Saumlaki, Kapatanews.com – Desa Wowonda kini berada di ambang ledakan sosial. Ketegangan yang lama terpendam berubah menjadi amarah publik yang bisa meledak kapan saja, menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian. Sabtu (11/04/2026).
Gelombang kemarahan itu bukan tanpa alasan. Warga menilai kepemimpinan pemerintah desa telah kehilangan arah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan arah pembangunan desa yang dinilai jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
Kekecewaan yang awalnya hanya dibisikkan kini berubah menjadi protes terbuka. Warga merasa diabaikan, tidak dilibatkan, dan tidak dihargai dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis desa.
Di tengah situasi yang memanas, dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa menjadi sorotan tajam. Sejumlah proyek yang telah menyerap anggaran besar justru menyisakan persoalan serius dan kecurigaan publik.
Pembangunan kantor desa yang dilaksanakan secara multiyears dengan total pagu Rp441.442.928 kini menuai pertanyaan. Proyek yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik justru menyisakan masalah pertanggungjawaban.
Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp77.088.800 telah direalisasikan, namun masih menyisakan Rp4.117.075 yang belum jelas statusnya. Hingga kini, dana sisa tersebut disebut masih berada dalam penguasaan Kaur Keuangan tanpa kejelasan pengembalian atau pertanggungjawaban resmi.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Warga mempertanyakan sistem pengawasan internal serta transparansi pengelolaan keuangan desa yang seharusnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya itu, pembangunan jalan setapak sepanjang 200 meter yang telah dianggarkan sejak 2020 hingga 2024 dengan total Rp76.500.000 justru tidak pernah terealisasi. Tidak ada jejak fisik di lapangan, membuat warga bertanya-tanya ke mana dana tersebut mengalir.
Proyek pembangunan bak air bersih tahun 2023 dengan nilai Rp186.942.900 juga menimbulkan polemik. Meski dilaporkan selesai, faktanya fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan awalnya.
Situasi makin mencurigakan dengan adanya pengadaan material non-lokal senilai Rp15.729.400 yang disebut tidak digunakan dalam pembangunan bak air bersih. Hal ini memunculkan dugaan pembelian yang tidak sesuai kebutuhan atau bahkan fiktif.
Namun Kades Wowonda hanya santai dan bahkan membuat pernyataan provokatif, menimbulkan kemarahan warga.
“Nanti setelah pencairan, kita akan ambil anggaran dari pos lain sekitar Rp400 juta lebih untuk menutupi hasil temuan itu,” kata salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di tengah berbagai dugaan tersebut, suasana semakin panas setelah beredar pernyataan yang disebut berasal dari Kepala Desa Wowonda Linus Fenanlampir dan dianggap provokatif oleh warga.
Seorang sumber internal media ini, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut bahwa Kepala Desa menyatakan laporan masyarakat ke lembaga pengawas akan “dibuang ke bak sampah”.
Pernyataan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap hak warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Warga merasa suara mereka diremehkan dan tidak dianggap penting.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan pula bahwa staf desa setelah menerima tunjangan akan membeli kendaraan baru untuk “mengejar” pihak-pihak yang sering melapor dan memberikan informasi kepada wartawan.
“Nanti saat terima tunjangan, semua beli motor baru supaya pakai untuk terek dong yang suka lapor pemerintah desa itu, biar mereka stres dan tambah pusing saja di situ, sebab nanti laporan itu buang ke bak sampah,” kata sumber tersebut meniru pernyataan kepala desa.
Kalimat tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang kritis. Bagi banyak warga, hal itu menciptakan rasa takut sekaligus memicu kemarahan yang mendalam.
Sebagian warga mengaku mulai merasa tidak aman untuk bersuara. Mereka khawatir dianggap sebagai lawan atau target karena mempertanyakan penggunaan anggaran publik.
Namun, sebagian lain justru semakin lantang menuntut transparansi. Mereka menilai diam bukan lagi pilihan ketika kepentingan publik dipertaruhkan.
Tokoh masyarakat dan pemuka adat menyebut kondisi ini sudah melewati batas wajar. Jika tidak segera diatasi, mereka khawatir konflik sosial akan pecah dan sulit dikendalikan.
Desakan agar lembaga pengawas turun tangan semakin kuat. Warga menuntut pemeriksaan independen, audit menyeluruh, dan langkah hukum yang jelas jika ditemukan pelanggaran.
Masyarakat berharap kebenaran dibuka secara terang-benderang, bukan ditutupi atau dianggap angin lalu. Transparansi dinilai sebagai satu-satunya jalan memulihkan kepercayaan publik.
Kini Desa Wowonda berdiri di persimpangan genting. Antara keberanian mengungkap kebenaran dan risiko tenggelam dalam krisis kepercayaan serta potensi konflik sosial yang lebih luas. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah kebenaran akan ditegakkan dan keadilan diwujudkan, atau justru desa ini terseret lebih dalam ke dalam pusaran masalah yang tak berujung.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Wowonda belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan tersebut, meski upaya konfirmasi telah dilakukan. Publik masih menunggu klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi dari yang bersangkutan. (KN-07)