Saumlaki, Kapatanews.com – Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, jurnalis, serta pelaku industri hulu migas dalam kegiatan buka puasa bersama di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (12/3/2026).
Acara tersebut digelar oleh INPEX Masela Ltd bersama SKK Migas sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan pemangku kepentingan di daerah. Pertemuan juga menjadi ruang dialog mengenai perkembangan proyek strategis nasional Abadi Masela.
Kegiatan itu berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh interaksi. Para peserta terlihat saling bertukar pandangan mengenai berbagai peluang dan tantangan pembangunan yang berkaitan dengan proyek energi nasional di wilayah Tanimbar.
Manager KKKS INPEX Masela Ltd, Zaki Zein, menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai tahapan pengembangan proyek Masela. Ia menilai terdapat beberapa faktor penting yang harus dipenuhi sebelum investasi besar benar-benar direalisasikan.
Salah satu faktor utama yang disoroti adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan berbagai infrastruktur proyek. Lahan tersebut dibutuhkan untuk fasilitas produksi hingga akses jalan menuju lokasi pengembangan.
Menurut Zaki, persoalan lahan memerlukan perencanaan matang karena menyangkut keberadaan masyarakat di sekitar wilayah yang direncanakan menjadi area pembangunan. Pemerintah daerah disebut turut terlibat dalam pembahasan tersebut.
Ia mencontohkan adanya kawasan pulau dan hutan yang harus diperhitungkan secara cermat sebelum pembangunan dilakukan. Aspek sosial masyarakat menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses perencanaan.
“Satu, harus ada ketersediaan lahan. Kemarin kan ada Pulau Nustual sama hutan. Untuk masyarakatnya juga dipikirkan misalnya kalau hutannya dipakai, masyarakatnya mau ke mana,” ujarnya.
Zaki menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi telah membentuk tim terpadu untuk menelaah persoalan tersebut. Tim itu akan membahas berbagai langkah yang dianggap paling tepat.
Pembahasan yang dilakukan tim mencakup proses penilaian terhadap lahan serta mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Proses tersebut diharapkan dapat berjalan secara terbuka.
“Nanti mungkin setelah Lebaran tim terpadu yang dipimpin gubernur akan datang ke Tanimbar untuk bicara langsung bagaimana menilai dan memberikan kompensasi kepada masyarakat,” katanya.
Selain persoalan lahan, pengembangan proyek juga sangat bergantung pada hasil kajian teknis. Kajian ini dilakukan melalui tahapan Front End Engineering Design atau FEED.
Tahapan FEED merupakan proses penting dalam menentukan desain teknis fasilitas proyek. Berbagai perhitungan dilakukan secara rinci sebelum keputusan investasi diambil.
Kajian tersebut mencakup berbagai aspek teknis seperti spesifikasi pipa, desain fasilitas produksi, serta kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. Semua komponen dihitung secara detail.
“Kedua adalah FEED, nanti dilihat ketebalan pipanya berapa, bentuknya seperti apa, kemudian akan keluar biaya fasilitasnya berapa. Apakah masih ekonomis atau tidak,” ujarnya.
Hasil kajian teknis akan menentukan kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Jika perhitungan menunjukkan proyek masih menguntungkan, maka tahapan pengembangan dapat dilanjutkan.
Selain aspek teknis dan ekonomi, stabilitas sosial juga menjadi perhatian penting bagi perusahaan. Kondisi sosial yang kondusif dinilai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor.
Zaki menilai proyek dengan nilai investasi sangat besar membutuhkan situasi daerah yang stabil. Gangguan sosial berpotensi mempengaruhi keputusan investasi.
“Bayangkan mau berinvestasi Rp300 triliun di suatu tempat, kalau diganggu secara sosial bagaimana? Pasti investor tidak mau, nanti semua bisa rugi,” ujarnya.
Ia mengatakan stabilitas sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan berbagai pihak di daerah juga memiliki peran menjaga kondisi yang kondusif.
Selain membahas tantangan proyek, Zaki juga menyinggung peluang ekonomi yang dapat muncul dari aktivitas pembangunan. Ia menilai potensi tersebut cukup besar bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, banyak pihak hanya memandang proyek Masela sebagai peluang menjadi pekerja di perusahaan. Padahal terdapat peluang usaha lain yang dapat berkembang di sekitar proyek.
Zaki menyebutkan adanya potensi multiplier effect dari aktivitas proyek, terutama ketika memasuki masa konstruksi. Kebutuhan logistik akan meningkat secara signifikan.
Ia memberikan contoh kebutuhan makanan bagi para pekerja proyek yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.
“Misalnya ada 12 ribu pekerja di sini yang butuh makan siang. Kalau satu orang makan satu telur saja, berarti butuh 12 ribu telur. Tanimbar siap tidak?” ujarnya.
Selain telur, kebutuhan bahan pangan lain seperti beras, sayur, ayam, dan ikan juga diperkirakan meningkat. Permintaan logistik itu bisa menciptakan pasar baru bagi masyarakat.
“Beras untuk 12 ribu orang, sayur, ayam, ikan, itu semua peluang. Tapi sering dilupakan, yang dipikirkan hanya bagaimana jadi pegawai INPEX,” kata Zaki.
Ia menilai usaha penyediaan logistik dapat menjadi peluang jangka panjang. Sektor tersebut berpotensi terus berjalan selama proyek berlangsung.
Zaki menjelaskan bahwa masa kerja langsung dalam proyek konstruksi biasanya terbatas. Sementara usaha penunjang dapat bertahan lebih lama.
“Kalau jadi pegawai mungkin hanya tiga tahun saat konstruksi. Tapi kalau usaha suplai makanan itu bisa berkelanjutan sampai proyek beroperasi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mulai mempersiapkan sektor usaha yang dapat mendukung kebutuhan proyek. Persiapan dinilai penting sejak sekarang.
Bidang usaha seperti peternakan, perikanan, serta pertanian disebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Potensi sumber daya alam di wilayah Tanimbar dinilai cukup mendukung.
“Misalnya dari sekarang dibuat keramba-keramba ikan atau tambak ikan. Lautnya bersih tapi saat ini belum banyak dimanfaatkan,” katanya.
Zaki juga mengingatkan bahwa porsi tenaga kerja lokal dalam proyek telah dicantumkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik.
“Ada di dokumen AMDAL kami porsinya untuk Maluku berapa persen dan untuk Tanimbar berapa persen. Itu domain publik dan bisa dilihat di website Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Zaki. (KN-07)