Ambon, Kapatanews.com – Pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, terkait dinamika proyek strategis nasional Blok Masela menuai kritik dari tokoh muda daerah di Ambon, Jumat (3/4/2026).
Kritik tersebut disampaikan tokoh muda Tanimbar, Alfin Fatlolon, yang menilai pernyataan bupati membuka ruang penilaian publik terhadap posisi kepemimpinan daerah.
Menurut Alfin, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Ia menjelaskan, tanggung jawab tersebut mencakup keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
“Dalam konteks proyek strategis seperti Blok Masela, seorang kepala daerah tidak cukup hanya menjadi penyampai keluhan,” kata Alfin Fatlolon.
“Ia juga tidak cukup sekadar menjaga stabilitas formal dalam pelaksanaan proyek,” lanjutnya.
“Ia harus menjadi representasi nyata kepentingan rakyatnya,” ujar Alfin.
Alfin menilai, kepala daerah perlu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu indikator penting keberhasilan proyek.
Selain itu, perlindungan terhadap hak masyarakat adat juga dinilai sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan.
Ia juga menyoroti pendekatan yang dinilai lebih menitikberatkan aspek keamanan dibandingkan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Dari yang seharusnya advokat rakyat, berubah menjadi sekadar penjaga kepentingan proyek,” ujarnya.
Alfin menambahkan, dinamika yang terjadi dalam proyek Blok Masela menunjukkan adanya persoalan mendasar.
Persoalan tersebut, menurut dia, berkaitan dengan distribusi manfaat yang belum merata.
Ia menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi proyek juga masih menjadi perhatian.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Jika tidak, yang terjadi adalah krisis legitimasi,” kata Alfin.
“Masyarakat akan merasa tidak lagi memiliki representasi di tingkat kepemimpinan daerahnya sendiri,” lanjutnya.
Ia menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda negosiasi.
Negosiasi tersebut, menurut dia, perlu dilakukan dengan pemerintah pusat maupun investor yang terlibat dalam proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proyek Blok Masela yang berdampak pada masyarakat Kepulauan Tanimbar. (KN-13)