Tanimbar, Kapatanews.com – Senja di Saumlaki pada 29 Desember 2025 tidak datang dengan tergesa. Langit perlahan berubah warna, dari biru pucat ke jingga yang tenang. Angin laut bergerak ringan, membawa aroma asin yang khas wilayah kepulauan. Di sebuah halaman tempat pertemuan digelar, kursi-kursi plastik tersusun rapi. Beberapa wartawan duduk sambil berbincang pelan, sebagian lain memilih diam, menatap kosong ke arah ufuk barat.
Tidak ada dentuman musik. Tidak ada sorak kemenangan. Yang hadir sore itu adalah suasana yang lebih menyerupai jeda sebuah titik hening sebelum sesuatu yang baru dimulai.
Di tengah suasana itulah, nama Simon Lolonlun, S.A.P. ditetapkan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2025–2028. Sebuah keputusan organisasi yang, di atas kertas, mungkin terlihat sederhana. Namun bagi para jurnalis lokal yang setiap hari bergulat dengan jarak, keterbatasan, dan tekanan sosial yang tidak selalu terlihat, momen itu terasa lebih dari sekadar formalitas.
Ia terasa seperti penanda arah.
Lebih dari Sekadar Seremonial
Bagi publik yang melihat dari luar, pergantian kepemimpinan organisasi pers kerap dipahami sebagai urusan internal wartawan. Sebuah agenda rutin yang selesai setelah palu diketuk dan berita diturunkan. Namun di daerah kepulauan seperti Tanimbar, pers memiliki posisi yang berbeda.
Di wilayah di mana akses informasi tidak selalu merata dan pengawasan publik terhadap kebijakan berjalan dalam ruang yang terbatas, media lokal sering kali menjadi satu-satunya jembatan antara kekuasaan dan warga. Karena itu, siapa yang memimpin organisasi wartawan bukan hanya soal struktur, melainkan juga soal bagaimana nilai dan etika jurnalistik dijaga.
Penetapan Simon Lolonlun berlangsung sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Tanpa lawan tanding, proses pengesahan dilakukan secara langsung. Secara prosedural, tidak ada pelanggaran. Namun dinamika tetap hadir sebagai bagian dari proses.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah peserta memilih meninggalkan arena pemilihan. Disebutkan, hal itu berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai mekanisme surat mandat. Peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka, tetapi menjadi catatan penting tentang tantangan literasi organisasi di tubuh pers lokal.
Bagi sebagian wartawan, momen itu menjadi pengingat bahwa organisasi profesi membutuhkan lebih dari sekadar struktur. Ia membutuhkan pemahaman bersama.
Suara yang Datang Tanpa Nada Tinggi
Ketika Simon Lolonlun berdiri menyampaikan sambutan, ia tidak memilih nada yang menggelegar. Suaranya datar, ritmenya terukur. Ia tidak berbicara seperti pemimpin yang baru menang, melainkan seperti sesama jurnalis yang memahami betul medan kerja yang akan dihadapi bersama.
Menurut penuturan beberapa wartawan yang hadir, pidato itu tidak dipenuhi janji-janji besar. Ia lebih banyak berbicara tentang posisi pers dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Tentang PWI sebagai rumah bersama. Tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi yang tidak boleh kehilangan arah.
Dalam konteks ini, ia menegaskan komitmen PWI Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Namun kemitraan itu, menurutnya, tidak boleh menghapus fungsi kritis pers.
Pers, dalam pandangannya, tidak dilahirkan untuk menjadi penggembira kekuasaan. Tetapi juga tidak untuk menjadi lawan yang digerakkan oleh kebencian. Ia harus berdiri di tengah mengawasi, mengingatkan, dan menyampaikan fakta kepada publik dengan jujur.
Kalimat-kalimat itu tidak disampaikan sebagai slogan. Ia mengalir sebagai refleksi dari pengalaman.
