Saumlaki, Kapatanews.com – Program pelatihan yang dikaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja proyek Abadi Masela mulai dipertanyakan peserta di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kepastian mengenai tujuan pelatihan, status peserta, sertifikasi, hingga arah setelah pelatihan disebut belum diperoleh secara jelas.
Seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan dirinya mendaftar karena memahami program tersebut berkaitan dengan peluang kerja. Namun setelah mendaftar, menurut keterangannya, sejumlah informasi penting mengenai program belum diterima secara jelas.
“Kami mendaftar karena percaya ada peluang. Tetapi sekarang kami bertanya, sebenarnya kami sedang dipersiapkan untuk bekerja atau hanya mengikuti pelatihan?” ujarnya kepada Wartawan media ini pada Kamis, (12/9/2026).
Pertanyaan peserta kini menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Jika program tersebut memang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja Abadi Masela, publik membutuhkan penjelasan mengenai bentuk hubungan, pihak yang terlibat, mekanisme pelatihan serta dasar kerjasamanya.
Sebaliknya, apabila program tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan proses rekrutmen proyek Abadi Masela, peserta juga berhak memperoleh penjelasan yang sama tegas. Harapan memperoleh pekerjaan tidak semestinya dibiarkan tumbuh dari informasi yang belum terang.
Peserta Mengaku Merasa Dirugikan
Peserta tersebut mengaku kekecewaan mulai muncul di antara masyarakat yang telah mendaftarkan diri. Menurutnya, sebagian peserta merasa telah menghabiskan waktu dan tenaga karena menganggap program itu membuka jalan menuju kesempatan kerja.
“Kami merasa dirugikan. Bahkan ada yang merasa seperti ditipu, karena sejak awal memahami ini berkaitan dengan peluang kerja. Kalau ternyata bukan, mengapa tidak dijelaskan dari awal?” katanya.
Pernyataan mengenai merasa “ditipu” tersebut merupakan penilaian narasumber dan bukan kesimpulan KapataNews.com. Redaksi belum memiliki dasar untuk menyatakan telah terjadi tindak penipuan.
Namun pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijawab penyelenggara. BPI memiliki kesempatan untuk menjelaskan apakah pemahaman peserta mengenai hubungan pelatihan dan peluang kerja memang sesuai dengan tujuan program.
“Kalau memang tidak ada jaminan pekerjaan, kami bisa terima. Tetapi jangan biarkan masyarakat membangun harapan sendiri. Kami hanya minta informasi yang jujur dan jelas,” ujarnya.
Sekitar 3.000 Peserta Disebut Gelisah
Persoalan tersebut juga disebut mulai memunculkan wacana penyampaian aspirasi secara terbuka. Narasumber menyebut masyarakat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang.
Menurut narasumber, sebagian peserta mulai membicarakan kemungkinan menggelar aksi demo besar-besaran apabila tidak memperoleh kepastian mengenai program pelatihan tersebut.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi demo. Pesertanya bukan sedikit, kurang lebih tiga ribu orang. Kami ingin pihak terkait mendengar suara masyarakat,” katanya.
KapataNews.com belum memperoleh dokumen independen yang memastikan angka sekitar 3.000 peserta tersebut. Redaksi juga belum memperoleh pemberitahuan resmi mengenai waktu, lokasi, koordinator ataupun bentuk aksi yang disebut sedang dibicarakan.
Karena itu, informasi mengenai aksi tersebut masih ditempatkan sebagai wacana berdasarkan keterangan narasumber, bukan kepastian bahwa demonstrasi akan berlangsung.
Jika jumlah pendaftar tersebut nantinya dapat diverifikasi, skala persoalan tentu menjadi lebih luas daripada keluhan individual. Namun, jumlah tersebut tetap membutuhkan data resmi sebelum dapat diperlakukan sebagai fakta.
BPI Diminta Membuka Terang Program
KapataNews.com telah mengirimkan permohonan konfirmasi dan wawancara resmi kepada BPI. Redaksi meminta penjelasan mengenai jadwal pelatihan, jumlah pendaftar, jumlah peserta, mekanisme seleksi, materi, instruktur, sertifikasi serta status peserta.
Redaksi juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum program, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraannya.
Pertanyaan lain menyangkut hubungan program dengan proyek Abadi Masela serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk Inpex Masela dan SKK Migas.
Hingga batas waktu konfirmasi yang ditetapkan redaksi, KapataNews.com belum menerima tanggapan resmi dari BPI. Kondisi tersebut tidak ditafsirkan sebagai penolakan memberikan keterangan.
Fakta yang dapat dicatat adalah permintaan konfirmasi telah disampaikan, sementara jawaban resmi belum diterima ketika berita ini diterbitkan.
Nama Abadi Masela dan Harapan Ribuan Pendaftar
Nama Abadi Masela menjadi bagian penting dalam persoalan ini karena program pelatihan disebut peserta memiliki kaitan dengan peluang tenaga kerja. Hubungan tersebut perlu dijelaskan secara faktual agar peserta tidak membangun kesimpulan sendiri.
