Saumlaki, Kapatanews.com – Sebuah pertemuan strategis yang seharusnya membahas masa depan proyek raksasa Blok Masela justru berubah arah menjadi ruang curhat bernada panas, Jumat (3/04/2026).
Dalam forum tertutup yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (31/3/2026), Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menyampaikan pernyataan yang dinilai sejumlah pihak bernada provokatif dan berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat, aktivis, dan pemerintah.
Pertemuan yang menghadirkan unsur penting seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, serta INPEX Corporation ini awalnya diharapkan menjadi titik terang kesiapan daerah dalam menyambut investasi strategis nasional di Blok Masela. Namun, dinamika yang berkembang di forum tersebut memunculkan penilaian berbeda.
Alih-alih memaparkan kesiapan regulasi, strategi daerah, atau langkah konkret mendukung proyek energi berskala internasional tersebut, Bupati lebih banyak menyinggung gelombang demonstrasi aktivis dan masyarakat, khususnya aksi nelayan di Desa Lermatang.
Di hadapan pejabat pusat dan investor, Ricky Jauwerissa menyampaikan:
“Kemarin juga barusan terjadi demo aksi nelayan, kami dari pemerintah daerah turun dan meredam aksi tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri, di Maluku, Indonesia, dan Tanimbar tetap ada pihak-pihak yang tidak senang. Kami berharap agar pihak-pihak yang melakukan aksi dan boikot terhadap Inpex tidak perlu khawatir,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai, penggunaan istilah tertentu dalam forum resmi negara dinilai kurang tepat dan berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Lebih jauh, pernyataan lanjutan Bupati:
“Saya berharap negara bisa mengambil sikap tegas terhadap hal ini,”ucapnya.
ditafsirkan oleh sejumlah kalangan sebagai sinyal yang berpotensi membuka ruang pendekatan tegas terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.
Padahal, proyek Blok Masela sejak awal telah menjadi isu sensitif di wilayah Kepulauan Tanimbar, terutama terkait dampak lingkungan, hak nelayan, serta aspek keadilan ekonomi lokal.
Dalam forum tersebut, yang juga dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath, serta tenaga ahli Menteri ESDM, belum terlihat pemaparan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait kesiapan teknis maupun regulasi daerah.
Belum terdapat penjelasan rinci mengenai kesiapan infrastruktur daerah, perlindungan masyarakat pesisir, maupun roadmap kebijakan daerah dalam mengawal investasi strategis. Dinamika yang muncul justru lebih didominasi narasi sosial dan konflik.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola proyek berskala besar, sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayahnya.
Kehadiran perwakilan SKK Migas dan investor global seperti INPEX Corporation semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan dan kepastian daerah.
Namun, jika forum strategis tersebut diwarnai pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi konflik, maka yang dipertaruhkan tidak hanya citra daerah, tetapi juga tingkat kepercayaan investor serta stabilitas sosial.
Di tengah tekanan proyek nasional dan dinamika aspirasi masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: apakah suara masyarakat akan dirangkul sebagai bagian dari solusi, atau justru dipandang sebagai tantangan dalam proses pembangunan.
Sejumlah kalangan menilai, pendekatan dialogis dan partisipatif menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik yang lebih luas.
Jika tidak dikelola dengan baik, dinamika di Blok Masela dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak tidak hanya bagi Tanimbar, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi secara lebih luas. (KN-07)