Oleh : Dr.Hobarth Williams Soselisa, S.Sos.M.Si- Akademisi UKIM Ambon
Ambon,Kapatanews.com – Perdebatan tentang “kas kosong”, “utang menumpuk”, dan “plin-plan”-nya penjelasan pemerintah daerah akhir-akhir ini perlu ditempatkan secara jernih, agar tidak jatuh menjadi sekadar perang narasi yang melelahkan publik.
Kritik tajam sah dan penting dalam demokrasi, tetapi sama pentingnya membangun cara pandang yang adil dan berbasis data terhadap persoalan fiskal daerah.
1. Memahami TKD dan Rapuhnya Struktur Fiskal Daerah
Pertama-tama, publik perlu memahami bahwa sebagian terbesar keuangan daerah di Indonesia memang masih bertumpu pada Transfer ke Daerah (TKD), yaitu dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Ketergantungan pada TKD ini bukan hanya terjadi di Maluku, tetapi menjadi ciri umum banyak daerah yang basis Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih lemah.
Dalam situasi seperti ini, jeda pencairan TKD bisa langsung terasa sebagai “kas menipis” bahkan “kas kosong”, karena ruang fiskal internal daerah memang belum cukup kuat menopang belanja rutin secara mandiri. Artinya, yang rapuh bukan sekadar manajer keuangannya, tetapi struktur fiskalnya: PAD kecil, belanja wajib tinggi, dan ketergantungan yang besar pada transfer pusat.
2. Utang Pihak Ketiga: Gejala, Bukan Satu-satunya Masalah
Isu utang kepada pihak ketiga juga patut dilihat sebagai gejala dari tekanan fiskal yang lebih luas, bukan satu-satunya indikator kegagalan.
Dalam praktik, daerah sering berhadapan dengan ketegangan antara menunaikan kewajiban kepada kontraktor, menjaga keberlangsungan layanan publik, dan memenuhi belanja wajib seperti gaji serta layanan dasar.
Di titik ini, kunci utamanya adalah tata kelola: apakah penjadwalan pembayaran utang dilakukan dengan perencanaan kas yang matang, komunikasi yang jujur dengan pihak ketiga, dan pengawasan publik yang memadai. Kalau iya, maka utang bisa dikelola sebagai bagian dari manajemen kewajiban; kalau tidak, barulah ia menjelma sebagai krisis kepercayaan.
3. Masalah Komunikasi: Ketika Narasi Lebih Bising dari Data
Kebingungan publik sering lahir bukan semata dari kondisi fiskal, melainkan dari cara pemerintah menjelaskan persoalan. Ketika alasan yang keluar ke media bergeser-geser: dari belum turunnya TKD, lalu utang pihak ketiga, kemudian kas kosong, tanpa kerangka penjelasan yang utuh, wajar bila masyarakat merasa pemerintah “plin-plan” dan defensif.
Padahal, praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah menempatkan transparansi dan konsistensi informasi sebagai pilar penting: data kas, profil utang, dan proyeksi penerimaan seharusnya dikomunikasikan secara periodik dan mudah diakses publik. Dengan begitu, narasi kebijakan tidak sibuk mencari alasan, tetapi fokus menjelaskan masalah dan arah penyelesaiannya.
4. Dari Kritik ke Solusi: Apa yang Bisa Dilakukan?
Sebagai masyarakat yang mencintai damai dan menginginkan harmoni, kritik sejatinya diarahkan untuk mendorong perbaikan, bukan sekadar mempermalukan. Ada beberapa langkah solutif yang bisa didorong bersama:
* Penyusunan cash forecasting yang lebih disiplin, dengan proyeksi arus kas berkala agar jeda pencairan TKD tidak langsung berubah menjadi krisis likuiditas.
* Penguatan PAD berbasis keunggulan lokal Maluku: kelautan, perikanan, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah melalui BUMD yang profesional dan akuntabel.
* Pembangunan portal transparansi fiskal yang memuat posisi kas, realisasi anggaran, dan jadwal pembayaran kewajiban, sehingga publik mengontrol dengan data, bukan sekadar dengan prasangka.
* Kolaborasi dengan kampus dan lembaga independen untuk mengkaji kesehatan fiskal daerah secara berkala, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
* Kritik yang tajam tanpa tawaran solusi hanya akan melahirkan kebisingan baru. Sebaliknya, pemerintah yang alergi kritik akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berbenah. Di antara dua ekstrem itu, diperlukan kedewasaan bersama:
* Akademisi menjaga kedalaman analisis,
* Jurnalis menjaga akurasi informasi,
* Pemerintah menjaga kejujuran dan tanggung jawab fiskal
* Masyarakat menjaga nalar sehat dalam menilai.
Pada akhirnya, yang publik butuhkan bukan lomba menyalahkan, tetapi keberanian semua pihak untuk duduk bersama, membaca angka-angka secara terbuka, lalu memutuskan langkah realistis untuk menyehatkan keuangan daerah—tanpa kehilangan kepercayaan sosial yang menjadi modal utama pembangunan(KN-05)