Realitas Jurnalistik di Ujung Timur
Menjadi wartawan di wilayah kepulauan bukan perkara sederhana. Jarak antar wilayah yang jauh, biaya liputan yang tinggi, serta keterbatasan akses informasi menjadi bagian dari rutinitas. Di sisi lain, relasi sosial yang saling mengenal membuat kerja jurnalistik sering kali berada dalam posisi serba sulit.
Menulis tentang kebijakan berarti berhadapan dengan pejabat yang ditemui setiap hari. Mengungkap persoalan publik berarti bersinggungan dengan kerabat, tetangga, atau bahkan keluarga sendiri. Dalam situasi seperti itu, profesionalisme bukan hanya soal kode etik, tetapi juga soal keberanian moral.
Simon Lolonlun memahami realitas tersebut. Dalam sambutannya, ia menyinggung pentingnya penguatan kapasitas wartawan, baik dari sisi kompetensi jurnalistik maupun pemahaman hukum pers. Menurutnya, keberanian tanpa pengetahuan justru dapat membawa risiko, bukan hanya bagi wartawan, tetapi juga bagi publik yang menerima informasi.
Dalam konteks ini, ia menempatkan perlindungan hukum sebagai salah satu isu penting. Berdasarkan pengalaman di lapangan, tidak sedikit wartawan daerah yang bekerja tanpa pendampingan memadai ketika menghadapi persoalan hukum atau tekanan nonformal. Kondisi ini, jika dibiarkan, berpotensi melahirkan praktik jurnalistik yang defensif dan tidak kritis.
Konsolidasi yang Belum Selesai
Di balik optimisme yang mengemuka, kepemimpinan baru PWI Tanimbar juga dihadapkan pada tantangan internal. Konsolidasi organisasi belum sepenuhnya solid. Partisipasi anggota masih belum merata. Jarak antar jurnalis masih terasa, baik secara geografis maupun emosional.
Simon Lolonlun tidak menutup mata terhadap hal tersebut. Ia menyebut konsolidasi sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Baginya, organisasi tidak akan berjalan hanya dengan keputusan ketua. Ia membutuhkan keterlibatan seluruh anggota.
Dalam pernyataannya, ia juga mengakui keterbatasan pribadi. Ia menyebut dirinya manusia biasa, dengan kekurangan dan kelemahan. Kesadaran itu, menurutnya, justru menjadi dasar untuk membangun kepemimpinan yang kolektif, bukan sentralistik.
Ajakan untuk bergandengan tangan disampaikan tanpa nada menggurui. Ia lebih menyerupai permintaan untuk berjalan bersama.
Ketika Harapan Mulai Berlayar
Sore itu, ketika acara mulai usai, beberapa wartawan masih bertahan di halaman. Ada yang berbincang ringan, ada yang sibuk dengan gawai, ada pula yang memilih pulang dalam diam. Senja perlahan menghilang, digantikan malam yang tenang.
Tidak ada kesimpulan besar yang diumumkan. Tidak ada janji bahwa semua persoalan akan selesai dalam waktu dekat. Namun ada sesuatu yang terasa bergerak sebuah harapan yang perlahan mulai berlayar.
Di wilayah kepulauan, laut selalu menjadi metafora yang dekat. Ia bisa tenang, bisa pula berubah menjadi gelombang yang sulit diprediksi. Begitu pula dunia jurnalistik. Kritik, tekanan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya akan terus datang silih berganti.
Di bawah kepemimpinan Simon Lolonlun, PWI Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini memasuki fase baru. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana konsolidasi internal akan dijalankan. Sejauh mana perlindungan wartawan dapat diwujudkan. Dan bagaimana pers lokal menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan zaman.
Namun pada senja akhir Desember itu, setidaknya satu hal menjadi jelas: pers Tanimbar memilih untuk terus berlayar. Perlahan, dengan kompas etika, dan dengan keyakinan bahwa jurnalisme yang bermartabat selalu tumbuh dari kesadaran bersama bukan dari suara paling keras, melainkan dari keteguhan menjaga arah. (KN-07)