Langgur, Kapatanews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta masyarakat tidak menyalahkan aparat kepolisian atas konflik sosial di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut disampaikan di Langgur, Senin (31/3/2026).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi situasi keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara yang memanas dalam beberapa hari terakhir dan memicu berbagai opini publik.
Menurut Gubernur, penanganan konflik sosial tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.
“Jangan terlalu lama-lama menyalahkan polisi. Mereka tidak bisa berbuat sendiri, mereka tidak bisa menangani sendiri,” ujar Hendrik.
Ia menilai konflik sosial yang terjadi merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk komunikasi yang tidak berjalan baik dan emosi kolektif yang perlu dikelola.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Hendrik menyatakan telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan langkah penanganan berjalan secara terukur.
“Kita percaya bapak-bapak dari polisi dan TNI akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk masyarakat,” katanya.
Hendrik juga menegaskan pemerintah daerah tidak akan bersikap pasif dalam merespons situasi tersebut. Ia menyebutkan, langkah pemulihan tidak hanya melalui pengamanan, tetapi juga melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi sosial.
“Kalau terjadi sekarang nanti, kita lihat apa yang harus pemerintah lakukan untuk memulihkan situasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap menjaga ketertiban.
“Doakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam batas-batas hukum dan kewenangan untuk bertanggung jawab memulihkan situasi,” tuturnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian terkait langkah penanganan konflik di Maluku Tenggara telah dilakukan, namun hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan tambahan.
Sebagai informasi, situasi keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih dalam pemantauan aparat keamanan dan pemerintah daerah guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. (KN-14)