Ambon, – Puluhan Kepala Desa dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kota Ambon berkumpul di Ballroom Hotel Pacific Place Ambon untuk mengikuti “Workshop Business Feasibility Bootcamp untuk BUMDes”. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, dari tanggal 24 hingga 25 Februari 2026 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan BUMDes agar lebih profesional dan berkelanjutan.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, yang ditandai dengan pemukulan palu, Selasa (24/2/25.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota, Ely Toisuta menekankan peran strategis BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta mengembangkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan BUMDes bukan hanya soal pemberian modal, tetapi juga membutuhkan kesiapan kelembagaan, dasar hukum, SDM yang kompeten, serta perencanaan usaha yang matang,” ujar Ely Toisuta.
Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat juga krusial. Karena itu Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga ruang untuk berbagi pengalaman dan membangun kerja sama antar-BUMDes dan pihak ketiga. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam memperkuat ekonomi desa,” katanya.
Toisuta juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik atas penyelenggaraan workshop ini, dengan harapan kegiatan ini akan berdampak positif bagi kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat Ambon.
Sebelumnya, Baretha. M. Titioka, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon. Bareta menegaskan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan BUMDes.
“Jangan hanya bergantung pada pengiriman barang tanpa rencana yang matang. BUMDes harus menjadi pilar kedaulatan ekonomi yang dibangun di atas pondasi kuat dan kalkulasi finansial yang jelas, agar setiap investasi memberikan imbal balik,” jelas Bareta.
Ia menambahkan, riset menunjukkan bahwa kegagalan BUMDes seringkali bukan karena kurangnya modal, melainkan ketiadaan kejelasan peran antara pemerintah desa sebagai pengawas dan pengelola BUMDes sebagai pelaksana.
Menurutnya , Workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam menyusun perencanaan bisnis yang terukur dan mitigasi risiko. Para peserta, yang terdiri dari kepala desa, anggota BPD, dan direktur BUMDes, akan mendapatkan pembelajaran interaktif dan studi kasus, serupa dengan praktik yang banyak diterapkan di India.
“Materi workshop dibagi menjadi empat blok kegiatan. Peserta akan diajak untuk melakukan pemeriksaan model bisnis menggunakan Business Model Canvas (BMC), teknik uji kelayakan dengan perhitungan Net Present Value (NPV), dan Financial Ratio. Selain itu, materi manajemen keuangan dan pengenalan informasi akuntansi yang relevan juga akan diberikan,” jelasnya.
Dikatakannya, setiap peserta diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan bisnis yang akan dianalisis oleh para ahli, daftar identifikasi risiko, dan laporan keuangan. “Kami berharap, melalui bootcamp ini, BUMDes tidak lagi sekadar entitas pasif, melainkan mampu menjadi ‘laboratorium praktik’ nyata. Kami ingin Bapak dan Ibu membawa diri serta lingkungan yang siap, agar pemahaman akuntansi menjadi rantai terpenting dalam keberhasilan BUMDes,” pungkas Bareta Titioka (KN-08)