Maluku,Kapatanews.com – Gubernur Maluku,Hendrik Lewerissa dalam rapat koordinasi Lintas Lembaga dengan Wakil Mentri ESDM meminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan mendorong pihak Inpex untuk meneyelesaikan hak-hak mesyarakat Tanimbar yang terdampak, yang di dalamnya adalah pembayaran kompensasi bantuan biaya hidup dan relokasi rumah warga masyarakat Tanimbar
Terlihat sebelum melakukan pertemuan dengan Wamen ESDM, Gubernur Maluku, sempat bersalaman dan memeluk Tenaga Ahli Mentri ESDM, Dr Michael Wattimena yang merupakan orang dekat Mentri ESDM, Bahlil Lahadalia
Dalam pernyataannya , Sabttu (14/11/2026) Gubernur Maluku mengatakan percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek tersebut.
“Percepatan proyek strategis nasional ini harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Hak-hak warga terdampak harus dipenuhi secara adil, transparan, dan memberikan kepastian,” katanya dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta.
Ia mendorong pihak Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat berdasarkan hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.
Menurutnya , penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran tahapan pembangunan Blok Masela, sekaligus memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat dari investasi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie mengatakan pemerintah memprioritaskan penyelesaian hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela melalui sejumlah skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) ia menjelaskan, skema tersebut meliputi pembayaran kompensasi, bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, serta relokasi enam unit rumah warga yang berada di area pembangunan proyek.
Selain itu, pemerintah menyiapkan penggantian biaya tanam tumbuh dan bantuan peralatan hidup bagi masyarakat terdampak. Besaran bantuan peralatan hidup akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Ia mengatakan penyelesaian berbagai bentuk penanganan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, Inpex, serta unsur terkait agar hak masyarakat dapat dituntaskan sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, serta perwakilan instansi terkait.
Pemprov Maluku berharap penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan Blok Masela berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.
Pemerintah Maluku juga mendorong agar keberadaan proyek strategis nasional tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional (*)