Tiakur, Kapatanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya bersama Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Membangun Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Kepulauan” di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt., M.M., mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi standar pelayanan Loka POM, mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
«”Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan masukan, rekomendasi, serta komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan pelayanan publik. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi, kami yakin pelayanan pengawasan obat dan makanan akan semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.»
Anton menambahkan, penerapan prinsip-prinsip good governance harus terus diperkuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Eduard J.S. Davidz, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Loka POM atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagai upaya membangun kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan di daerah kepulauan.
Menurut Sekda, pengawasan obat dan makanan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, tantangan di Kabupaten Maluku Barat Daya masih cukup besar, terutama rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta kondisi geografis kepulauan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya produk pangan dan minuman kedaluwarsa yang beredar di sejumlah tempat usaha. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Loka POM, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
«”Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan pendekatan promotif serta preventif. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memiliki komitmen untuk memastikan produk yang dipasarkan aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.»
Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait agar segera menyelesaikan penginputan data Program Pangan Aman sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data keamanan pangan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Mengakhiri sambutannya, Eduard berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selanjutnya, ia secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Forum berlangsung interaktif dengan melibatkan perangkat daerah, Dinas Kesehatan, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem pelayanan publik dan pengawasan obat serta makanan di daerah (*)