpinan adalah elemen krusial dan menentukan keberhasilan. Karena itu, kepemimpinan ini seyogyanya menjadi fokus perhatian tidak saja di level nasional, tetapi harus diikuti di tingkatan lokal.
Keberhasilan itu akan dimulai dari kepemimpinan yang baik. Sebagaimana tersirat dalam sebuah pepatah kuno Tiongkok bahwa “ikan itu membusuk mulai dari kepalanya”, maka maju tidaknya suatu kabupaten utamanya ditentukan oleh seberapa efektif fungsi kepemimpinan yang melingkupinya.
Kemajuan daerah banyak ditentukan dari kualitas pemimpinnya. Karenanya, kita harus lebih cermat dalam menyaring janji manis para politisi, sebab biasanya di masa menjelang pemilu, terjadi surplus retorika para politisi.
Seperti ungkapan Otto von Bismasch, tokoh penyatuan Jerman (1871), bahwa: “Orang tak pernah berbohong begitu banyak dibandingkan setelah
berburu, selama perang atau sebelum pemilu.
” Jadi, jika kita tidak hati-hati, maka prospek dan masa depan daerah yang cerah seiring duduknya para pemimpin dan politisi kredibel sebagai produk pemilu pada lembaga-lembaga pemerintahan, atau malah sebaliknya, menjadi era yang melahirkan malapetaka karena pemilu hanya menjadi legitimasi bagi para politisi busuk dan para pemimpin kualitas rendahan untuk berkuasa”
Dalam situasi ini, salah satu ciri daerah kepulauan yang ditandai oleh tingginya kemiskinan dan pengangguran seperti melegitimasi akan keberadaan Saijah-Adinda dalam novel Multatuli di atas.
Para politisi yang minim pengetahuan dan tidak peka akan kondisi sosial politik basis massa rakyatnya telah mengartikan kekuasaan yang didapatnya dari even seperti pilkada sebagai sarana untuk pamer gaya hidup penuh hedonisme, tanpa ada tawaran gagasan dan program pembangunan riil yang berpengaruh nyata terhadap harapan dan upaya perbaikan kualitas hidup rakyatnya, mengakibatkan para bupati laksana tukang gunting pita, tukang kasih sambutan tetapi tidak bisa menawarkan apapun terhadap upaya perbaikan kehidupan warganya meski kekayaan sumber daya alamnya begitu melimpah.
Seperti dikatakan Tan Malaka dalam bukunya Madilog (2018), meskipun Indonesia negara terkaya di dunia, tetapi jika tidak merdeka seperti politiknya, maka kekayaannya bukan akan menjadikan penduduknya senang, melainkan semata-mata akan memusnahkannya.
Harus dipahami, pemimpin adalah pribadi-pribadi dengan kualifikasi unggul yang memiliki kemampuan menggerakkan massa untuk mencapai tujuan bersama, yang ketika mereka berbicara maka semua orang akan mendengarkan secara hikmat.
Pemimpin adalah mereka yang memahami akan hukum reproduksi pemimpin, yaitu mereka yang mampu melahirkan pemimpin pemimpin baru.
Pemimpin memimpin para pemimpin. Dengan demikian, pemimpin adalah orang yang disegani bukan ditakuti. Akhirnya, kualifikasi pemimpin dengan ciri seperti yang diceritakan Multatuli dalam novelnya secara harfiah memang tidak sama persis dengan para bupati di zaman modern ini.
Tetapi sifat dan praktek pengambilan keputusan bupati yang curang dan kerap mengabaikan kepentingan publik selalu ada. Masyarakat sipil harus selalu waspada dan tidak menyerahkan masa depan daerah untuk hanya diurus oleh para pemimpin lokal yang tidak kredibel dan tidak punya kompetensi, agar tidak ada lagi Saijah-Adinda baru di era demokrasi modern ini. Bukankah demikian? (Redaksi)