Saumlaki, Kapatanewsmcon – Tokoh Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Rahanwarat, mengecam keras rencana aksi jalanan yang digagas oleh sekelompok pemuda dengan membawa-bawa simbol gereja dan agama. Aksi yang disebut-sebut sebagai bentuk “pengadilan rakyat” itu diklaim sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil seleksi jabatan calon Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur serta Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pernyataan tegas itu disampaikan Rahanwarat setelah dirinya memantau perdebatan yang berkembang di salah satu grup internal masyarakat Katolik. Dalam pernyataannya, Rahanwarat menilai bahwa aksi tersebut berpotensi mencederai nilai-nilai kekatolikan dan menciptakan persepsi yang salah di tengah masyarakat.
“Saya tidak sependapat, bahkan mengecam bila aksi-aksi jalanan itu memakai simbol gereja atau agama. Gereja tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyampaikan aspirasi melalui cara-cara yang dapat menimbulkan perpecahan,” tegas Rahanwarat, Jumat (14/6).
Tidak Representasikan Umat Katolik Tanimbar
Menurut Rahanwarat, siapa pun yang melakukan aksi dengan membawa nama gereja atau agama, terlebih dalam konteks ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan, tidak serta-merta mewakili suara umat Katolik di Kepulauan Tanimbar.
“Perlu digarisbawahi bahwa kelompok ormas kepemudaan, siapa pun itu, tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah representasi seluruh umat Katolik Tanimbar. Gereja punya mekanisme sendiri dalam menyampaikan suara dan aspirasi umatnya secara bermartabat dan dalam kerangka yang konstitusional,” jelasnya.
Gunakan Jalur Komunikasi Formal
Rahanwarat juga menekankan bahwa bila ada pihak yang tidak puas terhadap hasil seleksi jabatan publik, seharusnya menempuh jalur komunikasi resmi. Ia mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan berbasis keagamaan justru semestinya menjadi jembatan dialog, bukan corong provokasi.
“Kalau tidak puas, ya silakan menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi. Ormas kepemudaan itu seharusnya menjadi penghubung komunikasi antara umat dan pemerintah, bukan malah mengambil peran yang memecah belah,” ujarnya.
Ia menyayangkan bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menggiring opini publik, apalagi hingga menyeret gereja ke dalam polemik politik dan birokrasi.
Seleksi Sudah Sesuai Prosedur
Lebih lanjut, Rahanwarat menyatakan bahwa proses seleksi jabatan baik untuk calon Sekda maupun Direksi dan Dewan Pengawas PDAM telah melalui prosedur resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut tidak ada unsur manipulasi dalam proses tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk memobilisasi massa.
“Setiap seleksi jabatan publik pasti ada mekanisme seleksi administrasi, wawancara, dan penilaian berdasarkan kompetensi. Kalau ada yang merasa dirugikan, ada ruang pengaduan, tapi tidak boleh serta-merta menuduh proses itu curang hanya karena tidak sesuai harapan,” jelasnya.
Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Menutup pernyataannya, Rahanwarat mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya umat Katolik, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh ajakan-ajakan yang mengandung unsur provokasi, apalagi yang mengatasnamakan gereja atau simbol agama.
“Saya mengajak kita semua untuk menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi dan birokrasi yang sedang berjalan. Jangan kita korbankan keharmonisan masyarakat hanya karena hasrat politik atau ambisi pribadi,” pungkasnya.
Latar Belakang Aksi
Rahanwarat bilang, sekelompok individu yang mengklaim berasal dari organisasi kepemudaan berbasis Katolik berencana menggelar aksi jalanan yang disebut sebagai “Pengadilan Rakyat” dalam waktu dekat. Aksi ini muncul setelah pengumuman hasil seleksi jabatan Sekda dan pengangkatan Direktur serta Dewan Pengawas PDAM KKT beberapa waktu lalu, yang dianggap tidak memuaskan oleh sebagian pihak.
Aksi ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, terutama karena penggunaan simbol-simbol agama dan keterlibatan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai bagian dari komunitas gereja. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Keuskupan Amboina maupun Dewan Pastoral Paroki terkait sikap gereja terhadap aksi tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mengeluarkan tanggapan resmi atas rencana aksi tersebut. Namun sejumlah tokoh masyarakat telah menyatakan keprihatinan mereka dan mendukung pernyataan Agustinus Rahanwarat agar masyarakat tidak terbawa arus provokasi yang dapat merusak kerukunan yang telah terjalin selama ini. (KN-07)