Sertifikat bukan kontrak kerja. Pendaftaran bukan surat pengangkatan. Mengikuti pelatihan juga tidak otomatis berarti seseorang diterima bekerja.
Karena itu, apabila program memang hanya pelatihan, penyelenggara perlu menjelaskan batasnya. Jika terdapat jalur menuju proses rekrutmen, mekanismenya perlu diterangkan secara terbuka.
Begitu pula jika terdapat kerja sama resmi dengan pihak tertentu. Publik membutuhkan informasi mengenai bentuk kerja sama dan dasar dokumen yang dapat diverifikasi.
Sebaliknya, jika tidak terdapat hubungan resmi dengan proses rekrutmen Abadi Masela, hal tersebut juga penting disampaikan secara terang kepada peserta.
Pemerintah Daerah Juga Perlu Memberikan Kejelasan
Pertanyaan tidak hanya tertuju kepada BPI. Posisi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga menjadi bagian yang perlu diklarifikasi.
Publik perlu mengetahui apakah pemerintah daerah mengetahui program tersebut, apakah terdapat koordinasi, perangkat daerah mana yang terlibat serta apakah tersedia surat atau dokumen pendukung.
KapataNews.com belum menarik kesimpulan mengenai posisi pemerintah daerah karena informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi dari pihak terkait.
Dalam isu yang menyangkut harapan kerja masyarakat, siapa penyelenggara, siapa mitra, siapa pengguna tenaga kerja dan siapa yang bertanggung jawab memberikan informasi merupakan pertanyaan yang relevan untuk dijawab.
Bukan Vonis, Tetapi Pertanyaan Publik
KapataNews.com tidak menyatakan BPI melakukan penipuan, menjalankan program fiktif atau melakukan pelanggaran hukum. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti dan proses verifikasi yang memadai.
Namun redaksi juga tidak akan menghapus keterangan peserta yang mengaku kecewa, merasa dirugikan dan merasa tertipu. Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber yang harus diuji melalui klarifikasi penyelenggara.
Di titik inilah BPI memiliki ruang untuk menjelaskan persoalan secara terbuka. Penjelasan tersebut penting untuk memisahkan antara fakta program, persepsi peserta dan informasi yang mungkin belum dipahami secara utuh.
Jika terdapat informasi yang keliru, BPI dapat memberikan koreksi. Jika terdapat dokumen pendukung, dokumen tersebut dapat menjadi dasar bagi publik untuk memahami program secara lebih terang.
Wacana Aksi Mulai Mengemuka
Narasumber menyebut wacana aksi penyampaian aspirasi mulai dibicarakan apabila kepastian mengenai program tidak diperoleh.
“Kami tidak ingin ribut. Kami ingin kejelasan. Tetapi kalau terus tidak ada jawaban, masyarakat pasti akan mencari jalan untuk menyampaikan aspirasi,” ujar peserta tersebut.
KapataNews.com tidak memprediksi apakah aksi tersebut akan berlangsung. Redaksi hanya mencatat adanya wacana yang disampaikan narasumber dan belum memperoleh konfirmasi independen mengenai rencana pelaksanaannya.
Apabila penyampaian aspirasi dilakukan, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Publik Menunggu Jawaban BPI
Sampai berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan utama masih belum memperoleh jawaban resmi dari BPI. Di antaranya mengenai tujuan program, jumlah peserta, status pendaftar, mekanisme pelatihan, sertifikasi serta hubungan program dengan kebutuhan tenaga kerja Abadi Masela.
Angka sekitar 3.000 peserta juga belum diverifikasi secara independen. Demikian pula wacana aksi besar yang disebut narasumber belum memiliki kepastian mengenai waktu, tempat maupun pelaksana.
KapataNews.com telah memberikan ruang konfirmasi kepada BPI. Redaksi juga menyediakan hak jawab dan hak koreksi bagi BPI maupun pihak lain yang berkepentingan.
Persoalan ini pada akhirnya tidak membutuhkan retorika panjang.
Publik membutuhkan dokumen. Peserta membutuhkan kejelasan. Dan setiap informasi mengenai peluang kerja membutuhkan batas yang terang antara pelatihan, sertifikasi dan rekrutmen.
Jika program tersebut memang memiliki hubungan resmi dengan kebutuhan tenaga kerja Abadi Masela, publik berhak mengetahui mekanismenya.
Jika tidak, publik juga berhak mengetahui batas sebenarnya dari program tersebut.
Sebab ketika ribuan masyarakat disebut telah mendaftarkan diri, pertanyaan mengenai untuk apa mereka mendaftar dan ke mana mereka diarahkan setelah pelatihan bukan lagi pertanyaan kecil.
Hingga kini, jawaban resmi BPI belum diterima KapataNews.com.
Publik masih menunggu penjelasan. (KN-07)